Oleh : Sabiq Carebesth*

Tantangan indonesia hari ini terutama datang dari dua soal. Pertama: tantangan persatuan nasional. Kedua: tantangan keadilan sosial. Yang pertama terkait merebaknya intoleransi agama-agama dan memudarnya spiritualitas baik dalam kaitan dengan agama mau pun dalam konteks kebudayaan dan politik. Dalam kaitan tersebut kita sesungguhnya sedang berahadapan dengan krisis demokratisasi yang lebih substansial yaitu memudarnya solidaritas warga dan rentannya kohesi sosial akibatnya memudar dan minimnya pemahaman kebangsaan indonesia.

Sementara yang kedua terkait ancaman dari perkembangan geopolitik dan model pembangunan di indonesia. Di mana masalah-masalah keadilan dan kesejahteraan sebagai pilar berbangsa-indonesia sedang dalam ujian berat menghadapi trend global ekonomi politik yang mau tak mau berdampak pada arsitektur dan infrastruktur dari bangunan nasionalitas dan lokalitas (kerakyatan) sejarah indonesia ke depan.  

Kedua tantangan itu muncul bersamaan dan saling terkait. Akan tetapi usaha pemecahannya sekarang ini justeru cenderung mengalami krisis keterkaitan dan krisis pemikiran. Krisis keterkaitan berlangsung karena kita justeru mengandaikan kekinian terlepas sama sekali dari kemasalaluan; politik terlepas dari kebudayaan; dan kebudayaan tidak dijadikan insfrastruktur keberagamaan dan keragaman (realitas kebhinekaan) kita hari ini.

Pada saat bersamaan krisis pemikiran terjadi sebagai akibat melemahnya tugas dan fungsi kelas intelektual sekaligus frustasinya mereka berhadapan dengan watak-watak kekuasaan dengan segenap teater politik dan drama kolosalnya. Krisis pemikiran yang labih jauh ditandai dengan hilangnya penutan bangsa, tiadanya tokoh politik yang berdiri untuk bicara objektif tidak hanya menyangkut dan terkait faktualitas politik tetapi juga menyangkut human sosial life (kehidupan sosial menusiawi) di luar sorotan politik (media). Kekosongan kepemimpinan nasional dalam arti secara kebudayaan adalah penanda nyata krisis pemikiran zaman kita sekarang.

***

Akibat dari krisis keterkaitan dan krisis pemikiran tersebut adalah terabaikannya kehidupan sosial manusiawi yaitu hajat kerakyatan yang di mana-mana di bagian indonesia sedang dalam ketegangan yang sesungguhnya tak kalah menentukan kehidupan demokrasi dan kebangsaan kita di masa depan. Masalah-masalah keadilan atas hak hidup terkait perebutan sumberdaya alam seperti dialami masyarakat Kendeng, Benoa, Majalengka, atau teluk Jakarta, dan masalah terkait agraria lainnya berhadapan dengan kepentingan bisnis dan negara sekaligus.

Hal itu justeru tampak terabaikan dan gagal difasilitasi baik oleh negara mau pun kalangan intelektual kita. Semua energi seakan tersedot hanya pada soal demokrasi-politik yang juga cenderung semu karena kebenaran-kebenaran dalam politik demikian adalah hitung-hitungan dan kalkulasi begitu banyak kepentingan politis belaka.

Lebih mejengkelkan karena politik yang demikian itu—sebagai akibat terus terhubungnya manusia satu sama lain oleh kemajuan teknologi informasi, perlahan tapi pasti telah memupuk bibit perpecehan dan menggerus solidaritas sosial yang selama ini menjadi penopang bangunan civil society kita dan telah terbukti menyelamatkan kita dari krisis sosial ekonomi yang pernah kita alami pada tahun-tahun menentukan sebelumnya. 

***

Maka membuat indonesia menjadi kuat kembali berarti mengandaikan kembalinya solidaritas sosial warga, gotong royong dalam politik, memajukan dan menguatkan civil society dalam arti mengedepankan masalah-masalah kerakyatan terkait keadilan dan kesejahteraan sosial dalam percaturan politik nasional, dan juga pendidikan generasi indonesia yang membumi dan melek politik kebudayaan.

Tak kalah pentingnya adalah mengupayakan kemandirian-kemandirian ekonomi warga negara dengan pertama-tama melindungi hak warga atas hajat ekonomisnya dari ekspansi pasar kapitalistik mau pun kepentingan birokrasi kapitalisme negara yang bertujuan untuk melanggengkan kroni ekonomi mereka. 

Andaian mengembalikan kebesaran indonesia tidak bisa diusung sebagai pencitraan kosmopolit yang tidak dipahami oleh sebagain besar rakyat. Politik kebangsaan dan agenda kerakyatan harus dikedepankan kembali untuk mengatasi kelatahan demokrasi kalkulatif yang justeru malah menjungkirkan kepentingan utama demokrasi yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial di indonesia.

Kebesaran indonesia dengan demikian hanya nyata jika, pertama: pendidikan politik dan saluran aspirasi warga berlangsung sebagai kebudayaan demokrasi—bukan sebagai kampanye menjelang hajatan demokrasi dan juga tidak membiarkan warga belajar demokrasi sendiri-sendiri seperti yang sekarang berlangsung. Maka harus ada penguatan organisasi-organisasi sosial sebagai saluran politik dan kritisisme warga tanpa terjebak pada nalar chauvinisme.

Kedua: negara kuat di masa depan harus dipahami sebagai kemampuan negara dalam memfasilitasi, menyediakan dan menjamin layanan sosial warga negara (welfare) dan bukannya melihat andaian bahwa pertumbuhan dan kekayaan nasional mencapai puncak kemajuannya dengan memotong subsidi sosial dan mengalihkan sumber pendapatan pada ketergantuangan terhdap pasar dan investasi sebesar-besarnya sebagaimana diramalkan banyak pemikir kanan satu dekade lalu.

Ketiga: gotong royong dalam politik mengandaikan terjadinya saling keterkaitan antara pemikiran dan kebijakan penyelanggaraan negara (politik).  

Keempat: keadilan atas sumberdaya agraria indonesia untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanpa itu semua visi luhur tentang kebesaran dan kuatnya negara indonesia di masa depan hanya akan berlangsung sebagai kicauan burung-burung tak bertuan di dunia maya. (*)

*Sabiq Carebesth. Penyair. Pemimpin Galeri Buku Jakarta (GBJ). Twitter. @sabiqcarebesth

**Sumber Foto: https://seamuseum.wordpress.com

Ikuti tulisan menarik Sabiq Carebesth lainnya di sini.