Mirza Ghulam

Penulis Indonesiana

Kereta Cepat Jakarta–Bandung; Apakah Secepat Balik Modalnya?

Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka wacana soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kala itu proses pengkajiannya dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JIPA). Sayangnya, di masa kepemimpinan SBY, proyek ini belum berhasil dijalankan. Pada Maret 2015, Presiden Jokowi menyetujui proyek KCJB dalam rapat terbatas. Namun, pada September 2015, pemerintah menolak proposal KCJB karena mengharuskan penggunaan APBN. Tidak lama berselang, Oktober 2015, Menteri BUMN waktu itu, Rini Soemarno mengubah keputusan dan melanjutkan perizinan KCJB dengan China sebagai mitra pembangunan.

Mirza Ghulam

Penulis Indonesiana

Posisi Media Sosial dalam Pilpres 2024, Sarana Partisipasi atau Polarisasi?

Dalam dunia media sosial promosi calon atau kandidat presiden sangat efisien menggunakan media sosial. Seluruh informasi kandidat menyebar dengan cepat, terlebih jika dibantu para relawanya. Namun dalam kemudahan itu, sosial media juga menyimpan potensi polarisasi di masyarakat. Umumnya polarisasi ini didominasi isu dan konflik politik. Pandangan masyarakat terbagi menjadi dua atau lebih. .

Mirza Ghulam

Penulis Indonesiana

Persinggungan Khilafah Islamiyah antara Ahmadiyah dengan Hizbut Tahrir di Indonesia

terdapat perbedaan dalam mengartikan konsep kekhalifahan, salah satunya adalah persinggungan konsep khilafah HTI dan Ahmadiyah yang akan diulas dalam tulisan ini.

Mirza Ghulam

Penulis Indonesiana

Berita Konflik Polisi versus FPI Menutupi Berita Pilkada hingga Korupsi

Mirza Ghulam

Penulis Indonesiana

Khofifah vs Risma, Sampai Kapan Berseteru?

Menarik melihat hubungan selanjutnya antara gubernur Khofifah Indarparawansa dengan walikota Tri Rismaharani. Baik Risma dan Khofifah memiliki inovasi dan caranya masing-masing untuk menangani kasus Covid-19 di Surabaya dan Jawa Timur. Sudah waktunya kedua pemimpin perempuan ini legowo dan membuka lembaran baru untuk lebih “mesra” dalam penangaan Covid-19.

Mirza Ghulam

Penulis Indonesiana

RUU HIP : Jelas Bukan Kepentingan Rakyat, Kepentingan Partai?

RUU HIP ini diinisiasi oleh Fraksi PDI Perjuangan dan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 (Prolegnas). Yang jelas, RUU HIP ini bukan kepentingan masyarakat saat ini. Dan tidak memiliki urgensi untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah dan DPR harus mengutamakan penanganan masyarakat terdampak Covid-19 daripada RUU yang tidak memiliki urgensi untuk disahkan.

Mirza Ghulam

Penulis Indonesiana

Legitimasi Pemerintah di Tengah Pandemi Menurun, Apa yang Mesti Dilakukan?

Di tengah kondisi pandemi saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan bergantung pada kebijakan yang akan dan sudah diterapkan pemerintah. Sebuah riset menunjukkan pemerintah sampai saat ini tidak dapat mengatasi penyebaran virus corona. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah mesti disikapi secara tepat. Pemerintah dituntut cepat menentukan arah kebijakan yang pro masyarakat.

Mirza Ghulam

Penulis Indonesiana

Politik Hari Santri