Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Kenaikan harga minyak bumi dunia di atas US$ 100 per barel akibat perang sudah pernah terjadi pada 2008. Akibatnya harga aspal impor naik dua kali lipat.
Mari kita renungkan bersama. Apakah tragedi Aspal Buton ini merupakan tragedi kemanusiaan yang telah melanggar hak-hak asasi manusia? Komnas HAM, mohon pendapatnya.
Dan yang paling menarik dari program swasembada aspal adalah Indonesia mendapatkan semua nilai tambah yang sama besar dengan program hilirisasi aspal Buton. Juga akan memperoleh kembali harga diri dan kedaulatan negara.
Bagaimana cara kita untuk menghentikan impor aspal ini dn menggantikannya dengan aspal Buton? Jawabannya hanya ada satu cara, memasukkan program Swasembada Aspal ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Karena hal ini sejatinya merupakan lesson learned dari kegagalan pak Jokowi menangani aspal Buton.
Sangat disayangkan sekali Jokowi tidak mampu melihat sekeping kecil surga di Pulau Buton, ketika beliau berkunjung pada 2022.
Semoga presiden baru periode 2024-2029 akan menjawab pertanyaan ini dengan tindakan konkrit, yakni mau mewujudkan swasembada aspal pada tahun 2035.
Fenomena aspal Buton sebuah tanda tanya. Karena semakin kita bertanya, kita akan semakin merasa aneh, dan geli. Semakin kita ingin tahu, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan baru muncul di dalam benak kita. Apakah sebaiknya kita cuek saja dengan fenomena aspal Buton ini? Karena selama ini itulah yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan dua periode pak Jokowi.
Mari seluruh rakyat Indonesia, kita berjanji, berbakti, mengabdi, dan berjuang dengan jiwa dan raga, demi aspal Buton, dan demi Indonesia yang kita cintai dengan sepenuh hati.
Setelah melakukan refleksi diri di akhir masa jabatan sebagai seorang Presiden RI, mohon pak Jokowi mengakui kepada rakyat mengenai semua ketidaksempurnaan yang ada.
Pak Jokowi masih mampu mewujudkan hiliriasi aspal Buton karena tidak memiliki kemauan politik mensubstitusi aspal impor. Masalah kedua adalah karena para investor masih wait and see.
Apakah ada yang tahu siapakah presiden baru periode 2024-2029 ini? Apakah beliau akan mampu menepati janji dan sumpahnya? Mohon gaungkan terus slogan: “Siapapun presidennya, aspalnya Aspal Buton”, sampai Indonesia sudah mampu berswasembada aspal.
Apabila pemerintah tak mampu menuntaskan masalah aspal Buton , maka aspal Buton akan mencari dan menemukan jalan hidupnya sendiri.
Sekarang presiden baru telah mengenal aspal Buton dengan baik. Maka presiden baru pasti akan sayang kepada aspal Buton. Sama seperti judul tulisan ini: “Aspal Buton, tak kenal, maka tak sayang”.
Pada pemerintahan pak Jokowi sekarang ini, kandungan bitumen harta karun aspal Buton adalah 100%, karena menggunakan Teknologi ekstraksi aspal Buton yang handal, ekonomis, dan ramah lingkungan. Tetapi sungguh sangat disayangkan sekali, bahwa pak Jokowi tidak mampu melihat harta karun aspal Buton yang sudah berada di depan pelupuk mata ini.
Mungkin pemerintah yang baik harus mampu melihat dengan mata dan hati, bahwa besar peluang bisnis dari potensi aspal Buton bukan hanya pada saat ini saja, tetapi juga untuk 100 tahun kemudian, dan seterusnya. Dan bukan hanya di Pulau Buton, Indonesia saja. Tetapi juga di seluruh dunia.
Mengapa aspal impor tidak mampu disubstitusi oleh aspal Buton?Soalnya bukan mampu atau tidak, tapi mau atau tidak.
Adapun aspal Buton, sejatinya masing sanggup dan rela untuk berjuang sendiri selama 1 abad lagi, demi untuk menyejahterakan dan memakmurkan generasi rakyat Indonesia berikutnya. Tetapi apakah kita semua sudah merasa yakin dan percaya akan mau kembali ke zaman penjajahan? Dijajah oleh aspal impor dan bangsanya sendiri?.
Selama pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, maka lupakanlah bahwa aspal Buton pernah ada di bumi Indonesia.
Tadi pun sudah kita putuskan, dua tahun nanti, tidak ada lagi impor aspal. Itu kata Jokowi tahun 2022. Kini, faktanya?
Idealnya ada capres yang memberikan solusi cerdas agar aspal Buton bisa mensubstitusi aspal impor. Sang capres wajib membuat kotrak politik: Indonesia berswasembada aspal pada tahun 2039. Ini baru sikap negarawan sejati dari.
Apabila presiden periode 2024-2029 sangat yakin besarnya potensi aspal Buton untuk substitusi aspal impor, maka sudah pasti ada jalan dalam mewujudkan Indonesia berswasembada aspal pada 2039.
Namun terasa ada sesuatu yang hilang, dan kurang sreg di hati dari narasi kampanye para capres 2024. Apakah itu? Aspal Buton telah luput dari perhatian para capres 2024 tersebut.
Apakah target Indonesia akan mampu berswasembada aspal pada tahun 2034 realistik? Target tersebut memang berat untuk dapat dicapai. Tetapi dengan terpilihnya presiden baru periode 2024-2029 secara jujur dan adil, maka rakyat Indonesia merasa sangat yakin dan optimis bahwa target tersebut akan mampu dicapai. Aamiin...
Kita harus kembali kepada UUD’45 Pasal 33 dan ayat 3. Apabila hal ini dilaksanakan presiden baru periode 2024-2029, maka visi dan cita-cita Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera akan segera terwujud. Percayalah!
Pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, pilihlah calon presiden periode 2024-2029 yang akan berani berjuang mati-matian untuk menyejahterakan rakyatnya. Dan perjuangan itu bernama “swasembada aspal”.
Dan kalau tidak ada satu pun dari para capres yang mau dan berani membuat kontrak politik untuk swasembada aspal, maka setidak-tidaknya pilihlah capres yang masih waras, memiliki hati nurani, dan akal sehat. Yakni yang mau mewujudkan gagasan Indonesia berwasembada aspal.
Swasembada aspal merupakan implementasi dari gagasan Trisakti Bung Karno untuk rumusan kedua: “Berdikari secara ekonomi”. Seluruh rakyat Indonesia sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan Indonesia akan mampu berdikari dan swasembada aspal.
Gagasan Trisakti memiliki tiga rumusan, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Marilah kita menilai apakah misi dan visi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sudah sesuai dengan gagasan Bung Karno tersebut?
Tantangan aspal Buton menuju Indonesia Emas 2045, perlu rakyat Buton viralkan di media-media massa agar gaungnya sampai terdengar di telinga para capres periode 2024 – 2029 : “Kontrak Politik swasembada aspal, siapa berani?”.
Kalau sekarang kita sudah mulai sadar dan merasa malu, bahwa impor aspal yang kebablasan itu adalah tidak baik. Mengapa kita harus lanjutkan? Bukankah kita harus berani berubah dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton?