Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase - Analisa - www.indonesiana.id
x

Danur Osda

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase

    Dibaca : 16.165 kali

    Pernahkah Anda mendengar kasus sengketa merek dagang antara dua perusahaan yang berbeda? Sengketa seperti ini pernah terjadi di Indonesia, biasanya antara merek dalam negeri dan asing. Contohnya merek yang pernah dijadikan objek sengketa di Indonesia adalah IKEA, Prada, dan BMW. Sengketa jenis ini muncul karena ada dua perusahaan yang menggunakan nama merek yang sama.

    Penggunaan merek dagang memang seharusnya tidak boleh sama karena termasuk hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilindungi. Namun, kesamaan tetap bisa terjadi karena suatu sebab. Misalnya, suatu merek dagang Indonesia telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Namun, di saat yang sama, terdapat merek internasional yang menggunakan nama sama.

    Selain diselesaikan melalui pengadilan umum, sengketa merek juga dapat dicari pemecahannya melalui arbitrase. Secara umum, inilah prosedur penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase.

    Arbitrase juga banyak digunakan oleh pelaku bisnis untuk penyelesaian sengketa karena ada beberapa hal yang membuatnya lebih efisien dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya, salah satu kelebihannya adalah penerapan win-win solution. Proses persidangan dan putusan arbitrase-nya pun bersifat rahasia sehingga tidak terpublikasi, tetapi tetap bersifat final dan mengikat.

    1.      Permohonan Arbitrase

    Permohonan arbitrase dibuat oleh pihak yang ingin memulai proses arbitrase. Pihak ini kemudian disebut pemohon, posisi yang mirip seperti penggugat dalam pengadilan umum. Landasan dibuatnya permohonan ini adalah adanya klausul arbitrase, baik yang ditulis sebelum ada sengketa (pactum de compromittendo) maupun setelah sengketa muncul (akta kompromis).

    Permohonan ditujukan kepada pihak yang telah disepakati akan menjadi pihak ketiga yang menjalankan arbitrase, bisa berupa institusi seperti BANI, BASYARNAS, atau lembaga arbitrase internasional, maupun tim arbitrase insidental yang telah disepakati (ad-hoc). Permohonan disampaikan secara tertulis, disertai dengan informasi tentang pihak yang bersengketa, pokok masalah, tuntutan, cara penyelesaian masalah yang dikehendaki, jumlah arbiter, dan lainnya.

    2.      Penunjukkan Arbiter

    Setelah permohonan masuk ke lembaga arbitrase, dilakukan penunjukkan arbiter. Jumlahnya bisa satu orang atau beberapa orang yang membentuk majelis arbiter. Jika hanya satu orang, pihak yang bersengketa harus bersepakat siapa yang akan ditunjuk. Jika beberapa orang, masing-masing pihak akan menunjuk arbiter secara berurutan, kemudian menyepakati satu arbiter terakhir sehingga jumlah total anggota majelis adalah ganjil.

    Dalam kasus sengketa merek,arbiter yang ditunjuk tidak melulu harus seorang ahli hukum, tetapi boleh ahli dalam hak kekayaan intelektual. Keputusan arbiter yang benar-benar ahli di bidang yang dipermasalahkan akan lebih mudah diterima.

    3.      Tanggapan Termohon

    Setelah menerima permohonan arbitrase, termohon wajib memberikan jawaban. Hal ini dihitung sejak lembaga arbitrase atau ad-hoc menyatakan permohonan sah dan dapat diproses. Jawaban ini harus diberikan dalam maksimal 30 hari, dengan kemungkinan perpanjangan waktu tak lebih dari 14 hari.

    4.      Pengajuan Rekonvensi

    Setelah menyampaikan jawaban atas tuntutan pemohon arbitrase, pihak termohon dapat mengajukan tuntutan balik—disebut dengan proses rekonveksi. Tuntutan balik ini tidak hanya soal perkara yang sedang berlangsung, tetapi boleh juga tentang prosedur arbitrase yang diinginkan. Tak jarang, rekonveksi ini juga menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah.  

    5.      Sidang Pemeriksaan

    Tahapan selanjutnya adalah sidang pemeriksaan, dipimpin oleh arbiter tunggal atau majelis yang sebelumnya telah ditunjuk. Sidang ini bersifat tertutup sehingga hanya diketahui oleh pihak yang terlibat di dalam prosesnya. Selama sidang, arbiter juga dapat mengambil keputusan sela untuk memastikan proses arbitrase berjalan dengan tertib. Melalui proses sidang inilah akan dihasilkan keputusan arbitrase.

    Itulah prosedur penyelesaian sengketa merek dagang atau perkara perdata lain yang menjadi domain arbitrase. Selain prosedur tersebut, ada juga biaya-biaya arbitrase yang perlu dibayarkan kepada lembaga yang ditunjuk. Biasanya, lembaga arbitrase akan memproses arbitrase setelah pembayaran sudah dilakukan.

    Agar proses arbitrase semakin lancar, Anda tentunya perlu menunjuk pengacara terpercaya yang telah berpengalaman dalam menangani kasus arbitrase.

     

    Sumber : BP Lawyers


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.076 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).