Masyarakat Indonesia dibuat bingung dengan isu makar yang berhembus semenjak akhir tahun 2016 sampai sekarang ini. Tuduhan makar oleh kepolisian disasarkan kepada para Aktivis 212 dan Aktivis aksi umat Islam 313 dengan ditangkapnya sejumlah aktivis, artis sampai dengan ulama. Apakah benar mereka ingin melakukan makar? Tentunya kita harus mikir sejenak sebelum terbawa arus yang menghasut pikiran.
Aksi Bela Islam yang berkepanjangan ini semata-mata untuk menuntut pemerintah agar menegakkan hukum dan keadilan terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang disangkakan melakukan penistaan agama Islam. Bukan yang lainnya.. Aksi Bela Islam atau Aksi Damai yang terus berlanjut meskipun Pilkada DKI Putaran 2 telah usai, menjadi bukti sekaligus membantahkan dugaan bahwa urusan agama telah dibawa ke politik.
Publik mempertanyakan sebab-musabab mencuatnya isu makar dari kepolisian ini. Mau tidak mau kita semua harus Mikir supaya tidak sembarangan membuat opini yang menyesatkan dan seakan-akan menggiring pada perpecahan bangsa. Terdapat beberapa fakta yang harus membuat kita semua Mikir, diantaranya:
Pertama. Ekonomi nasional tidak kritis. Kehidupan ekonomi masyarakat relatif stabil walau sedikit agak menurun daya beli masyarakat, serta indeks saham IHSG di bursa terus meroket walau nilai kurs USD juga ikut meroket di level Rp 13.000. Masa' iya keadaan ini bisa memaksa umat Islam untuk Makar hingga mau kudeta pemerintahan yang sah. Terlebih Islam itu agama Rahmatan Lil Alamin..
Kedua. Elit politik Indonesia sejatinya amat mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Tiga kekuatan di luar pemerintah, yakni SBY (Partai Demokrat), Prabowo Subianto (Partai Gerindra) dan Sohibul Imam (PKS), sudah terang-terangan bersikap akan mendukung Jokowi-JK sampai akhir pemerintahannya. Hubungan Presiden Jokowi dan ketiganya ini terjalin sangat baik meskipun sebelumnya dibuat panas oleh oknum-oknum yang sengaja menebar fitnah dan ingin mengadu domba.
Ketiga. Tuduhan makar seolah hanya menjadi domain polisi. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengaku lembaganya tidak secara langsung terlibat dalam penanganan kasus makar yang kini tengah diusut oleh kepolisian. BIN hanya menyebut adanya kerawanan, bukan gerakan makar. Pengakuan ini menarik, mengingat BIN adalah lembaga yang seharusnya memiliki data-data A1 perihal keamanan negara. Jika makar itu ada, tentu pejabat BIN akan langsung gapah-gopoh menginformasikan kepada Jokowi.
Ikuti tulisan menarik Sisca Mutiara lainnya di sini.
