Penandatanganan “Head of Agreement” (HOA) pengembangan lapangan hulu migas Abadi di Blok Masela, di Kepulauan Tanimbar, Maluku tanggal 16 Juni 2019o oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dengan Shunichiro Sugaya, President Direktur INPEX Indonesia yang disaksikan oleh Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Hiroshige Seko, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, dan Takayuki Ueda, CEO dan Presiden Direktur INPEX Corporation, menguak fakta-fakta menarik tentang SKK Migas yang dahulu bernama BP Migas.
Melihat jejak digital di Google, ternyata SKK Migas memiliki beban kepemimpinan yang berat. Maka wajar jika saat itu koalisi masyarakat sipil yang antara lain ada Die Syamsudin dll menggugat di Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan BP Migas. Sebagai produk dari liberalisasi sektor Migas dengan mengemban fungsi negara yang memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak pengelolaan Migas dengan perusahaan, maka BP Migas adalah lembaga yang syarat dengan kewenangan yang besar, termasuk potensi moral hazard yang besar. Keberadaan BP Migas yang langsung dibawah Presiden juga tidak menjamin pengawasan berlangsung efektif, karena tugas Presiden yang sangat besar, maka dapat dibayangkan prioritas-prioritas yang harus disusun oleh Presiden.
Maka membangun organisasi yang efektif dengan kepemimpinan yang baik adalah salah satu kunci dari keberhasilan BP Migas yang sekarang adalah SKK Migas.
Besarnya kewenangan dan godaan menjadi Kepala SKK Migas nampak dari jejak di Google perihal kasus korupsi yang terjadi dan dilakukan oleh orang tertinggi di BP Migas / SKK Migas. Ini tentu akan memukul semangat bekerja bagi manajemen dan karyawan BP Migas /SKK Migas, meruntuhkan moral dan akan fokus pada aspek operasional saja. Tidak berani melakukan terobosan, takut mengambil keputusan dan lebih pada operasional semata. Maka wajar dengan yang lagi ngetrend saat ini tentang Blok Masela yang hampir 20 tahun sejak ditemukannya lapangan migas di Masela tahun 2000 atau sejak Presiden Gus Dur sampai Presiden SBY, potensi luar biasa tersebut belum dapat dieksekusi dengan baik. Jika melihat masa Pemerintahan Gus Dur dan Megawati yang pendek, maka di era SBY yang 2 periode kepemimpinan juga belum mampu merealisasikan potensi menjadi lapangan gas yang berproduksi. Kompleksivitas Blok Masela memang membutuhkan pimpinan negoisasi yang menguasai dunia perminyakan, memiliki integritas dan rekam jejak yang mumpuni serta capaian prestasi dalam memimpin sebuah korporasi/kelembagaan.
Presiden Jokowi sosok sederhana, namun memiliki insting yang luar biasa. Presiden yang berani ambil resiko besar. Sosok Dwi Soetjipto yang terlempar dari kursi Dirut Pertamina ketika dicopot oleh Menteri BUMN Rini Suwandi diawal 2017 saat berhasil membawa Pertamina lepas dari krisis dan untuk pertama kalinya mengalahkan Petronas dari sisi laba di tahun 2016. Langkah Presiden Jokowi yang menunjuk Dwi Soetjipto menjadi Kepala SKK Migas. Sebuah drama karena harus dilakukan dengan merevisi aturan mengenai batas usia maksimal bagi calon Kepala SKK Migas adalah 60 tahun, sedangkan saat dicopot dari Pertamina usia Dwi Soetjipto sudah mencapai 62 tahun.
Keberanian Presiden Jokowi berbuah manis, belum 1 tahun menjabat sudah menunjukkan keberhasilan yaitu berhasil menuntaskan negoisasi dengan INPEX untuk pengembangan Blok Masela yang sudah mangkrak hampir 20 tahun sejak ditemukan tahun 2000.
Penandatanganan HOA di acara G-20 Summit atau pertemuan para pemimpin negara dengan 20 negara yang memiliki GDP terbesar di dunia ditengah perang dagang antara USA dan China, serta sentiment negatif yang dibangun dalam narasi-narasi politik bahwa perekonomian Indonesia dimasa mendatang akan dibanjiri investasi dari negara China, momen penandatanganan di G-20 Summit yang diselenggarakan di Karuizawa Jepang, menunjukkan investasi di Indonesia terbuka bagi negara manapun di dunia sepanjang memberikan keuntungan yang maksimal bagi Indonesia. Bahkan dengan investasi sd US$ 20 miliar akan menjadi investasi terbesar negara Jepang di luar negeri dalam 5 tahun terakhir. Ini juga menegaskan posisi Indonesia yang sangat penting bagi negara Jepang.
Sektor Migas perlahan namun pasti akan bergeser dari menjadi beban Pemerintah menjadi penopang kinerja ekonomi Pemerintah. Impor BBM yang luar biasa dan menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia semakin melebar serta menyebabkan tekanan kurs, perlahan sektor Migas yang utamanya ditopang sektor Gas akan menjadikan neraca Migas menjadi positif, sehingga Migas tidak lagi menjadi beban bagi negara.
Bahwa sektor Migas saat ini telah menjadi "beban" bagi perekonomian nasional. Impor BBM yang mencapai 800 ribu barrel perhari, karena defisit kebutuhan BBM sebesar 1,6 juta barrel dengan produksi kilang Pertamina sebesar 800 ribu menyebabkan neraca perdagangan Indonesia terus defisit. Peran Migas dalam sumber energi masih sangat dominan. Di tahun 2050 sesuai rancangan Dewan Energi Nasional (DEN) kontribusi Migas mencapai sekitar 44% atau setara dengan 2,7 juta barrel per hari. Jika dibandingkan dengan total produksi Migas nasional tahun 2018 yang sekitar 1,98 juta barrel perhari, ada sekitar 8 ratus ribu barrel peningkatan produksi Migas. Ditengah penurunan lifting minyak dari rata-rata 900 ribu barrel/hari di tahun 2014 menjadi sekitar 750 ribu barrel/hari ditahun 2018 maka tantangan Pemerintah sangat besar. SKK Migas menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan, karena masih ada potensi 74 cekungan laut dalam dengan potensi Migas mencapai 7,3 milliar barrel atau lebih 2kali lipat cadangan yang ditemukan saat ini sekitar 3,8 milliar barrel.
Transformasi di SKK Migas yang seolah-olah tenggelam kelembagaannya setelah gugatan Mahkamah Konstitusi yang berujung pembubaran BP Migas dan dibentuk kembali SKK Migas. Keberadaan SKK Migas menjadi seolah-olah lembaga yang “menunggu pensiun” semata, sehingga dalam perjalanannya SKK Migas saat itu lebih fokus pada aspek operasional semata. Tidak terlihat semangat untuk berperan lebih besar. Ini pula yang menyebabkan mangkraknya negoisasi di Masela yang seolah-oleh kelambanan Pemerintah, padahal dalam konteks ini dari SKK Migas dimasa tersebut juga berkontribusi besar, karena yang harusnya menjadi panglima dan bahkan menyetujui/menandatangani adalah SKK Migas, pihak Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM hanyalah menyaksikan. Karena dalam struktur SKK Migas memang Menteri ESDM adalah Ketua Badan Pengawas SKK Migas bersama dengan Menteri Keunganan, Kapolri, Menteri LHK dan lainnya yang menjadi anggota pengawas.
Ikuti tulisan menarik Denmas Aher lainnya di sini.
