Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Kasuk-kasuk di kalangan partai politik untuk memperembutkan kursi menteri pun di mulai. Masa transisi pemerintah yang rawan. Banyak hal yang akhirnya tidak terurus secara maksimal oleh pemerintah. Salah satunya: persoalan Papua.
Berdasarkan riset LIPI, ada empat akar masalah di Papua yang harusnya diselesaikan pemerintah, namun hingga kini tak kunjung tuntas. Empat masalah itu adalah stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik Papua.
Kasus ini cukup menarik karena menggambarkan betapa penting posisi KPK. Betapa berbahaya juga bagi kalangan elite politik jika lembaga ini tidak dilemahkan---kebijakan yang mengundang protes kalangan aktivis aktikorupsi dan mahasiswa
Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Donal Fariz mengatakan pernyataan Agum Gumelar yang mengkhawatirkan KPK menjadi seperti Operasi Petrus adalah analogi yang sesat.
Tantangan ini sebetulnya tidak terlalu muluk-muluk dan sesuai dengan aspirasi para mahasiswa yang berdemonstrasi. Adanya KPK yang bertugas memerangi korupsi juga merupakan keinginan khalayak.
Putri mantan presiden Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, telah dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam, 1 Oktober 2019.
Revisi UU KPK sebelumnya sempat muncul dalam Prolegnas 2015, tapi akhirnya terganjal juga oleh penolakan KPK dan penggiat antikorupsi. Nah, kini setelah Jokowi terpilih kembali, kenapa ia merestui pembahasan revisi UU KPK?
Presiden Joko Widodo semestinya segera mengambil langkah drastis untuk meredakan demo mahasiswa yang memanas. Jokowi sebaiknya menyingkirkan pendekatan keamanan dan intelijen plus propaganda tandingan ala buzzer untuk mengatasi persoalan.
Papua rusuh lagi dalam dua hari terakhir. Pemerintah semestinya mengubah pendekatan dalam menangani masalah Papua. Pengerahan pasukan untuk meredam aksi rakyat Papua terbukti tak menyelesaikan persoalan.
Apakah tersangka kurang berakhlak? Mari kita lihat. Teori Jack Bologne menyebutkan: korupsi terjadi karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Tiga elemen pertama merupakan pemicu.
Presiden Joko Widodo sebetulnya memegang kartu truf untuk mencegah “tamatmya” riwayat KPK sebagai lembaga superbodi.