Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Pola pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini setidaknya memberikan gambaran bahwa urusan industri ekstratif adalah urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Entitas lokal (masyarakat desa) tidak diberikan porsi yang cukup untuk menentukan kebijakan tersebut. Masyarakat desa di sini seharusnya dilihat sebagai pihak yang paling dominan menentukan arah pembangunannya dikarenakan berkaitan pengelolaan sumber daya alam. Konflik Kendeng dapat diambil sebagai salah satu contoh kegagalan negara dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan hak lokalisme masyarakat desa di Pegunungan Kendeng.