Utamakan Keselamatan Proyek Infrastruktur
Robohnya tiang penyangga atau girder dalam proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo pada Ahad lalu merupakan kecelakaan fatal yang seharusnya tidak terjadi. Insiden yang menyebabkan satu pekerja proyek tewas dan enam lainnya luka parah itu bisa dihindari jika prinsip keselamatan kerja diutamakan. Jangan sampai ada kesan kehati-hatian dikorbankan atas nama keharusan mengejar tenggat penyelesaian proyek infrastruktur.
Polisi kini masih menyelidiki ada-tidaknya unsur pidana dalam peristiwa nahas di Desa Cukurgondang, Grati, Pasuruan, Jawa Timur, itu. Gerak cepat aparat penegak hukum dalam kasus ini perlu diapresiasi agar publik segera mendapat informasi soal penyebab kecelakaan. Polisi jangan ragu meningkatkan status ke penyidikan, jika ditemukan ada unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan, yang berakibat terjadinya korban jiwa.
Apa pun hasil penyelidikan polisi, kecelakaan nahas di Pasuruan seharusnya tidak menyurutkan keinginan pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara di Tanah Air. Khalayak ramai menyadari pentingnya ikhtiar pemerintah membangun urat nadi negeri untuk melancarkan distribusi barang dan jasa serta meratakan kesempatan berusaha untuk semua warga. Namun seyogianya percepatan pembangunan infrastruktur ini tidak melupakan prinsip-prinsip dasar keselamatan.
Apalagi insiden di Pasuruan itu bukanlah yang pertama kali. Bulan lalu, insiden patahnya beton penopang jalan tol juga sempat terjadi dalam proyek pembangunan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bocimi, di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, tiga pekerja juga menjadi korban. Satu orang di antaranya tewas di lokasi kejadian.
Akhir tahun lalu, proyek pembangunan jembatan Pulorejo-Blooto (Rejoto) di Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, juga tersendat akibat kecelakaan kerja. Enam girder yang menghubungkan dua tiang penyangga jembatan bergeser dan ambruk ke tengah sungai. Beruntung tidak ada korban dalam kecelakaan itu. Tapi tenggat penyelesaian jembatan senilai Rp 40 miliar itu jadi mundur dari jadwal seharusnya.
Sama seperti proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo senilai sekitar Rp 3 triliun yang dikerjakan Waskita Karya, proyek jembatan di Mojokerto juga dikerjakan badan usaha milik negara konstruksi, yakni Wijaya Karya. Hal ini tak mengherankan karena berbagai proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran yang sedang digenjot pemerintah memang banyak dikerjakan oleh BUMN di sektor konstruksi.
Beberapa kecelakaan dalam proyek strategis nasional itu sudah seharusnya membunyikan alarm bahaya. Para petinggi perusahaan kontraktor nasional yang kini sedang berkejaran dengan waktu penyelesaian berbagai proyek infrastruktur seyogianya turun tangan langsung memastikan tidak ada prinsip keselamatan kerja yang dikompromikan di lapangan.
Kementerian Pekerjaan Umum juga perlu meningkatkan pengawasan untuk memastikan tidak ada faktor kelalaian dalam beberapa insiden di proyek-proyek infrastruktur itu. Lembaga pengawas, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu dilibatkan sejak awal agar dorongan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu tidak berujung pada kecerobohan eksekusi proyek. *
Editorial Koran Tempo, Rabu, 1 November 2017
Ikuti tulisan menarik Redaksi lainnya di sini.
