Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Perlukah Mendikbud Nadiem Makarim 'membuang' Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid? Atau haruskah Presiden Jokowi serta Mas Menteri terprovokasi suara-suara yang menuntut Hilmar Farid diganti? Terlalu subyektif menggeser posisi Hilmar Farid sekarang cuma gara-gara polemik heboh yang mencuat belum lama tersebut.
Kurangnya pemerataan fasilitas pendidikan menyebabkan muncul indikasi terjadi learning lost pada siswa. Secara akumulasi presentase pencapaian standar kompetensi siswa di bawah 50%. Artinya jika mayoritas guru menilai peserta didik tidak mencapai standar kompetensi, maka kecenderungan terjadi learning lost. Akankah pembelajaran tatap-muka bisa mengetasi hal itu?
Industri bisnis hulu migas memang sangat bombastis. Tidak ada individu yang tak tertarik dengan hasil keuangan dari sub-sektor hulu migas. Pokoknya segala sisi yang membuat industri hulu migas dapat menjadi sasaran empuk korupsi. Karena nilai-nilai uang yang diakui sangat 'menawan' pada bisnis hulu migas. Nyatanya: SKK Migas berhasil menunjukkan komitmen kinerjanya yang berintergritas.
Terlalu picik rasanya menimpakan kerumitan persoalan dana hibah POP sebagai kegagalan Mas Menteri Nadiem Makarim dan atau pun Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Iwan Syahril--sebagai unit penggagas POP sekaligus pelaksana kinerja. Mekanismenya jelas. Ada seleksi kualifikasi dan yang melakukannya pihak ketiga --dan tergolong independen.
Tiba-tiba, tetap ada sekolah yang bukan di zona hijau laksanakan aktivitas belajar tatap muka. Bagaimana itu? Maka, silahkan soroti sikap pimpinan daerahnya. Kritisi pertimbangan Kepala Sekolahnya. Pertanyakan kinerja Dinas Pendidikan. Bagi yang 'ndableg' tetap menggelar belajar tatap muka, padahal tak memenuhi aturan SKB 4 Menteri, maka bersiaplah dengan risiko 'kengeyelannya'.
Mendikbud Nadiem Makarim sedang bergulat. Pergulatan Menteri Nadiem melawan unsur/kondisi yang membuat budaya Indonesia tidak maju. Tidak digandrungi di dunia.
Terkorelasi. Bisa memenuhi kebutuhan pasar. Tidak ngawur antara peluang dan yang tersedia. Itu sebenarnya gambaran mudah program cetakan Mahasiswa Kampus Merdeka ala Mendikbud Nadiem Makarim.
Kesejahteraan Guru Honorer. Itu yang disasar Mendikbud Nadiem Makarim. Paling mudah: gaji Guru Honorer naik dulu. Supaya layak. Baru selanjutnya kebijakan pro-Guru Honorer lainnya. Memang harus diakui tidak sedikit permasalah yang membelit nasib Guru Honorer. Tidak cukup dengan hitungan jari --di tangan dan kaki--. Maka perlu prioritas: yang man
Nadiem Makarim: Merdeka Belajar. Sebagai Mendikbud Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Presiden Jokowi tanggal 23 Oktober 2019, Menteri Nadiem lekat dengan stigma program Merdeka Belajar.