Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Sorotan masyarakat diarahkan pada “debat kusir” antara Arteria Dahlan (44 tahun) dan Emil Salim (89 tahun). Berikut ini cuplikan beberapa poin yang menarik, dan kami berupaya memberikan sedikit ulasan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semestinya meniru cara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam mengurus anggaran daerah. Ahok berani mengungkapkan ke publik bila ada anggaran yang aneh. Masyarakat pun ramai-ramai ikut mengontrolnya.
Citra buzzer pendukung yang buruk akan membikin citra Presiden Jokowi juga ikut buruk. Karena itu, Presiden seharusnya tidak membiarkan warganya diserang atau jadi bulan-bulan kelompok pendukungnya.
Sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto patut dipuji. Ia langsung meminta maaf atas ucapannya mengenai pengungsi gempa di Maluku. Wiranto mengatakan ucapannya tak bermaksud menyakiti hati siapa pun.
Dominasi para buzzer di media sosial sebetulnya terjadi di banyak negara demokrasi. Platform sosial media yang semestinya bisa dimanfaatkan secara positif oleh publik justru menjadi keruh karena dipenuhi buzzer
Ada perkembangan menarik mengenai tarik ulur rencana perpu revisi UU KPK. Setelah banyak pejabat dan politikus yang menolak ide penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar lagi mengenai hal ini.
Menghadapi penolakan itu, Jokowi sebetulnya memiliki kartu sakti. Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan tak masalah jika Perpu KPK yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo mengecewakan partai politik dan anggota DPR.
Mereka yang ditangkap: AB, S alias L, YF, AU, dan OS. Penangkapan dilakukan di wilayah Tangerang. AB diamankan di Jalan Maulana Hasanudin, Kecamatan Cipondoh, Tangerang Kota, ternyata dosen Institut Pertanian Bogor.
Polemik antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebenarnya menggambarkan persoalan pembahasan sederet rancangan undang-undang kali ini. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat terkesan terburu-buru dan ingin mengesahkan semua RUU dalam waktu singkat di ujung masa kerja Dewan.
Di negara demokrasi, siapapun berhak terjun ke dunia politik. Tidak ada undang-undang yang melarang. Masalahnya, penegakan hukum di negara kita masih kacau. Hukum cenderung memihak yang kuat.
Kendati Mulan Jameela memenangkan gugatan perdata, sebetulnya hal ini tidak terlalu bermakna karena putusan bukan termasuk ranah pemilu. Sesuai undang-undang, perselisihan hasil perolehan suara pemilu diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi.
Di awal reformasi, majalah Tempo pernah menampilkan Akbar Tanjung pada cover edisi 19 Novermber 2001. Saat itu, Akbar yang menjabat sebagai Ketua Umum Golkar sedang terlilit dana nonbujeter Bulog.
Habibie pernah dijuluki Mr Crack oleh koleganya karena temuannya mengenai keretakan bodi pesawat pada 1960-an.