Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis Label Halal - Viral - www.indonesiana.id

Mega Oktavia Kartiksari

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 29 Mei 2019 13:05 WIB

Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis Label Halal

Dibaca : 119 kali

 

Oleh : Mega Oktavia Kartikasari & Minhatul Izzah (Mahasiswi S1 Akuntansi FE Unissula)
Dosen : Drs. Osmad Muthaher, Msi (Dosen Akuntansi Syariah, FE UNISSULA)

Manusia pasti membutuhkan makan agar tetap kuat dalam menjalankan aktivitasnya. Pastinya sangat penting apakah makanan yang kita makan itu halal atau tidak. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi akan meningkatkan volume produksi barang dan jasa, dimana barang dan jasa tersebut memerlukan pasar untuk mendistribusikan produksi yang melimpah. Sehingga volume perdagangan berkembang pesat. Selain kemajuan teknologi, ternyata kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga memacu kemajuan perdagangan yang dapat menyebabkan distribusi atau perpindahan barang dan jasa berjalan dengan lancar, sehingga transaksi dapat dilaksanakan dalam waktu singkat melalui media elektronik canggih seperti fak, telepon, internet dan sebagainya. Maka masalah perdagangan sudah semakin mengglobal sejak adanya perjanjian-perjanjian perdagangan internasional seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), NAFTA (North American Free Trade Agreement) dan AFTA (Asean Free Trade Area) yang umumnya bertujuan membentuk blok-blok ekonomi dan penghapusan sekat penghalang ekonomi antar bangsa sehingga terbentuk pasar bebas dunia. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan dan pemberdayaan konsumen dengan cara memberlakukan hukum yang jelas. Indonesia sebagai Negara hukum dengan penduduk yang notabene beragama islam maka harus hati-hati dalam memilih makanan atau minuman yang halal. Namun di Indonesia sangat minim sekali menyinggung persoalan perlindungan konsumen.

Persoalan makanan atau minuman haram seperti babi, alkohol dll, dalam regulasi bisnis di era sekarang sanagt susah dilacak dengan mata karena manusia sudah pandai dalam mengolahnya. Selama ini MUI memberikan stempel/sertifikat halal dengan memberiakan fatwa kepada pihak produsen yang menginginkan produknya diaudit dengan cara menguji  di laboratorium BPOM MUI mengenai produk tersebut.

Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Maka baiknya adalah bilamana di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Regulasi bisnis juga harus menjamin adanya keselamatan dan kepuasan konsumen dalam menggunakan hasil produksi atau jasa. Regulasi bisnis yang tidak melahirkan rasa aman dan keselamatan konsumen, maka regulasi bisnis seperti ini bertentangan dengan hak-hak konsumen dan tanggung jawab produsen.

Kondisi konsumen muslim yang sebahagian besar memiliki tingkat pengetahuan regulasi bisnis dan informasi produk yang rendah, telah menciptakan keterbatasan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban konsumen muslim di Indonesia. Pada akhirnya konsumen muslim terkukung oleh budaya nerima (keterpaksaan) tanpa mengetahui bagaimana cara menggugatnya. Ketidaktahuan hak dan kewajiban konsumen muslim terhadap produk halal justru dimanfaatkan produsen dan perilaku bisnis yang bertindak semena-mena dibalik ketidaktahuan dan ketidakberdayaan konsumen muslim. Dalam banyak hal produsen dan perilaku bisnis lebih tahu akan hal ini, bahkan kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.       

Sebagai kelanjutan perlindungan konsumen terhadap produk halal, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sekedar memuat kepastian halal, tetapi ketentuanketentuan pola konsumsi yang telah digariskan dalam syari'at Islam terakomodasi dalam kodifikasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi orang Islam di Indonesia. Kebutuhan hukum bagi orang Islam dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen muslim terutama untuk mendapatkan produk halal memiliki kedudukan yang kuat dalam Tata Hukum Indonesia.

 

Referensi :

Abdullah, Imam Baehaqie dkk. Menggugat Hak, Panduan Konsumen bila Dirugikan. Jakarta:YLKI, 1990.

Bisri, Hasan, KH, dkk. 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia. Jakarta : MUI, 1995.

Muthaher, Osmad (2017). Keuangan Perbankan Syariah. Semarang : CV EF Press Digimedia

Nasution, AZ. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Diadit Media, 2002.

https://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen

  • Perlindungan Konsumen (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.