Judul: Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru
Penulis: Daniel Dhakidae
Tahun Terbit: 2003
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Tebal: xxxviii + 828
ISBN: 979-22-0309-5
Supaya Daniel Dhakidae tidak terjebak bias cendekiawan yang menulis cendekiawan, atau subyektifitas makhluk se-genus, maka ia memeriksa dulu siapa sesungguhnya cendekiawan tersebut. Meski upaya ini diakuinya sebagai sebuah upaya yang sangat amat sulit, tetapi toh dilakukannya juga. Namun akhirnya Daniel Dhakidae lebih memilih untuk menempatkan cendekiawan sebagai relasi daripada memilih definisi; relasi dengan kekuasan dan modal serta kebudayaan. Dengan menempatkan cendekiawan dalam relasi, maka ia tak perlu lagi bersusah payah memilih definisi mana yang paling tepat, atau definisi mana yang akan dipakainya.
Namun keputusannya untuk menempatkan kaum cendekiawan sebagai relasi menimbulkan kesulitan. Sebab untuk menggambarkan sebuah relasi harus ada sosoknya. Kesulitan mempelajari kaum cendekiawan justru terletak karena kejelasan dan sekaligus ketidakjelasan tentang komunitas ini. Akhirnya, terpaksa Daniel Dhakidae kembali menengok pendapat beberapa akhli tentang siapa sesungguhnya cendekiawan itu, seperti pendapat Hannah Arendt, William Barret, Kierkegaard, Nietzche, Heidegger dan Sartre (hal. 16), Julian Benda (hal 31) dan para penulis lain. Akhirnya, dalam membahas cendekiawan Indonesia Daniel Dhakidae berkeputusan tidak untuk mencari orang dan idenya, tetapi pada dampak efektif diskursus politik, budaya yang berlangsung oleh berbagai rangsangan di baliknya seperti modal dan kekuasaan (hal. 46).
Daniel Dhakidae membahas dua periode kecendekiawanan Indonesia, yaitu (1) era politik etis dan (2) era orde baru. Ia menguraikan lebih detail pada periode kedua, yaitu periode orde baru, sesuai dengan judul di buku ini. Daniel Dhakidae tidak membatasi intelektual yang berkarya untuk Indonesia hanya dari para boemipoetra saja. Ia memasukkan tokoh seperti van Deventer dan Snouck Hurgronje dan Edward Douwes Dekker. Daniel Dhakidae juga memasukkan organisasi-organisasi seperti ICMI, CSIS dan NU sebagai kelompok cendekiawan yang ikut menyumbangkan wacana.
Era Politik Etis
Kebijakan politik etis menjadi salah satu hal yang menarik dalam membahas cendekiawan Indonesia. Sebab era politik etis yang awalnya sebagai bentuk balas budi, salah satunya melalui pendidikan, bergerak kearah wacana pengambil alihan wacana kolonial oleh pribumi dan kemudian menjadi sebuah gerakan kemerdekaan. Di sini kelihatan sekali pertarungan wacana oleh perseorangan atau oleh organisasi yang terus-menerus dan menuju kearah kekuasaan baru.
Pada bagian politik etis, Daniel Dhakidae menyoroti cara pandang Belanda tentang tanah jajahan. Tentang penggolongan penduduk misalnya, Daniel menunjukkan bahwa penggolongan inlander, orang timur asing dan orang Belanda. Dalam hal ini Daniel mengatakan bahwa Belanda bukan inlander, tetapi sekaligus bukan orang asing. Jadi Belanda adalah sang penguasa. Dengan posisi (kekuasaan) yang demikian maka politik etis menjadi bias. Tindakan yang diusulkan para pegiat politik etis cenderung membawa para inlander menjadi mendekati (budaya) Belanda; bukan memberi kesempatan para boemipoetra untuk tumbuh sesuai dengan adat budayanya. Belanda memasuki kebudayaan pribumi sejauh mungkin, dalam pada itu tidak membiarkan pribumi memasuki kebudayaan di bagian yang paling inti yaitu bahasa (hal 93). Dengan demikian Belanda menciptakan cendekiawan pribumi yang tak mampu berpikir dalam bahasanya sendiri. Akibatnya nilai-nilai etis yang dipakai untuk “menolong atau membalas budi” kepada pribumi adalah nilai dan cara Belanda. Meski van Deventer mengusulkan kebijakan yang lebih manusiawi untuk masyarakat boemipoetra, namun yang dimaksud masih manusiawi dalam kacamata budaya Belanda. Daniel Dhakidae memberi contoh cendekiawan pribumi yang muncul pada era ini, yaitu Kartini dan Ahmad Djajadiningrat, yang dalam catatan kaki yang dicantumkannya merupakan hasil kelinci percobaan Snouck Hurgronje (catatan kaki di hal. 80). Kedua orang ini menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dalalam bahasa dan pandangan etik Belanda.
