Pilpres 2019 dan Buku - Gaya Hidup - www.indonesiana.id
x

Jalal

Keberlanjutan; Ekonomi Hijau; CSR; Bisnis Sosial; Pengembangan Masyarakat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 19 April 2019 16:12 WIB
  • Gaya Hidup
  • Pilihan
  • Pilpres 2019 dan Buku

    Dibaca : 126 kali

    “Buku apaan yg paling nggambarin situasi terkini di Indo, Lal? Begitu pesan yang saya terima menjelang subuh tadi.  Saya membacanya sekitar 40 menit kemudian.  Reaksi pertama saya adalah geli. Ya, geli, lantaran ‘terkini’ itu bukanlah kata yang masuk akal saya.  ‘Terkini’ mungkin padanannya adalah ‘paling sekarang’.  Tapi apa itu?  Apakah hari ini lebih kini dibandingkan minggu ini, dan jam ini lebih kini dibandingkan hari ini?  Lalu, apakah ‘terkini’ berarti detik ini?  Lalu kepala saya menegur diri sendiri: “Nyinyir!” Jelas ‘terkini’ maksudnya adalah mutakhir.  “Sudah berhenti memermasalahkan kata itu.  Jawab saja pertanyaannya,” begitu lanjut teguran di kepala saya.

     

    Saya mengirimkan jawaban saya segera. Apa yang terlintas pertama kali di benak itu kan sangat ‘sesuatu’.  The first cut is the deepest, kata Cat Stevens dulu.  Jadilah saya jawab: “Ada 3 sih. The Death of Expertise-nya Tom Nichols, The Assault on Reason-nya Al Gore, sama buku pendeknya Chomsky, Responsibility of Intellectuals.”  Sampai pukul 07.50 pagi ini, ketika tulisan ini mulai dibuat, jawaban saya itu belum dibaca.  Tapi saya merasa perlu sekali bicara, eh, menulis soal ketiga buku itu, terutama mengapa ketiganya mengingatkan saya pada situasi politik Indonesia mutakhir.

     

    Ketiga buku itu saya sebutkan sesuai dengan urutan yang muncul di benak, tetapi sesungguhnya dalam urutan terbit yang saya sebutkan itu mulai dari yang paling baru.  Dan, kalau dipikir-pikir, mungkin memang lebih baik membicarakan yang paling baru terlebih dahulu.  Jadi, saya akan mulai begitu saja.

     

    Pakar? Udah Nggak Laku!

    The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters terbit 2017.  Saya punya urusan dengan buku ini sudah sejak terbit artikelnya, sebelum akhirnya menjadi buku.  Saya berbagi sentimen dengan penulisnya, bahwa di dunia sekarang, termasuk di Indonesia, banyak orang yang tak lagi punya penghargaan terhadap kepakaran.  Nichols mengeluhkan bahwa banyak warga negara yang mulai dari pengetahuan yang rendah atau uninformed. Alih-alih menjadi lebih berpengetahuan, ternyata malah turun ke misinformed, bahkan kemudian jatuh lebih dalam lagi ke aggresively wrong.       

     

    Mulai merasakan mengapa saya mengingat buku itu? Saya tidak mau bicara soal politik dulu, tetapi ini terjadi dalam semua isu yang saya urus.  Berkali-kali saya menemukan orang yang mungkin cuma pernah membaca satu dua artikel soal CSR lalu bicara berapi-api soal CSR dan seluruh isi omongannya salah.  Payahnya, seperti yang Nichols sampaikan, mereka ada di wilayah yang salah dan ngotot luar biasa.  Kalau mereka ada di posisi tertentu yang relatif tinggi dibandingkan audiens, mereka memaksakan ‘pemahaman’-nya sedemikian rupa, sehingga pendapat yang lain tergusur.

