Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat terobosan Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) kepada lapisan masyarakat kelas bawah. Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) diperuntukan untuk kemandirian usaha masyarakat kelas bawah yang belum menjangkaui perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Umi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal 10 juta per nasabah dan disalurkan dan disalurkan oleh Lembaga Nasabah Bukan Bank (LKBB). Seperti yang pernah disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, “jumlah yang tidak bisa didapatkan dari pinjaman bank yang relati tinggi”, Serang, Jumat (15/3). Tetapi, karena kepedulian, pemerintah memberi modal usaha lewat program Umi guna mengangkat perekonomian masyarakat kelas bawah untuk berwirausaha.
Dan pemerintah mempercayai badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai cordinated fund dalam pembiayaan UMi. Saat ini, terdapat tiga perusahan plat merah (PT Pengadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Bahana Artha Ventura) sebagai penyalur UMi. Dengan demikian, masyarakat kelas bawah yang tersentuh kredit perbankan bisa menikmati program UMi untuk modal usaha mereka. Debitur harus mematuhi terlebih dahulu, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) menjadi database penerima UMi yang disediakan pemerintah. Dengan SIKP tersebut para debitur tidak akan menerima fasilitas pembiayaan ganda, baik itu UMi atau KUR.
Dengan jumlah UMKM yang ada di masyarakat semakin bertambah, lewat pendampingan debitur dalam semangat untuk saling belajar, berusaha, management keuangan yang baik. Sehingga, ketika debitur matang dalam berwirausaha dengan aset yang bertambah, maka debitur sudah mandiri dan sejahtera.
Pembiayaan UMi sudah berjalan di 34 provinsi seluruh Indonesia dan hampir 540 kabupaten/ kota dengan pembiayaan tahun 2018 sebesar 2,1 triliun kepada 846.572 usaha mikro. Tentu, ini angka yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berwirausaha baik, itu jual bakso, mie ayam, dan jenis usaha mikro lainnya.
Menakar Potensi NTT
Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Peringkat pertama Papua sebanyak 27,76 persen diikuti Papua Barat 23,12 persen dan Nusa Tenggara Timur (NTT), 21,38 persen. Kondisi Maret 2018, jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 1.142,72 juta jiwa dari total jumlah pend\uduk NTT 5,2 juta jiwa saat ini.
Persoalan akut kemiskinan di Nusa Tenggara Timur berbanding terbalik dengan sumber daya alam yang melimpah. Bahkan, pengangguran yang berijazah sarjana sekalipun di NTT menjadi cambuk bagi masyarakat dan pemerintah untuk bangkit dari stigmatisasi yang terus mendera masyarakat.
Penggelontoran dana pemerintah pusat harus di sambut gubernur, bupati sampai kepala desa dengan menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah secara tepat sasar. Artinya, pemerintah daerah dan kepala desa memprioritaskan infrastruktur desa, seperti tempat wisata, kuliner, pertanian sesuaigeografis yang ada di daerah dalam hal ini, Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, masyarakat bisa berwirausaha dengan memanfaatkan program UMi dari Kementerian Keuangan untuk berwirausaha di tempat pariwisata di desa-desa, menjual minuman, bakso atau kain tenun yang menjadi kekuatan perempuan Nusa Tenggara Timur.
Untuk itu, anak mudaNTT bangkit berinovasi dengan berwirausaha. Saya pernah mendengar teman-teman yang selesai kuliah dengan titel sarjana menganggur. Ini sungguh menyedihkan karena terlalu mengharap Pegawai Negeri Sipil. Coba kita bayangkan kalau kita berwirausaha dengan memanfaatkan program UMi. Misalkan, kita membeli mie goreng Rp. 2.500 dan telur Rp.2.500 dan menjual dengan harga semangkok Rp. 12.000. Kita untuk hampir 120% semangkok. Andai saja dalam sehari, kita bisa menjual 30 mangkok kita mendpatkan untung Rp 2.10000. dalam waktu 1 bulan kita mendapatkan keuntungan Rp 6.300.000.
NTT terkenal dengan kopi Flores. Apalagi didukung dengan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Turis mancanegara maupun lokal bisa menikmati kopi Flores dengan racikan yang khas menambah penghasilan masyarakat kelas bawah terutama anak muda yang nota bene memiliki pemahaman yang cukup dengan ilmu pengetahuan. Bahkan beberapa hari lalu Presiden Jokowi sudah memetakan pembangunan infrastruktur untuk kawasan wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata premium.
Artinya membuka lapangan kerja bagi anak muda dan masyarakat kecil untuk peluang bagi masyarakat yang kelas bawah berwirausaha dengan meminjam di dunia pariwisata seperti kain tenun, kopi khas Flores atau usaha kecil lainnya seperti menjual bakso, mie rebus dan usaha kecil di sekitar area pariwisata. Di NTT, terdapat 2 penyalur UMi yakni PT Pengadaian dan PT Permodalan Nasional Madani. Tercatat, sampai bulan April 2019, jumlah debitur UMi sebesar 8.394 debitur dengan jumlah penyaluran Rp 21,4 Milyar. Dan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat ini sebanyak 103.707 unit, yang terdiri dari Usaha Menengah 2.103 unit (2,03%), Usaha Kecil 24.936 unit (24,04%) dan Mikro sebanyak 76.668 unit (73,93%).
Dengan demikian, masyarakat kelas bawah dan anak muda yang berwirausaha secara mandiri dengan mengikuti program UMi akan memperoleh dampak yang baik baik kesejahteraan. Sehingga, stigmatisasi denga Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia naik kelas dengan menjadi UMi sebagai perangsang dari sebuah perubahan menuju NTT yang sejahtera dan maju.
Ikuti tulisan menarik Febrianto Edo lainnya di sini.