Tentang tulisan Suryadi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantoro) yang menolak perayaan hari kemerdekaan Belanda dari Perancis, Daniel Dhakidae menunjukkan Suryadi Suryaningrat yang mengandaikan diri sebagai seorang Belanda sejati tetapi sekaligus sebagai soerang pribumi asli. Sebagai seorang Belanda sejati sudah selayaknya ia menolak perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis, sebab Belanda akan melukai perasaaan pribumi yang dijajahnya, sementara sebagai seorang pribumi asli perayaan itu untuk suatu kepentingan pembebasan dan kemerdekaan (hal. 105). Sedangkan tentang Sarekat Islam dan Tjokroaminoto, Daniel Dhakidae menyampaikan bahwa meski Sarekat Islam telah menyatakan SI adalah perkumpulan yang luar biasa karena mendasarkan pada agama, namun dalam hal kemerdekaan mengharap sebagai anak angkat yang diterima dengan senang hati (hal. 110). Baik Kartini, Suwardi Suryaningrat maupun Sarekat Islam (Tjokroaminoto) menganut paham Neerland tot sierraad en eer! Kemerdekaan masih sebagai wacana etis. Begitulah kesimpulan Daniel Dhakidae.
Baru di era Hatta dan Tan Malaka serta Sukarno, wacana etis ini berubah menjadi wacana merdeka (yang sesungguhnya). Sebab pada era ini mulai muncul wacana bahwa pendidikan seharusnya bukan sebagai alat untuk menjadikan pribumi sebagai anak angkat yang manis, tetapi sebagai alat perjuangan (lihat brosur Sekolah Rakjat yang didirikan oleh Tan Malaka di hal. 135). Pada era ini pemikiran untuk mengupayakan persatuan dan menentukan bahasa mulai digulirkan dan diperjuangkan. Wacana kemerdekaan, persatuan dan bahasa ini telah menyulut perlawanan dan kemudian pemberontakan dan akhirnya kekuasaan baru.
Secara khusus Daniel Dhakidae memeriksa politik etis dan gerakan kesusasteraan. Berdirinya Poedjangga Baroe misalnya dianggap sebagai tonggak untuk membentuk kebudayaan baru, kebudayaan persatuan Indonesia (hal. 140). Menurut Deniel Dhakidae, gerakan Pujangga Baru ini melancarkan suatu aksi kebudayaan kontroversial tetapi tidak radikal, militan kekanan-kananan, dan malah boleh dikatakan sangat teknokratik (hal. 148). Berdirinya Pujangga Baru membuat perang wacana tentang kebudayaan baru dan Indonesia baru menjadi bermunculan. Salah satunya yang seru adalah polemik (tahun 1930-an) antara Sutan Takdir Alisjahbana yang berorientasi ke barat dan Sutomo yang berorientasi ke dalam. Polemik barat-timur akhirnya melemah dan mengarah kepada wacana universalime (hal. 166) yang diwadahi dalam Angkatan 1945. Namun wacana universalime ini pun tidak berhenti. Sebab pada tahun 1960-an para cendekiawan beradu wacana tentang universal yang kiri atau yang kanan. Adu wacana kiri-kanan ini kemudian mengkristal dalam gerakan-gerakan kelompok dan organisasi dan menghasilkan kekuasaan baru di era orde baru.