     

    Pernah saya diundang oleh Parlemen dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat Umum.  Yang diundang para pakar di berbagai bidang.  Tetapi minat anggota Parlemen untuk mendengarkan paparan itu sungguh rendah.  Yang datang sedikit, dan di antara yang datangpun lebih kerap matanya tertuju pada ponsel mereka.  Bahkan, ada yang ‘tega’ mengangkat telepon dan bicara lebih keras daripada pakar yang diundang untuk memberi masukan.  Dan, lebih dahsyat lagi, jumlah waktu yang dimanfaatkan untuk mereka berkomentar—melantur, tepatnya—jauh lebih panjang daripada para pakar yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka. 

     

    Nah, dalam situasi politik mutakhir ini, semenjak beberapa bulan sebelum Pilpres 2019, saya kerap menyaksikan perdebatan di televisi yang membuat tersenyum.  Sekali lagi, saya menyaksikan betapa banyak politisi yang benar-benar ada di wilayah aggresively wrong.  Ketika para pakar menyajikan data dan analisis yang konsisten dengan data tersebut, secara kasar politisi tertentu menyatakan bahwa yang dia saksikan ‘di lapangan’ lain sama sekali.  Para pakar yang membawa data agregat yang dikumpulkan dengan metodologi sahih dan hati-hati dianggap remeh pendapat terpelajarnya oleh mereka yang saya sama sekali tidak yakin benar-benar punya data anekdotal sekalipun.

     

    Kejadian paling mutakhir tentu saja adalah soal hasil quick count Pilpres 2019.  Sejak awal ditayangkan pada pukul 15.00 WIB, hasilnya langsung mengundang kontroversi.  Mengapa data yang masuk langsung puluhan persen?  Sudah dijelaskan oleh para pakar survei dan statistika bahwa lantaran mulainya pukul 15.00 maka itu sudah 2 jam berlalu sejak TPS tutup di Indonesia Barat, bahkan 4 jam di Indonesia Timur.  Hasilnya menunjukkan konsistensi di semua lembaga yang menyelenggarakan, dan di semua stasiun televisi yang menayangkan, Pasangan 01 diperkirakan menang dengan selisih suara sekitar 9%.

     

    Alih-alih memberi ucapan selamat dan mengakui kemenangan lawannya, Pasangan 02 malah memulai dengan serangan terhadap seluruh lembaga penyelenggara itu, dan stasiun televisinya sekaligus, dengan menyatakan bahwa yang mereka lakukan adalah penggiringan opini belaka.  Lebih jauh lagi, beberapa puluh menit kemudian, kita saksikan bahwa mereka bahkan mengklaim kemenangan dan melakukan sujud syukur.  Pasangan 01 tidak mengklaim kemenangan dan menyatakan menunggu pengumuman resmi dari KPU.  Setelahnya kita saksikan serangan terus-menerus pada penyelenggara quick count.  Para pakar statistika, termasuk beberapa yang bergelar guru besar, sudah urun pendapat di media sosial, tapi tampaknya tidak menyurutkan serangan itu.  “Profesor cebong tuh.” Mungkin begitu cara pendukung Pasangan 02 dalam menyangkal penjelasan ilmiah yang diberikan.  Tak penting betul bahwa yang menyangkal itu tak pernah mengambil kuliah statistika sekalipun.         

     

    Tetapi, dunia memang sudah sampai pada kondisi seperti yang dinyatakan Nichols.  Perkembangan internet dan media sosial, pendidikan yang tidak mengajarkan cara berpikir kritis, tuduhan bahwa para pakar adalah bagian dari elit yang berada di seberang ‘masyarakat’ telah menggerus kepercayaan terhadap pakar.  Masyarakat kerap menyatakan bahwa para pakar kerap salah—yang mana merupakan kenyataan—tanpa melihat bahwa ignoransi mereka tentu membuat kesalahan lebih kerap lagi.

