Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Tarik ulur penyusunan kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode mendatang masih berlangsung. Publik mengamati dengan seksama manuver Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah merapat ke Istana.
Penolakan yang paling keras justru datang dari partai penyokong Jokowi, terutama PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri. Sikap ini tdak bisa dilepaskan dari kisah pembuatan revisi UU KPK. PDIP termasuk paling semangat mengegolkannya.
Mudah-mudahan Presiden Jokowi tidak ragu-ragu lagi mengeluarkan Perpu. Selama banyak tokoh politik yang memberikan pendapat yang tak masuk akal.
Sebaliknya, kalangan partai politik terkesan menakut-nakuti Presiden Jokowi. Mereka melontarkan resiko yang terjadi jika Presiden memenuhi aspirasi kalangan antikorupi. Berikut ini sejumlah gertakan mereka.
Rencana Presiden Joko Widodo mengeluarkan perpu untuk membatalkan revisi UU KPK hingga kini masih terkantung-katung. Berbagai manuver pun muncul yang terkesan hanya untuk mengulur-ukur waktu, mulai dari soal salah ketik revisi UU KPK, hingga urusan uji materi.
Kisah Maulana Suryadi, 23 tahun, yang meninggal dalam demonstrasi di DPR RI, Rabu 25 September 2019 lalu sungguh menyedihkan. Di tengah riuh rendah demonstrasi dan polemik soal Rancangan KUHP dan Revisi UU KPK, kematiannya luput dari perhatian publik.
Banyak pejabat yang menyampaikan penolakan terhadap rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan perpu untuk membatalkan revisi UU KPK. Alasan mereka ada yang logis, tapi tak sedikit juga yang aneh. Pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan termasuk yang janggal.
Makna sebenarnya pesan itu tentu hanya Faisal Amir yang tahu. Yang jelas kalangan mahasiswa selama ini melihat Pemerintah Jokowi belum sepenuhnya mempedulikan aspirasi mereka. Rencana pertemuan para mahasiswa dan Jokowi di Istana pun gagal karena para mahasiswa menginginkan pertemuan terbuka.
Selama hampir dua pekan terakhir demonstrasi mahasiswa, pelajar, juga masyarakat silih berganti terjadi di Ibu Kota. Tapi hanya demo mahasiswa yang pertama, 19 September lalu, yang menyedot perhatian elite politik.
Sikap Presiden Jokowi yang mempertimbangkan untuk mengeluarkan perpu pembatalan Revisi UU KPK patut dipuji. Masalahnya, di sisi lain pemerintah juga berupaya meredam demo dengan cara kuno: pendekatan keamanan. Cara ini cukup berbahaya dan justru semakin memperburuk situasi.
Kepolisian menjelaskan keberadaan sekitar 50 mahasiswa yang diduga hilang setelah demonstrasi di Dewan Perwakilan Rakyat, dua hari lalu.
Demonstrasi yang meledak di berbagai kota mulai mengerucut pada dua tuntutan: tunda Rancangan KUHP dan menolak UU KPK. Masalah ini sudah diingatkan dan dipersoalkan selama berbulan-bulan.
Banyaknya pejabat dan politikus yang masuk penjara menjelaskan kenapa tak satu partai pun di DPR yang menolak pelemahan KPK. Sikap Presiden Joko Widodo memang perlu disesalkan karena merestui penjinakan KPK, tapi....
Di Senayan, kalangan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai utama penyokong Jokowi, termasuk cukup getol mendukung Firli.
Hasil rapat Komisi Hukum DPR itu sudah diprediksi, bahkan telah dicemaskan sebelumnya oleh para aktivitas antikorupsi.
Di luar sejak terjangnya di bidang teknologi dan politik, sosok Habibie rupanya memiliki sejumlah kebiasaan yang unik.