Hiruk pikuk perihal pilkada serentak akhir-akhir ini memang menyita perhatian masyarakat Indonesia. Sebanyak 101 daerah yang terdiri dari 7 Provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten menggelar pemilihan wali kota/bupati. Dinamika yang terjadi di setiap daerah tentu saja menarik untuk disimak dan ikuti perkembanganya. Terutama di ajang Pilgub DKI Jakarta, banyak masyarakat yang menilai pilgub ini seperti layaknya pemilihan presiden. Padahal semua daerah pun sebenarnya menjadi bagian penting dalam proses brdemokrasi di Indonesia. Pasca reformasi perkembangan demokrasi di Indonesia memang mengalami sebuah kemajuan dan perbaikan. Secara utuh memang belum sepenuhnya demokrasi di Indonesia berjalan baik.
Ada harapan perihal demokrasi yang kali ini datang dari Timur Indonesia. Makassar merupakan kota besar yang ada di timu Indonesia yang menggagas pendidikan demokrasi dari tatatnan terkecil. Berdasarkan aturan dari Walikota Mohammad Ramadhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto, Pemkot Makassar mengadakan pemilihan RT/RW secara serentak. Fenomena yang baru di Makassar ini tentu saja memberikan semangat dan dorongan kepada daerah lain untuk terus membangun demokrasi secara utuh dan dimulai dari bawah. Hal ini menjadi pertama kalinya dimana proses berdemokrasi tingkatan terendah dalam kelembagaan masyarakat dilakukan melalui Pemilihan Ketua RT/ RW Raya yang akan dihelat serentak 26 Februari 2017 di kota berjuluk Kota Daeng ini. Sebanyak 998 TPS disiapkan untuk pemilihan tersebut.
Sementara yang terdata saat ini sebanyak 258.162 Kepala Keluarga (KK) wajib pilih se-Kota Makassar. Ada pun pemilih hanya dibolehkan satu orang per KK. Pendaftaran Calon RT/ RW telah dilakukan pada taggal 15 Februari 2017, kemarin. Ketentuan untuk bisa mencalonkan diri yakni untuk calon Ketua RT minimal mendapatkan dukungan 10 persen dari jumlah wajib pilih sementara untuk calon RW minimal 5 persen dari jumlah RT setempat. Perihal kampanye pun diizinkan dengan cara-cara yang kretif melalui media sosial dengan terus mengedepankan aspek budaya.
Dalam sebuah pemilihan pasti ada yang menang dan kalah. Untuk mengantisipasi kekalahan, Danny Pomanto pun membuat aturan untuk calon yang kalah, langsung diangkat menjadi penasihat RT/RW dengan SK langsung dari Walikota. Persaingan antara kandidat dalam berdemokrasi sangat baik, pemerintah terus mengedukasi masyarakatnya untuk dewasa dalam berpolitik. Antusiasme sangat tinggi di tunjukan masyarakat, terbukti dengan banyaknya pihak yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua RT/RW, dari data BPM Pemkot Makassar tercatat sementara sebanyak 2.209 pendaftar baru calon ketua RT/ RW se- Makassar dan calon incumbent sebanyak 5.969 orang.
Sebuah pendidikan demokrasi yang perlu dicontoh oleh daerah lain. Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Danny Pomanto selaku Walikota, memiliki gebrakan dalam mengajak warganya untuk tidak apatis. Pelajaran yang sangat penting diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar kepada warganya agar terus mengedepankan persaingan yang sehat dalam berpolitik dan untuk tetap menjaga demokrasi di Indonesia.
Ikuti tulisan menarik Marissa Firmansyah lainnya di sini.
