Polemik Pemilu 2019 - Analisa - www.indonesiana.id
x

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 10 Mei 2019 05:13 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Polemik Pemilu 2019

    Dibaca : 248 kali

           Indonesia merupakan negara demokratis. Dimana seluruh warga negara bebas berpendapat terutama dalam memilih pemimpin bangsa ini, yaitu presiden. Pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan menjadi ajang pesta demokrasi terbesar. Ada banyak polemik yang terjadi disana sini. Semua mulai menunjukkan keunggulan masing-masing dan berusaha menutup rapat kekurangannya. Sangat manusiawi memang. Tapi terkadang hal seperti inilah yang akan membuat kepercayaan rakyat terhadap pemimpin akan luntur seiring dengan berjalannya waktu. Seolah semua benar adanya namun banyak kebohongan bertebaran. Pemilu yang seharusnya damai menjadi punya polemik sendiri yang susah untuk dimengerti. Banyak benang merah yang selalu menjadi batu sandungan untuk mewujudkan pemilu yang diangan-angankan seluruh warga negara Indonesia. Sebenarnya apa yang dicari oleh mereka para calon pemimpin bangsa ini?

           Salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat diantaranya diselenggarakannya pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Ketentuan mengenai pemilu diatur pada dasar hukum UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Ayat (1)-(6) dan Pancasila Sila Keempat. Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat di roda pemerintahan. Maka dari itu, pemilu serentak ini harus sesuai dengan dasar hukum tersebut dan kita juga perlu tahu polemik apa saja yang terjadi di pemilu 2019.

           Di dalam pemilu 2019 ini ada dua jenis politik, yaitu politik identitas dan politik milenial. Politik Identitas adalah politik yang mengajak para pemilih untuk tidak mengenal pemimpin berdasarkan Track Record dan visi misinya nya, melainkan berdasarkan dari mana dia berasal, apa agamanya, dan dari suku apa. Dari sini tentu akan timbul perbedaan yang signifikan antara kelompok yang mayoritas dan minoritas. Politik milenial adalah dilihat dari peran kaum muda. Sebab peran kaum muda sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Data menyebutkan ada 196,5 juta pemilih dalam pemilu 2019. Dari jumlah itu, 7,4 persen diantaranya atau sekitar 14 juta pemilih merupakan generasi muda yang memiliki hak pilih untuk pertama kalinya. Maka dari itu, pemilih pemula haruslah cerdas dan bijaksana dalam menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai terjebak dalam permainan politik praktis dan jangan pula suara mereka sia-sia karena ketidakpahaman yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku politik untuk mendulang suara.

           Terdapat setumpuk masalah yang muncul menjelang pemilu yang dilaksanakan serentak pada 17 April 2019. Pertama, terjadi kisruh pada saat KPU membuka pendaftaran administrasi partai peserta pemilu  pada awal Oktober 2018. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sistem elektronik untuk pendaftaran ini bermasalah. Sejumlah partai politik gugur dalam pendaftaran melalui Sipol itu. Polemik pemilu lainnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada 2019 menimbulkan pro-kontra. Putusan MK ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa pemilu diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Ada partai menerima dan ada juga yang tak setuju. Partai yang menerima putusan MK ini seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan juga Partai Golkar. Berbeda dengan Partai Gerindra yang secara terang-terangan menolak keputusan ini. Partai Gerindra merencakan peninjauan kembali atas putusan pilpres serentak yang diberlakukan pada 2019.

           Yang pro terhadap putusan MK ini berpendapat bahwa dengan adanya keputusan ini berarti akan lebih efisien pelaksanaan pemilu baik dari segi waktu dan biaya. Kemudian hal ini dapat mendidik para pemilih untuk menjadi lebih cerdas karena belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa adanya kerugian hak konstitusional warga negara sebagai pemilih. Seperti contohnya yaitu Political Efficasy yang merupakan pemilih dapat memilih anggota legislatif dan presiden yang diusung dari partai yang sama. Yang kontra terhadap putusan MK ini berpendapat bahwa jika pemilu presiden dan legislative dilaksanakan secara serentak maka akan banyak menimbulkan perpecahan, seperti fitnah antar calon, berita hoax dan SARA serta yang lainnya.