     

    Rasionalitas Diserang

    Buku kedua, terbit sepuluh tahun sebelum yang pertama, menjelaskan soal serangan terhadap rasionalitas.  Dan ini jelas terkait dengan ‘matinya’ kepakaran.  Kalau rasional saja tidak, tentu mereka tak akan menghargai pengetahuan yang dimiliki para pakar.  Al Gore menulis buku ciamik ini jelas sebagai katarsis dari perseteruan politiknya dengan George W. Bush.  Tetapi, dia sangatlah berhati-hati dalam menyusun data dan argumentasinya.  Maka, walaupun di dalamnya kita bisa membaca bahwa Gore bilang Bush itu ‘out of touch with reality’, itu disandarkan pada observasi yang sangat baik.

     

    Bush adalah presiden yang tindakan unilateralnya, menyerang negara-negara lain tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan oleh bahkan para sekutunya, telah menyebabkan Amerika Serikat ada dalam bahaya besar.  Bush mengabaikan seluruh peringatan yang diberikan oleh para pakar hubungan luar negeri, pakar terorisme, pakar keamanan dalam negeri dan lain-lainnya.  Dia mengikuti kepentingan apa yang kerap disebut military industrial complex, dengan konsekuensi yang harus dibayar oleh rakyat Amerika Serikat.

     

    Di tahun 2007, penggunaan Internet dan media sosial belumlah seramai sekarang.  Tetapi, serangan terhadap rasionalitas itu sudah sangat massif.  Gore membedah apa yang terjadi pada demokrasi di AS yang makin kehilangan substansinya.  Sinisisme yang ditunjukkan para pemilih, pemilihan wakil rakyat yang tidak disandarkan pada pengetahuan yang memadai, dominasi iklan politik yang tidak mendidik, dan beragam taktik kampanye yang jauh dari mencerdaskan, telah membuat rakyat Amerika Serikat terbodohkan oleh politik.  Meringkaskan argumen sentral dari Gore, Michiko Kakutani menulis di The New York Times sebagai berikut: “Mr. Gore’s central argument is that “reason, logic and truth seem to play a sharply diminished role in the way America now makes important decisions” and that the country’s public discourse has become “less focused and clear, less reasoned.”

     

    Demikian juga yang terjadi di Indonesia sekarang, bukan? Apakah rasionalitas, logika, dan kebenaran merupakan isi kampanye politik beberapa bulan terakhir?  Jelas tidak.  Periode kampanye kita diisi oleh irasionalitas dan emosi.  Logika kerap kita tinggalkan, sehingga sepanjang informasi itu bermanfaat untuk mendukung posisi kita, benar atau salah tak penting, kita sebarluaskan.  Jihad pulsa, begitu kata seorang rekan saya (yang jauh lebih kerap meneruskan informasi yang tidak benar).  Saring sebelum sharing, seperti kata Profesor Nadirsyah Hosen adalah nasihat yang cuma didengar segelintir orang Indonesia.  Kebenaran?  Basi! “Elu nggak lagi ngambil kuliah filsafat kan, Lal?” begitu kata seorang rekan ketika saya beri tahu bahwa informasinya tidak tepat.  Buat kawan itu, ternyata kebenaran hanya relevan di ruang kuliah filsafat—sementara saya kemudian teringat seorang dosen filsafat yang …, ah sudahlah. 

     

    Saya sendiri bukannya tak pernah terjeblos ke dalam kubangan memalukan itu.  Di antara entah berapa ratus informasi yang masuk setiap hari, saya tentu pernah meneruskan informasi yang salah.  Mengaku bahwa dalam satu dua kali kita ada di dalam situasi uninformed atau misinformed tentu harus dilakukan.  Tetapi, menjadi aggresively wrong, haruslah dihindari sekuat mungkin.  Dan, sependek pengamatan saya, sikap belakangan inilah yang malah terus-menerus ditunjukkan, terutama di media sosial—yang syukurnya saya hampir-hampir tak memilikinya, tetapi tetap ‘menikmati’ bocoran dari berbagai sumber lain. 

