Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Banyak orang tidak mengikuti sidang ke-13 sampai sidang ke-17 dugaan penistaan agama oleh Ahok, lalu tergesa-gesa menghalalkan kampanye SARA. Perlukah ?
Banyak pihak tak sabar dengan proses persidangan Ahok. Mereka mendahului proses hukum : menuntut Ahok dinon-aktifkan. Dasar hukumnya apa?
Polemik tentang masa jabatan Ahok telah menyudutkan pemerintah sebagai pihak yang tidak netral dalam Pilkada DKI. Maka pelurusan hukum mesti dilakukan.
Kegaduhan politik jelang Pilkada bukan saja membuat rakyat lelah,tapi juga menyadarkan rakyat bahwa kehidupan politik berdasar dikte elite harus diakhiri
Plt Gubernur DKI langgar UU No.30 Tahun 2014 & PP No.18 Tahun 2016 : Plt Gubernur memiliki kewenangan terbatas : mengawal administrasi rutin pemerintahan
Penggusuran sesungguhnya merupakan amanat dari Pasal 17 ayat 1 PP No.38 Tahun 2011 yg ditanda tangani oleh Presiden SBY tgl 27 Juli 2011
Revisi Kurikulum 2013 + Penghapusan Ujian Nasional berjalan setengah hati, tak seperti yg digariskan di Nawa Cita No.5 & No.8 + SDGs No.4. Mau kemana kita?
7 proyek Kemdikbud hanya berorientasi pada penyerapan anggaran,bukan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan. Syukurlah, proyek UN akan dihentikan
Revisi Kurikulum2013 masih menyisakan sejumlah persoalan didaktik pedagogik,tapi penerapannya terus dipaksakan.Lupa bahwa kita sudah masuki era globalisasi
"Trickle down effect" sudah lama dianut di politik anggaran kita.Oleh sebab itu perlu inovasi agar politik anggaran kita lebih berpihak pada publik
Kemdikbud yang mendapat alokasi dana 20% dari APBN rupanya terbiasa memainkan proyek demi mengejar angka penyerapan anggaran yang tinggi tanpa koreksi
Kontroversi utama nampak di Psl 77 P ayat 2 & Psl 20 PP No.32 Th 2013 yg bertentangan dgn otonomi pendidikan di Psl 77 M ayat 1 & ayat 3 PP No.32 Th 2013