Ada sebuah pepatah mengatakan bagai pungguk merindukan bulan. Pepatah klasik yang berarti harapan terlalu tinggi, tanpa ada kekuatan usaha yang memadai, tentu semuanya hanya sebatas khayalan. Pepatah inilah yang tepat menggambarkan bagaimana situasi karut-marutnya problema jalan yang ada di kota Medan. Kita atau pemerintah tentunya memiliki ekspektasi untuk melihat indahnya kota Medan ini, entah itu tata kotanya sampai kepada fasilitas publik seperti jalan-jalan yang ada di kota Medan.
Namun, bagai pepatah diatas, semua seperti sebatas khayalan semata, tanpa ada realisasi yang jelas, tangkas dan berkelanjutan. Padahal fasilitas publik seperti jalan ini menjadi denyut nadi bagi pengendara dalam mobilisasi aktivitasnya. Namun, bila mencermati lebih mendetail, keadaan jalan-jalan di Medan tak mencerminkan keadaan jalan metropolitan, bahkan kalau boleh jujur, jalan-jalan gang-dan bahkan jalan raya sekalipun banyak ditemukan tak pantas disebut sebagai jalan kota metropolitan.
Keadaan jalan-jalan di Medan saat ini cukup babak belur. Kadar babak belurnya bahkan bisa terbilang parah, karena banyak ditemukan lubang-lubang mengangah, berukuran besar dan sungguh berbahaya bila tak cepat diperbaiki. Anda bayangkan saja bila jalan-jalan tersebut tetap dibiarkan seperti itu, dan pada malam hari anda melintasinya, maka tak menutup kemungkinan anda bisa mengalami kecelakaan, apalagi ditutupi air, semakin memperbesar kemungkinan kita mengalami kecelakaan.
Seperti dilansir dari Harian Waspada (edisi, 11-10-2016), terdapat beberapa jalan yang babak belur. Salah satu jalan yang cukup babak belur ialah kondisi Jalan Denai, Medan Denai yang ditemukan lubang besar mengangah dengan kedalaman 20 cm. Kondisinya cukup parah, dan mengakibatkan para pengendara berjalan cukup lambat, dan hati-hati. Bahkan menurut laporan Sindo News online tanggal 20 Januari 2016 lalu ada sekitar 203,32 KM jalan yang rusak. Untuk rusak ringan 98,38 km, dan rusak berat sepanjang 104,94 KM.
Fakta diatas semakin meneguhkan hati penulis, Medan yang sudah berusia 426 tahun ini semakin kemari tampaknya kurang semakin berbenah. Di usia yang terbilang tua dan ujur ini, sudah seharusnya Medan menikmati segala jerih payah yang telah dilakukan para pendahulu kita. Pemimpin kota Medan silih berganti, program pun demikian, tapi tampaknya keadaan jalan di Medan, kota yang kita banggakan sebagai kota ‘metropolitan’, tak kunjung menunjukkan jati diri sebagai kota metropolitan.
Padahal bila berkaca dari indeks kota metropolitan, sebuah kota dikatakan sebagai kota metropolitan salah satu syaratnya memiliki infrastruktur yang baik, diantaranya situasi jalan yang ada di kota tersebut. Lantas bila demikian adanya, melihat fakta di lapangan, kondisi babak belurnya jalan di Medan, pantaskah kita menyebut kota Medan dengan kota metropolitan?
Penulis tak ingin membahas hal itu disini, hal yang lebih substansial adalah mengenai bagaimana sebenarnya uang-uang pajak yang kita bayarkan itu, entah itu dari pajak kendaraan, dan segala macam pajak yang (katanya) untuk pembangunan itu? Kemanakah semua uang-uang itu? Pertanyaan ini patut kita ajukan, mengingat salah satu janji pemerintah terkait penggunaan dana pajak ialah untuk perbaikan fasilitas publik yang diantaranya fasilitas jalan tersebut.
Seperti dilansir dari laman www.jurnalasia.com, pemerintah kota Medan menggelontorkan dana sebesar 1 triliun untuk perbaikan infrastruktur jalan dan drainase untuk tahun 2016. Adalah sungguh tidak masuk akal bila dana itu tak dapat menutupi babak belurnya jalan yang ada di medan. Tinggal kita lihat bagaimana pemerintah menggunakan dana itu, dan tak bermain api dengan hal itu. Karena sungguh mengiris hati, bila uang yang dikumpulkan oleh masyarakat Medan tidak berimplikasi terhadap pembangunan yang ada di kota Medan sendiri, terkhusus bagi mereka yang berada jauh dari pusat kota, yang biasanya kurang tersentuh pembangunan jalan yang memadai.
Bila hal ini dilakukan dengan penuh kelonggaran hati dari pemerintah, niscaya akan terbangun kedekatan emosional antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pasalnya, meminjam isilah Thomas Hobbes (1588-1679), pemerintah dan masyarakat diikat oleh simpul kontrak sosial yang kuat. Artinya, masyarakat telah mempercayakan amanah kepada pemerintah untuk mengambil mandat sebagai pelayan rakyat, dan implikasnya, pemerintah harus melayani rakyatnya.
Pemerintah kota Medan harus sesegara mungkin bekerja memperbaiki jalan ini. Tapi yang perlu dicatat, hendaknya perbaikan jalan tersebut juga tak asal jadi. Ada ketelitian disana. Pemerintah bisa menurunkan para ahli untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut. Pengukuran ketinggian jalan dan standar jalan layak pakai untuk umum juga harus dikedepankan, agar jalan tahan lama, tak hancur dimakan oleh kendaraan yang lalu-lalang di jalan tersebut.
Standarnya, menurut Sony Sulaksono Wibowo, dosen fakultas teknik ITB, jalan-jalan yang ada di kota, terkhusus metropolitan harus berukuran 20-30 cm. Tapi bila melihat kondisi jalan Medan, bagaimana kah ketebalannya? Akh sudahlah, saya tak ingin melanjutkan perbincangan itu lagi disini, sudah cukup harapan-harapan-dan harapan saya sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah tahu yang terbaik untuk kotanya, dan kita hanya bisa menunggu dengan harapan itu semua tak hanya sebatas utopia belaka, dan pada akhirnya pungguk tak lagi berharap merindukan bulan, namun memang itu menjadi sebuah kenyataan.
#infrastrukturkitasemua
Ikuti tulisan menarik Fajar Anugrah Tumanggor lainnya di sini.
