Masyarakat geger. Musababnya, Kepolisian RI menggerebek gudang PT Indo Beras Unggul di Bekasi pada Kamis pekan lalu dan menemukan ada 1.161 ton beras "oplosan". Masyarakat marah. Mereka merasa tertipu lantaran mendapat kabar harus membeli beras dengan harga premium tapi sesungguhnya itu beras bersubsidi lantaran dikemas apik. Tapi benarkah beras merek Ayam Jago dan Maknyuss yang beredar di pasaran itu beras sejahtera atau rastra, jenis beras yang biasanya dibagikan oleh Bulog ke rumah tangga miskin?
Kepolisian RI perlu berhati-hati dalam menangani kasus ini. Sebab, ada banyak persoalan yang perlu diperjelas. Badan Reserse Kriminal Polri harus dapat membuktikan bahwa yang terjadi di gudang milik PT Indo Beras Unggul itu itu benar-benar pelanggaran hukum, dan polisi bukan sedang mencari-cari kesalahan. Tanpa kejelasan, dampaknya sangat buruk bagi pelaku usaha. Tuduhan bahwa PT Indo Beras Unggul berbuat curang dan merugikan konsumen harus disertai bukti kuat.
Jika indikasi praktik curang seperti itu kuat, polisi bisa saja menggunakan jerat Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan curang yang menyesatkan khalayak umum. Juga Pasal 141 Undang-Undang Pangan tentang memperdagangkan pangan tak sesuai dengan kemasan. Atau menggunakan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang memproduksi dan memperdagangkan barang tak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label.
Masalahnya, tuduhan itu akan mudah dibantah. Jika PT Indo Beras Unggul dituding membeli gabah ke petani, lalu menjualnya dalam bentuk beras dengan harga jauh lebih mahal, apakah ini pelanggaran hukum? Apalagi jika ternyata gabah itu dibeli dari petani dengan harga rata-rata lebih mahal Rp 1.400 per kilogram dibanding pembeli lain. Praktik begini sangat wajar karena begitulah dagang. Petani senang dibeli dengan harga mahal, hidupnya makin sejahtera, masyarakat pun senang dengan beras yang dimakan.
Logika yang sama berlaku saat PT Indo Beras Unggul menjual mahal berasnya karena berkualitas premium. Selisih harga beli gabah dan harga jual beras adalah biaya pengolahan, pengemasan, dan margin keuntungan pabrik. Faktanya, tidak ada yang mempersoalkan harga beras itu karena memang ditujukan untuk konsumen beras premium.
Memang ada instrumen pengatur harga, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017. Di sini ada “harga acuan” pembelian gabah dan penjualan beras. PT Indo Beras dianggap melanggar aturan ini. Masalahnya, semangat aturan ini sebetulnya adalah instrumen intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras. Saat harga beras stabil, hukum pasarlah yang berlaku. Jika ada yang membeli gabah dengan harga lebih mahal, bukankah ini bagus bagi petani? Begitu pula jika beras premium dijual mahal, bukankah sah saja?
Itu sebabnya, kepolisian harus berhati-hati. Kesimpangsiuran informasi, seperti menyebutkan nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah akibat “kejahatan” ini, akan membuat pengusaha khawatir dikriminalkan, dituduh menimbun dan memanipulasi harga. Akibat tidak adanya kepastian usaha, pengusaha menjadi takut, sehingga pasokan beras pun terganggu. Ujung-ujungnya, harga beras melambung tinggi dan akhirnya menyusahkan masyarakat. *
Disarikan dari Editorial Koran Tempo edisi Selasa, 25 Juli 2017
Tim Tempo | ISTI
Ikuti tulisan menarik Istiqomatul Hayati lainnya di sini.
