Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Posisi mereka sama seperti korban konflik agraria yang semakin meningkat pada era Presiden Jokowi ini. Mereka perlu kepastian penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, dan bagaimana mereka mendapatkan hak-hak yang layak didapatkan.
Hal yang paling disorot ialah sikap beberapa fraksi yang menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa. Gagasan perpanjangan jabatan kepala desa menimbulkan kontroversi sejak pertama kali digaungkan. Usulan tersebut muncul di tengah berhembusnya upaya “licik” elite politik dalam merongrong konstitusi,
Sikap para dosen UGM menolak penganugerahan gelar professor kehormatan kepada Gubernur BI Perry Wijoyo bisa menjadi gambaran bagaimana perguruan tinggi seharusnya bersikap. Individu yang tak jelas rekam jejaknya dalam dunia akademik, mestinya tak dianugerahi gelar akademik. Namun UB malah sudah menganugerahkan honoris causa tiga kali berturut-turut.
Publik dihebohkan oleh wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke DPRD. Wacana yang digulirkan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden ini mengancanm demokratisasi dan partisipasi publik.
Perayaan Hari Demokrasi Dnternasional menjadi ironi bagi Indonesia. Kualitas demokrasi kita saat ini menurun dari berbagai aspek. Hal ini tidak bisa dipungkiri merupakan dampak dari koalisi pemerintahan Jokowi yang sebagian besar diisi partai politik pragmatis.
Berkaca pada kondisi politik-hukum nasional saat ini yang semakin menjauh dari tujuan bernegara bangsa Indonesia, terutama mengenai pengesahan undang-undang kontroversial seperti UU KPK, Omnibus Law, dan lain sebagainya, maka penghidupan kembali revisi KUHP seakan kembali menunjukkan intensi penguasa yang membuat instrumentasi hukum secara sepihak tanpa pertimbangan keseluruhan dari masyarakat.
Upaya penguatan mahasiswa sebagai aktor perubahan sosial dan pengawal demokrasi penting untuk dilakukan. Apalagi saat ini banyak undang-undang yang dihasilkan dari perkongsian pemerintah dan parlemen tak sesuai aspirasi masyarakat.
Normalisasi hubungan Arab Saudi dan Turki akan memberi keuntungan kedua belah pihak secara signifikan. Arab Saudi mendapatkan pemulihan kepercayaan dari Turki, sekaligus mendapatkan keuntungan ekonomi. Sementara Turki mendapatkan bantuan finansial dan komoditas migas yang dapat memulihkan ekonomi negara itu sekaligus keuntungan politis bagi Erdogan.
Pelembagaan partai politik di Indonesia sejak era Reformasi tidak mengalami penguatan yang masif. Lemahnya pelembagaan partai itu berdampak pada melencengnya tugas dan fungsi politik sebagai representasi kepentingan publik. Alih-alih mereka malah menjadi sarana para elite mengartikulasikan kepentingan pribadi dan golongan. Pengawasan kinerja pemerintah oleh partai di parlemen tak efektif. Rakyat bagai tak punya wakil lagi.
Desa Wadas dikelilingi sumber daya alam yang melimpah dan bernilai ekonomis bagi warga. Prospek pendapatan dari berbagai komoditas di sana mencapai Rp 8,5 milyar/tahun apabila dikelola semaksimal. Namun kekayaan sumber daya alam di Wadas memicu prahara berkepanjangan dalam konflik agraria. Keberadaan batu andesit menjadi pemicu munculnya rencana penambangan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tapi warga menolak rencana ini.
Pemanggilan paksa kedua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, oleh polisi menjadi preseden buruk bagi kebebasan sipil di Indonesia. Kalangan aktivis menilai penjemputan paksa itu melanggar komitmen pemerintah untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana termaktub dalam UUD. Hal itu juga menunjukkan pergerakan organisasi sipil dalam mengawasi kinerja pemerintah mengalami represivitas kuat dari aparat negara.