Era Orde Baru
Daniel Dhakidae melihat bahwa peristiwa lahirnya Orde Baru adalah penting dari sisi konsekwensinya, dan bukan dari penyebabnya (hal. 194). Ia bahkan menyejajarkan peristiwa ini dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Peristiwa besar ini membawa konsekwensi bagi masa depan Indonesia.
Daniel Dhakidae menyoroti cepatnya perubahan kata “gerakan” menjadi “peristiwa” 30 September tanpa mendapatkan kritik yang memadai dari para cendekiawan di saat itu. Perubahan istilah yang hanya dalam waktu tiga minggu setelah kejadian perkara merupakan bentuk kontrol kebenaran dari penguasa (baru), sehingga seleksi fakta-fakta yang dapat diumumkan (hal. 222). Pada pemerintahan Orde Baru selanjutnya, wacana dikontrol sangat ketat oleh penguasa, sehingga para cendekiawan hampir-hampir tidak dapat dikatakan “bebas”, atau hampir tidak mungkin dikatakan adanya suatu “cendekiawan bebas” karena mereka pun harus merumuskan dirinya berhadap-hadapan dengan neo-fasisme militer yang mengatur negara dengan seluruh aparat ideologis dan aparat represifnya, yang merumuskan bangsa dan yang menguasai modal (hal. 289).
Dalam kondisi yang seperti itu, dimanakah sesungguhnya para cendekiawan tersebut? Daniel Dhakidae mengakui bahwa perlawanan wacana oleh para cendekiawan tidaklah subur. Hanya sayup-sayup seperti yang diutarakan oleh Soe Hok Gie pada tahun 1967 yang menyuarakan perbuatan yang berlebih-lebihan dari pihak militer (hal. 292) dan pengungkapan oleh H. C Pinrcen pada tahun 1969 tentang pembunuhan masal (hal. 293) serta keprihatinan Soedjadmoko tentang perkembangan ilmu sosial (hal. 312). Selain itu para cendekiawan cenderung untuk bergabung dalam lembaga-lembaga yang menyokong Orde Baru. Demikian pun dengan dunia penelitian telah tertaklukkan oleh kepentingan rezim (hal. 330).
Seperti lazimnya sebuah kekuasaan, Orde Baru pun menciptakan bahasanya sendiri. Daniel Dhakidae mengemukakan tiga ciri produksi bahasa di era orde baru yaitu: (1) singkatan-singkatan, (2) penghaslusan bahasa dan (3) peng-kasar-an bahasa (hal. 361). Produksi singkatan-singkatan ini sungguh telah menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan. Namun di akhir era Orde Baru, singkatan ini justru menjadi alat bagi rakyat untuk memukul Orde Baru. SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) yang awalnya adalah judi resmi yang didukung oleh pemerintah, pada akhirnya harus dikorbankan untuk meredakan kegelisahan pemilihan ketua umum Golkar. Untuk mengalihkan kekecewaan militer terhadap terpilihnya Harmoko, maka pemerintah membuka kran demonstrasi SDSB. Namun konyolnya, setelah demo SDSB marak di berbagai tempat, ada pihak yang mengganti singkatan SDSB menjadi “Suharto Dalang Segala Bencana” (hal. 392).
Dalam mengendalikan wacana, Orde Baru mengendalikan press sedemikian rupa melalui aturan (SIUP) dan kontrol ketat terhadap tulisan para wartawan (hal. 364). Press diarahkan untuk menjadi corong dari kebijakan rezim. Secara khusus Daniel Dhakidae membahas PRISMA sebagai jurnal yang dianggap bisa menjadi tempat tumbuhnya tradisi ilmu sosial baru. Sebuah jurnal yang menjaga jarak dari kekuasaan. Namun Daniel Dhakidae menyimpulkan bahwa PRISMA dengan bahasa statistikanya telah menjadi “alat pengukur” baru dalam kebudayaan (berperan seperti Bahasa Belanda di era politik etis) dan pada akhirnya bahasa statistika berhenti menjadi “representasi” dunia kenyataan dan kembali kepada asalnya sebagai “bahasa negara” (hal. 750).