     

    Beberapa bulan yang lampau saya mencoba mencari tahu apakah di media sosial memang cenderung menjadi kasar.  Artikel-artikel ilmiah dalam bidang psikologi membenarkan itu.  Saya kemudian juga membaca apa saja yang menyebabkan kecenderungan itu, dan menemukan berbagai jawabannya juga.  Di antaranya adalah empati yang menipis, dan konsekuensi yang jauh lebih ringan dibandingkan apabila kekasaran dilakukan secara verbal ketika berhadapan dengan orang lain.  Tetapi, apapun itu, kekasaran tulisan, lisan, apalagi tindakan, merupakan pertanda terpinggirkannya rasio.

     

    Yang Ngerti Beneran, Ngomong Dong!

    Buku yang terakhir, judul panjangnya adalah It is the Responsibility of Intellectuals to Speak the Truth and to Expose Lies.  Terbit kali pertama di tahun 1967, yang artinya separuh abad di depan buku pertama.  Sementara, latar belakangnya mirip dengan kondisi ketika Gore menulis Assault, yaitu perilaku Amerika Serikat dalam peperangan.  Tentu, ketika itu perang utamanya adalah Perang Vietnam, dan esai panjang Chomsky memang ditujukan untuk merespons peperangan itu.

     

    Kebohongan yang tak tanggung-tanggung memang disebarluaskan oleh Pemerintah AS, bukan saja ke luar negeri, namun juga ke warga negaranya sendiri.  Di antaranya adalah untuk menjustifikasi keterlibatan mereka, dan terus menerus mendapatkan pasokan tentara untuk diterjunkan.  Setelah perang berakhir, sekitar 2 juta nyawa melayang, jutaan lainnya terluka dan cacat seumur hidup, infrastruktur yang menopang kehidupan masyarakat berantakan bahkan hampir sirna, selain 20 juta ton senjata kimia yang dipergunakan telah menghancurleburkan lingkungan dengan konsekuensi kesehatan jangka panjang.  Lalu, apa yang dikatakan seorang intelektual pendukung Pemerintah AS untuk menjustifisikasinya? “The North Vietnamese would be perfectly happy to be bombed to be free.”  Edan.

     

    Chomsky, sama dengan di buku-buku lainnya yang berisikan kritik, tak pernah menggunakan gaya yang sulit dipahami.  Kritiknya tajam, dan dengan kalimat-kalimat pembuka yang sangat kuat.  Salah satu paragraf di buku itu dibuka dengan “It is the responsibility of the intellectuals to insist upon the truth, it is also his duty to see events in their historical perspective.”  Pada versi ultah ke-50 buku itu, sejumlah kalimat yang kuat itu dicetak lebih besar, sehingga pembaca bisa mendapatkan kemudahan untuk menangkap pesan kuat Chomsky.

     

    One choice is to follow the path of integrity, wherever it may lead.”  “Intellectuals are in a position to expose the lies of governments, to analyze actions according to their causes and motives and often hidden intentions.” “Since power tends to prevail, intellectuals who serve their governments are considered the responsible ones.”  Itu adalah tiga contoh kalimat kuat yang dituliskan oleh Chomsky, yang harus dibaca dalam konteks Pemerintah AS menyembunyikan kebenaran terkait Perang Vietnam, dan—pada edisi mutakhir buku ini—perang melawan Bin Laden, juga terkait peristiwa 9/11.

     

    Sebagian besar pembacaan atas karya ini memang masih berkutat pada bagaimana kaum intelektual membongkar kebohongan pemerintah.  Tetapi, kita tahu, bahwa pemerintah bukan lagi kekuatan terbesar di muka Bumi ini.  Sudah lebih dari satu dekade kita lihat bahwa dari 100 besar ekonomi, jumlah perusahaan yang ada di daftar itu lebih banyak daripada negara.  Artinya, kekuasaan yang lebih besar kini dipegang para pemilik dan eksekutif puncak perusahaan.  Merekalah yang seharusnya mendapat perhatian lebih kuat lagi dari para intelektual.  Bukankah Lord Acton terus mengingatkan kita dari dalam kuburnya bahwa “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”?