           Sudah banyak terjadi polemik akibat dari pemilu serentak ini, yaitu penganiayaan warga masyarakat karena beda pilihan, WNA masuk daftar pemilih tetap, debat presiden yang menghasilkan pro dan kontra ditengah masyarakat, kampanye yang terselubung ditengah masyarakat, kisruh pendaftaran administrasi partai politik, terjadinya politik identitas, dan KPU memprediksi bahwa angka golput akan meningkat. Melalui polemik-polemik yang telah terjadi dan semakin merajalela kita diajak untuk berpikir cerdas.

           Tidak sampai disitu, pada saat pemilu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 terdapat banyak sekali polemik yang terjadi ditengah-tengah bangsa ini. Pertama, banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja nonstop dalam perhitungan suara. Yang kedua yaitu dapat dilihat bahwa terjadi kegiatan salah-menyalahkan. Polemik pemilu yang semakin banyak membuat para wakil rakyat dengan seenak jidat memberikan pendapatnya. Tanpa memikirkan apakah hal ini dapat menyebabkan masyarakat bingung akan negara. Dan mungkin akibat yang paling parah yaitu masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah. Ya, penggiringan opini yang menyebabkannya. Ketiga, deklarasi kemenangan dari kedua belah pihak calon yang menuai kontroversi, dan masih banyak lagi yang bersileweran di media social. Sebenarnya sudah benarkah proses pemilu ini? Apakah ada yang salah? Benang merah itu semakin kusut saja.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Salsabila Zulfani

    1 hari lalu

    Covid-19, Membuat Tugas Auditor Menjadi Sulit?