Dalam hal hubungan negara dengan agama (Islam), Daniel Dhakidae menengarai bahwa orde lama dan orde baru masih meneruskan nasihat Snouck Hurgronje yang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda. Yaitu kebijakan untuk mendukung Islam agama dan pukul sampai ke akar-akarnya Islam politik (hal. 553). Itulah sebabnya orde baru memberi kekuasaan penuh kepada Departemen Agama dan Kejaksaan untuk mengurus agama dan aliran kepercayaan. Contoh dari penerapan nasihat Hurgronje secara murni dan konsekwen adalah peristiwa Tanjungpriok (hal. 561). Bagaimana reaksi cendekiawan Islam pada masa orgde baru? Mengutip apa yang disampaikan oleh Dewi Fortuna Anwar dalam PRISMA pada tahun 1984, pikiran dasar di sana adalah menempatkan Islam dalam Orde Baru, dan bukan mempersoalkan Orde Baru (hal. 562). Tak beda dengan Islam, cendekiawan Katholik di era Orde Baru pun mendekat kepada kekuasaan (melalui Angkatan Darat) dalam bentuk CSIS. Daniel Dhakidae menyebutnya sebagai sebuah marriage de convenance (hal. 636).
Sangat menarik di sini bahwa Daniel Dhakidae mengungkapkan bahwa perlawanan siswi-siswi SMA 68 Jakarta yang menentang seragam sekolah supaya bisa memakai jilbab adalah sebentuk perlawanan kepada Orde Baru. Peristiwa ini dilengkapi dengan berdirinya ICMI untuk membawa cendekiawan Islam masuk ke dalam Orde Baru (hal. 592). ICMI adalah sebuah representasi cendekiawan (Islam) yang dekat dengan modal dan kekuasaan sekaligus. Namun Daniel Dhakidae menyampaikan juga bahwa ikatan cendekiawan ini terdiri dari berbagai unsur yang hampir-hampir merupakan sebuah imposible mix (hal. 595). Bahkan cendekiawan Islam yang tidak mau bergabung, seperti Abdurrahman Wahid mentah-mentah menolaknya dan menuduh ICMI sebagai penyebar sektarianisme (hal. 596).
Di luar kelompok cendekiawan dari kedua agama yang mendekat kepada kekuasaan, terdapat juga secara samar-samar para cendekiawan Islam maupun Katholik yang tertarik dengan pemikiran kiri. Wacana kiri inilah yang kemudian memunculkan Partai Rakyat Demokrasi yang berani menantang Orde Baru.
Sangat menarik untuk mengikuti alur peran cendekiawan dalam sejarah Republik Indonesia, sejak dari jaman Politik Etis, jaman Kemerdekaan, jaman Orde Lama sampai dengan jaman Orde Baru dalam buku ini. Pada intinya cendekiawan adalah mereka-mereka yang memunculkan wacana untuk mempertanyakan modal dan kekuasaan yang pada akhirnya akan menghasilkan kekuasaan baru yang mengelola modal. Peran para cendekiawan dalam memunculkan wacana begitu marak di era politik etis dan era orde lama; namun begitu meredup di era Orde Baru.
Hal yang luput dari pengamatan Daniel Dhakidae dalam membahas cendekiawan adalah pengaruh dari diskursus global dan bagaimana cendekiawan Indonesia mempengaruhi diskursus global. Sebab wacana-wacana yang muncul dalam sejarah Indonesia selalu parallel dengan diskursus pemikiran global. Meski serba sedikit Daniel Dhakidae membahas diskursus global, seperti pan-Islamisme dan Marxisme, namun tidak secara khusus ia membahasnya bagaimana cendekiawan terpengaruhi oleh diskursus global tersebut. Daniel Dhakidae juga luput mengamati politik Non Block yang merupakan karya cendekiawan Indonesia yang mendorong semangat dari banyak negara di Asia dan Afrika untuk melepaskan diri dari kungkungan kolonialisme. Ataukah Daniel Dhakidae membatasi uraiannya hanya pada relasi cendekiawan dengan modal, kekuasaan dan kebudayaan ke dalam? Jika demikian semoga Daniel Dhakidae akan melengkapi kajiannya dengan melihat peran cendekiawan Indonesia dalam mewarnai diskursus global.
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.