     

    Chomsky sangat kritis terhadap para intelektual yang berada di sisi pemerintah, lantaran mereka seperti tak bekerja untuk kepentingan publik yang lebih luas.  Sekarang, kita juga perlu untuk kritis terhadap para intelektual yang ada di sisi oposisi, korporasi, juga mereka yang bekerja untuk organisasi masyarakat sipil.  Seperti yang berulang kali ditegaskan Chomsky, motivasi para intelektual bukanlah hal yang bisa bebas dari penyelidikan mendalam.  Tetapi, lebih penting lagi, para intelektual seharusnya punya kesadaran tentang tugas mulianya itu, di manapun posisi mereka.

     

    Kembali ke situasi politik mutakhir di Indonesia, apa yang terjadi mulai tanggal 17 April 2019 butuh sekali penjelasan dari kaum intelektual.  Seharusnya kita bisa mendengar penjelasan gamblang dari para intelektual yang memahami statistika tentang apa dan bagaimana quick count yang telah dilakukan berbagai lembaga penyelenggara itu.  Jangan biarkan kebohongan statistik disebarluaskan, ungkapkan kebenaran metodologis dan hasilnya. 

     

    Kita juga sangat perlu mendengar sejelas-jelasnya soal klaim kemenangan yang sudah dinyatakan salah satu kontestan, apakah itu sesuai dengan regulasi, atau bahkan konstitusi.  Tentu, yang bisa menjelaskan adalah para intelektual yang memahami hukum tata negara, termasuk dan terutama hukum pemilu.

     

    Mereka yang intelek dan melek soal demokrasi bisa memberikan pandangannya soal apa makna klaim kemenangan, barisan orang memberikan selamat dan memanggil dengan sebutan ‘presiden’, acara syukuran, dan bahkan pelantikan yang dilakukan oleh sekelompok orang.  Masyarakat Indonesia butuh para intelektual demokrasi untuk maju bersama-sama menjelaskan duduk perkara ini. 

     

    Saya sendiri kini sudah membaca beberapa tulisan soal betapa delusionalnya capres yang melakukan hal itu.  Tapi saya merasa seharusnya para intelektual dalam bidang psikologi bisa beramai-ramai memberi tahu masyarakat soal profil psikologis sang capres, sehingga kita menjadi benar-benar memahami mengapa dia bertindak seperti itu.  Intelektual seharusnya tidak takut dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat luas, yaitu, “…to analyze actions according to their causes and motives and often hidden intentions.

     

    ***     

     

    Ketika tulisan ini mendekati akhir, saya lihat pesan saya sudah dibaca.  Tapi belum ada balasan yang saya terima.  Mungkin si empunya pertanyaan sedang sibuk.  Mungkin dia cuma iseng bertanya, dan saya saja yang keterlaluan serius memikirkan jawabannya, sampai-sampai merasa perlu untuk menuliskan artikel ini.

     

    Kalau nanti dia membalas dan bertanya lebih lanjut, saya mungkin akan bilang bahwa saya juga jadi ingat tiga buku yang lain lagi.  Pertama, The Treason of the Intellectuals, karya klasik Julien Benda; kemudian dua buku gurih karya Joel Best, Damned Lies and Statistics: Untangling Numbers from the Media, Politicians, and Activists dan More Damned Lies and Statistics: How Numbers Confuse Public Issues.  Tapi nanti saja saya susulkan.  “Jangan terlalu rajin lah,” demikian benak saya mengingatkan. “Nanti dikira tak punya kesibukan selain memikirkan jawaban atas pertanyaan selintasan seperti itu.”  Mungkin memang begitu.

     

     

    Sumber foto: http://www.tribunnews.com/section/2019/04/17/hasil-quick-count-pilpres-2019-litbang-kompas-terkini-jokowi-5548-prabowo-4452-dan-parpol


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.