PANGAN UNTUK RAKYAT

Oleh : Mutiara Azizah

Rakyat Indonesia patut bersyukur, selama empat tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi memberikan perhatian yang serius pada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dengan melakukan perubahan yang fundamental pada kebijakan pengaturan pangan nasional. Presiden Jokowi membenahi masalah pangan hingga menyentuh akar masalahnya. 

Persoalan kenaikan harga pangan yang sering terjadi di masa lalu dan bahkan menjadi momok bagi rakyat pada setiap memasuki perayaan hari raya dan tahun baru dapat diatasi oleh pemerintahan Jokowi.  Pemerintah sangat serius menekan laju inflasi dan mengendalikan harga  pangan, serta menindak tegas praktek mafia pangan.  Langkah tegas dan konkrit yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi ini membuahkan hasil nyata. 

Inflasi Terendah Sepanjang Sejarah

Pemerintah berhasil menurunkan laju inflasi bahan pangan secara drastis yaitu dari 10,57% tahun 2014 menjadi 1,69% tahun 2018.  Laju inflasi terendah baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah perekonomian Indonesia yaitu 1,26% tahun 2017.  Adapun inflasi bahan pangan tahun 2015 dan 2016 sebesar 4,93% dan 5,69%.  Kerja keras pemerintah juga dibuktikan dengan keberhasilannya menekan laju inflasi pada bulan Mei 2018 atau pada saat bulan Ramadhan inflasi bahan pangan cukup rendah yaitu sebesar 0,04 sedangkan tahun 2017 sebesar 0,19 dan tahun 2016 sebesar 0,34.

Harga Pangan Stabil dan Terjangkau

Keseriusan pemerintah mengendalikan laju inflasi menunjukkan perhatian yang sangat besar dari Presiden Jokowi untuk mengatasi gejolak harga kebutuhan pangan rakyat.  Setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadan dan Lebaran, masyarakat selalu dihantui oleh kenaikan harga pangan yang sangat memberatkan dan membebani kehidupan rakyat.

Langkah nyata dan konkrit yang dilakukan pemerintah, diantaranya yaitu melakukan intervensi harga bahan pangan dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas pangan yang diberlakukan pada pasar ritel modern. Disamping itu, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait juga membentuk Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) yang bertugas memantau stabilitas harga pangan menjelang dan selama bulan Ramadan termasuk menindak tegas dan menghentikan ulah para spekulan yang menimbun dan mengoplos stok bahan pangan.

Misalnya pada tahun 2017 lalu yaitu pada saat sebelum memasuki bulan Ramadhan, tercatat ada enam kali penggerebekan yang dilakukan oleh satgas pangan pada gudang-gudang yang menimbun bahan pokok seperti bawang putih, cabai, bawang bombai, gula, dan beras. Para spekulan selalu memanfaatkan momen bulan Ramadhan dan Lebaran dengan menimbun stok bahan pangan di dalam gudang. Saat permintaan meningkat dan barang langka di pasar, para spekulan melepas stok bahan pangan ke pasar dengan harga yang cukup tinggi.  

Modus lainnya dengan mengoplos bahan pangan strategis seperti beras, minyak tidak berstandar, dan gula industri (rafinasi) yang dijual ke pasar untuk mendapatkan keuntungan besar. Praktek seperti ini sangat merugikan masyarakat dan belum pernah dapat diatasi pada masa lalu.  Sejak pemerintahan Presiden Jokowi, praktek mafia pangan ini dibrantas dan pelakunya dihukum dengan tegas.

Kebijakan Afirmatif

Untuk keluarga pra-sejahtera, pemerintah menyalurkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan  (PKH) yang telah diterima oleh 9,8 juta keluarga. Selain itu juga ada Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) yang diterima oleh 10,2 juta keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah diterima 5,3 juta keluarga.  

Pemerintah juga melakukan upaya penguatan ekonomi keluarga.  Penguatan ekonomi keluarga dilakukan melalui penyaluran kredit usaha ultra-mikro dan Program Membangun Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) telah memiliki nasabah sebanyak 4,1 juta orang. Keluarga yang berdaya secara ekonomi akan memiliki kemampuan untuk mengakses pangan. 

Infrastruktur Percepat Distribusi Pangan

Selama masa pemerintahan Jokowi telah dilakukan pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan, kereta api, bandara, pelabuhan, dan tol laut.  Pembangunan infrastruktur tersebut bermanfaat untuk mempercepat distribusi pangan ke seluruh wilayah tanah air hingga ke pelosok negeri/wilayah terpencil.  Disamping itu, pemerintah juga membangun infrastruktur pertanian secara massive seperti jaringan irigasi, bendungan, serta embung. Pembangunan infrastruktur tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas pangan agar ketersediaan pangan untuk rakyat tercukupi.

Rakyat Sejahtera

Keseriusan dan kerja keras pemerintah mengendalikan dan menstabilkan harga pangan berdampak pada kesejahteraan rakyat yaitu meningkatnya kemampuan pengeluaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan dan juga terjadi perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat.  Secara agregat porsi pengeluaran pangan masyarakat mengalami penurunan yaitu dari 50,94 tahun 2017 menjadi 49,51% tahun 2018.  Artinya kemampuan pengeluaran masyarakat telah bergeser yaitu porsi pengeluaran untuk non pangan melebihi dari pengeluaran pangan.

Indikator peningkatan kesejahteraan lainnya dapat dilihat dari kemampuan pengeluaran masyarakat selain beras  yaitu protein seperti ikan, daging sapi, daging ayam, telur, tahu, dan tempe.  Yang menarik pengeluaran masyarakat untuk konsumsi beras justru menurun, sementara ada peningkatan pengeluran masyarakat untuk konsumsi protein. Konsumsi beras per kapita per bulan pada periode 2012-2017 menurun 6,43%. 

Meskipun partisipasi konsumsi beras dan beras ketan masyarakat meningkat dari 96,82% dan 96,65% tahun 2017 menjadi 97,16% dan 96,7% tahun 2018.  Sementara rata-rata konsumsi ikan dan udang segar per kapita seminggu meningkat dari 0,27 kg tahun 2014 meningkat menjadi 0,32 Kg tahun 2018.  Demikian juga konsumsi daging ayam per kapita seminggu meningkat dari 0,09 Kg menjadi 0,12 Kg tahun 2018.

Peningkatan kesejahteraan rakyat selain tercermin dari kemampuan pengeluaran pangan masyarakat juga tercermin dari menurunnya jumlah penduduk miskin.  Jumlah penduduk miskin Indonesia  berkurang dari 14,17% tahun 2014 menjadi 13,20% tahun 2018. 

Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Untuk Indonesia Maju

Berbagai prestasi yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini membuktikan bahwa pembangunan nasional yang berjalan selama empat tahun terakhir telah membawa perubahan dan kemajuan yang fundamental di masyarakat yaitu perbaikan tata kelola kebijakan pengaturan, penyediaan dan ketahanan pangan nasional.  Kebijakan ini memberikan dampak yang sangat nyata yaitu peningkatan kesejateraan rakyat yang berkeadilan sosial.  Kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan landasan untuk mewujudkan Indonesia maju.

Penulis adalah Ibu Rumah Tangga, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik

Ikuti tulisan menarik Mutiara Azizah lainnya di sini.