    Dibaca : 117 kali

    Covid 19 adalah virus yang menyerang sisem pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Hampir setiap hari ribuan bahkan ratusan korban infeksi virus corona meregang nyawa. Perekonomian negara terganggu bahkan banyak perusahaan yang harus mengurangi pegawai supaya tidak bangkrut. Dampak Covid 19 ini memang cukup banyak bagi negara terdampak. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia?. Indonesia sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencegah penularan virus Covid 19 ini,hingga pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ). Bekerja dan belajar dari rumah, hal ini mungkin tidak terlalu sulit sebab teknologi yang semakin canggih di masa sekarang ini. Lalu bagaimana dengan profesi yang harus bekerja turun lapang atau outdoor? Auditor misalnya?. Auditor harus menyambangi perusahaan klien sehingga dapat dengan mudah mengamati sistem pada perusahaan klien. Mengamati bagaimana SOP atau bagan alur setiap kegiatan perusahaan, seperti penjualan, pembelian dan aliran kasnya. Bagaimana auditor harus bekerja dari jarak jauh?. Strategi bagi auditor yang harus bekerja jarak jauh meliputi perencanaan audit, pemeriksaan/pengkajian dokumen, kerja lapangan/melakukan pengamatan, wawancara terhadap pihak yang terkait, dan pertemuan penutupan. Berikut penjelasan singkatnya. Perencanaan Perencanaan audit merupakan hal yang sangat penting di setiap pengauditan. Namun hal ini akan sulit jika pihak klien ada di lokasi yang jauh ataupun sulit terjangkau ( terpencil ). Sementara tahap perencanaan audit ini harus dibahas dengan klien. Informasi yang dapat dibahas dalam tahap ini adalah ruang lingkup perusahaan serta perncanaan jadwal kapan kegiatan audit akan di mulai, tak lupa memberi informasi kepada klien mengenai keterbatasan perihal proses kegiatan audit jarak jauh ini. Serta info apa saja yang akan dibagikan dan dengan tunjangan media atau teknologi apa yang digunakan. Berdasarkan kebutuhan diatas, auditor dapat menghabiskan waktu dua kali lebih banyak guna membahas perencanaan ini. Teknologi yang dapat digunakan dalam hal ini seperti vidio conference dan powerPoint untuk menyampaikan informasi/materi atau dapat menggunakan panduan visual lainnya. Pemeriksaan/Pengkajian Dokumen Pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh akan memakan waktu cukup banyak serta tak luput dari keterbatasan. Dalam hal ini auditor harus mampu menerima dokumen dalam bentuk/format apapun yang paling mudah diperoleh oleh klien sehingga dapat meminimalisir beban yang ada. Pertimbangan terkait aksesibilitas sistem file digital yang digunakan klien untuk menyimpan rekaman catatan tersebut harus diberikan. Pertimbangan strategi audit yang baik dan tepat juga harus dipikirkan oleh auditor untuk pemeriksaan ataupun pengkajian dokumen, pengambilan sampel dapat menjadi alternatif terbaik. Tergantung pada jumlah rekaman catatan yang ada. Terlepas apakah auditor memeriksa semua atau sebagian dari data yang tersedia. Tidak seperti pemeriksaan/pengkajian rekaman catatan di lokasi, pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh biasanya tidak memungkinkan untuk memberikan pertanyaan langsung pada saat yang sama. Auditor harus mencatat ataupun menulis hal-hal yang patut dipertanyakan pada klien saat melakukan proses pemeriksaan/pengkajian dokumen, dan dapat ditanyakan saat wawancara jarak jauh. Kerja Lapangan/Pengamatan Hal ini mungkin akan menjadi hal yang cukup sulit bagi audit jarak jauh, pasalnya hal ini biasanya dilakukan dengan menyambangi perusahaan klien. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan vidio conference ataupun livestreaming. Walaupun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada seperti ketersediaan Wi-Fi, lokasi kerja klien yang berada di tempat terpencil dan kebisingan yang mungkin akan mengganggu proses audit ini. Tidak banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan observasi jarak jauh. Sebab penayangan vidio hanya pada satu titik dan auditor akan kesulitan untuk melakukan pengamatan. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan foto digital yang dapat diambil dari smartphone milik klien ataupun milik perusahaan. Hal ini dapat menimalisir kendala jaringan yang tidak memungkinkan melakukan vidio conference. Dari hasil pengamatan, audit dapat membuat catatan dan menyiapkan pertanyaan. Wawancara Terhadap Pihak yang Terkait Dalam hal ini mungkin tidak jauh beda dengan wawancara langsung, hanya perlu media penghubung seperti panggilan vidio ataupun semacamnya misalnya Google Meet, Skype dan Zoom. Auditor perlu melakukan perencanaan wawancara seperti berapa lama waktu yang diperlukan dan kepada siapa saja pihak yang perlu diwawancarai. Misalnya dengan penanggung jawab kegiatan, pemegang keluar dan masuknya kas ( kasir ), bagian gudang, penerimaan barang, dan personil lain yang bertanggung jawab dalam mendukung fokus audit. Persiapan wawancara jarak jauh membutuhkan waktu tambahan bagi auditor, serta auditor harus siap dengan daftar pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Keterbatasan wawancara jarak jauh ini juga dapat terjadi ketika personil yang diwawancarai merasa canggung, gugup atau tidak nyaman dengan panggilan vidio oleh sebab itu, pemilihan kata dan penempatan intonasi yang bagus dan tepat akan dapat membuat wawancara menjadi tidak tegang. Pertemuan Penutupan Pertemuan penutupan audit jarak jauh memiliki konsep yang sama dengan pertemuan penutupan secara langsung, mungkin memang memerlukan media penghubung. Penjadwalan penutupan ini harus dipertimbangkan oleh auditor, minimal dua hari setelah melakukan wawancara. Sehingga auditor dapat mengkaji kembali catatannya dan menyusun rancangan awal hasil audit. Pertemuan penutupan ini dimaksudkan untuk mrmpresentasikan rancangan awal hasil audit kepada klien, menyelesaikan pertanyaan/permasalahan serta melakukan pembahasan lebih lanjut untuk hasil final audit, yaitu opini dari auditor. Kesimpulan yang dapat di ambil ialah penggunaan teknologi secara praktis. Inovasi dan transformasi teknologi menjadi fokus bisnis serta progam audit di seluruh dunia. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengkomunikasikan lebih lanjut mengenai proses audit jarak jauh. Terdapat beberapa teknologi berkembang yang dapat menunjang kegiatan tersebut antara lain vidio livestreaming, Virtual Reality ( VR ), pesawat tak berawak ( drone ) dan lainnya. Namun semua teknologi pastilah diperlukan biaya tambahan yang mungkin malah mengakibatkan auditor merugi. Jadi pilihlah teknologi yang sesuai dengan bayaran yang diterima. Proses audit jarak jauh bukanlah satu-satunya solusi yang tepat untuk semua masalah. Hal ini bukan pula sebagai pengganti pelaksanaan audit secara langsung. Namun sebagai bagian dari alternatif yang dapat dilakukan di masa pandemi ini.