Rabu, 17 April lalu, menjadi hari yang mempertemukan para tetangga—yang dekat maupun yang agak jauh. Kami mendatangi masjid RT yang tengah dipugar, belum 100% selesai tapi digunakan untuk pemungutan suara. Maklum, beberapa hari ini hujan dan masjid dipilih untuk mengantisipasi. Langit memang mendung dan mungkin saja hujan akan turun, walaupun ternyata tidak bahkan hingga pencoblosan usai.
Dipakainya masjid seakan mengingatkan bahwa fungsinya bukan sekedar tempat beribadah, tapi juga tempat warga membicarakan masalah sosial kemasyarakatan. Manakala para lelaki sangat dianjurkan shalat di masjid, salah satu hikmahnya ialah agar mereka sering bertemu untuk membicarakan persoalan di lingkungan mereka.
Belum lama berselang sebagian orang melarang penggunaan masjid untuk urusan politik praktis. Saya tercenung, pagi ini hal itu terjadi. Namun, masjid ini dipakai karena memang tidak ada ruang serbaguna untuk menampung banyak orang. Kali ini, masjid menjadi tempat rakyat menentukan pilihan siapa yang sebaiknya jadi pemimpin mereka dan siapa yang jadi wakil mereka.
Tidak mudah memilih di antara dua capres/cawapres. Harapan yang tinggi akan sosok pemimpin negara yang ideal terbentur dengan realitas politik dan sistem politik yang merintangi munculnya lebih banyak figur capres. Sistem inilah yang mesti diperbaiki jika negeri ini ingin memperoleh pemimpin yang sanggup membawa Indonesia menghadapi perubahan zaman.
Di bilik kecil di atas meja, saya bingung menentukan pilihan ketika hendak mencoblos calon legislatif DPR, DPRD Provinsi dan Kota, maupun senator DPD. Bingung karena mayoritas nama mereka asing. Pesta politik tahun ini kurang memberi kesempatan kepada caleg untuk memperkenalkan dirinya kepada calon pemilih. Saya, seperti juga warga pemilih lainnya, malas untuk menyusuri rekam jejak para caleg.
Pesta demokrasi kali ini terlampau didominasi oleh pilpres, sehingga pileg terkesan acara sampingan. Padahal pileg sama pentingnya dengan pilpres, karena memilih orang-orang yang akan duduk di DPR dan DPD. Walaupun kita tahu, mereka tidak selalu menyuarakan apa yang dipikirkan dan dirasakan rakyat banyak dan lebih terlihat sebagai wakil partai politik, toh pileg tetap penting.
Jika mayoritas kursi DPR diisi oleh politisi dari partai-partai koalisi pendukung capres yang menang pilpres, maka presiden akan bekerja tanpa kekuatan penyeimbang. Bisa-bisa, jika berpikir negatif, DPR hanya akan jadi ‘stempel’ untuk memuluskan kebijakan pemerintah, karena sebagian kursi kabinet presiden akan diisi oleh orang-orang dari partai koalisi yang sama. Logis bila anggota DPR akan lebih sering mendukung pemerintah dan mungkin tanpa disertai sikap kritis.
Berharap pada DPD juga tidak realistis karena secara kelembagaan DPD juga tak kunjung dewasa. Calon senator DPD yang tercantum di kertas suara juga asing. DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan rakyat daerah secara langsung tanpa melalui perantaraan partai politik. Namun karena senator DPD tidak cukup dikenal oleh rakyat pemilihnya, ada jarak yang memisahkan. Tanpa dukungan rakyat, anggota DPD tampak lemah berhadapan dengan annggota DPR yang didukung partai politik.
Di bilik suara berukuran kecil, saya akhirnya memilih. Saya merasakan beban yang lebih berat karena pencoblosan dilakukan di ruang masjid (walau belum dipakai karena sedang direnovasi). Banyak warga mungkin merasakan beban serupa, sebab pilihan ini akan ditanya di akhirat nanti: “Apa alasanmu memilih capres 01 atau 02? Mengapa kamu memilih caleg ini? Apa yang kamu tahu tentang mereka?” Pada akhirnya rakyat ikut bertanggungjawab atas siapa yang ia pilih untuk jadi pemimpinnya. Ini bukan sekedar pesta politik duniawi. **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
