Surat Tercela Fadli Zon - Analisa - www.indonesiana.id
x

Fadli Zon Terancam Dicopot dari Kursi Pimpinan

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Surat Tercela Fadli Zon

    Dibaca : 3.713 kali

    Perbuatan Fadli Zon sungguh tak patut. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra ini mengintervensi pengusutan kasus megakorupsi e-KTP, dengan meminta penangguhan pemeriksaan tersangka Setya Novanto, sejawatnya di DPR. Motif di balik surat itu harus ditelisik Badan KehormatanDPR karena ada indikasi Fadli Zon menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi penegakan hukum.

    Fadli mengirim surat itu kepada KPK pada Selasa lalu. Ia mengklaim suratnya tidak mengatasnamakan para pemimpin Dewan dan bukan merupakan keputusan DPR. Surat itu hanyalah bagian dari tugasnya sebagai pemimpin Dewan yang membawahkan bidang politik dan keamanan, untuk meneruskan apa yang diklaim sebagai “aspirasi masyarakat”.

    Memang tidak ada aturan yang melarang ia berkirim surat ke KPK. Namun Fadli seharusnya menyadari bahwa jabatannya melekat pada dirinya. Ia harus tahu bahwa inilah untuk pertama kalinya KPK menerima surat dari salah satu pemimpin lembaga tinggi negara yang meminta penangguhan pengusutan tersangka korupsi.

    Surat itu juga dikirim lewat “kurir” khusus, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI. Buntut dari tindakan itu muncul kesan kuat Fadli memakai kekuasaannya untuk menunjukkan kepada KPK bahwa surat tersebut sangat penting.

    Dalam suratnya, ia meminta komisi antikorupsi itu mempertimbangkan kondisi Setya yang sakit. Tanpa diminta pun, KPK telah melakukannya, setelah Setya mengaku terserang vertigo dan sejumlah keluhan sakit yang bisa mengganggu pemberian keterangan dengan baik dan jernih.

    Soal permintaan Fadli agar mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan, KPK semestinya tak perlu pusing. Hal ini juga sudah dilakukan. Dalam hal ini, KPK lebih baik berfokus menyiapkan jawaban untuk mematahkan gugatan Setya. Soal gugatan praperadilan ini perlu mendapat perhatian penuh karena ada indikasi kubu Setya ingin masuk ke materi perkara, seperti yang tecermin dalam berkas praperadilan. Padahal praperadilan adalah hak tersangka yang fungsinya menguji sah atau tidaknya prosedur penetapan tersangka, tapi tidak masuk ke materi perkara.

    Ihwal klaim Fadli bahwa suratnya hanya meneruskan ratusan surat masyarakat yang diterimanya juga perlu dibuktikan. Ini tugas Badan KehormatanDPR. Jika pun surat itu benar adanya, KPK tak perlu gentar. Surat itu bisa dipesan, seperti halnya demonstrasi. Yakinlah bahwa masyarakat luas sungguh ingin kasus megakorupsi ini segera kelar dan yang bersalah dihukum seberat-beratnya.

    Publik pun bisa belajar dari kasus ini untuk berhati-hati memilih wakil di DPR pada masa depan. Kekuasaan anggota parlemen sangat besar, sehingga, ketika masyarakat salah memilih, untuk menurunkannya nyaris mustahil. Namun masyarakat bisa menghukum mereka. Jangan memilih kembali anggota DPR yang melakukan perbuatan tercela.

     

    Editorial Koran Tempo, 15 September 2017


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    6 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 52 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.