Maraknya Korupsi Kepala Daerah: Jalan Pintas Bayar Utang - Analisa - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Maraknya Korupsi Kepala Daerah: Jalan Pintas Bayar Utang

    Dibaca : 1.196 kali

    Penangkapan berkali-kali kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tak membuat jeri para bupati ataupun wali kota. Terakhir, Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi dijerat lewat operasi tangkap tangan, pekan lalu. Perlu upaya lebih tegas sekaligus sistematis guna memerangi korupsi di daerah.

    Sudah enam wali kota dan bupati ditangkap dalam tiga bulan terakhir. Iman merupakan orang ke-18 yang terjaring operasi tangkap tangan dalam dua tahun ini. Selama September ini saja, tiga kepala daerah dijerat. Sebelum menangkap Iman, KPK sudah menciduk Wali Kota Batu, Malang; Bupati Batubara, Sumatera Utara; serta Wali Kota Tegal dan Bupati Klaten, Jawa Tengah.

    Maraknya korupsi di daerah menunjukkan perlunya pembenahan mekanisme pemerintahan dan praktik politik di daerah. Besarnya kewenangan daerah di era otonomi tidak diimbangi dengan mekanisme rekrutmen pemimpin yang bebas dari suap politik. Buruknya praktik politik itu menyebabkan korupsi terus merajalela. Sesuai dengan data KPK, ratusan kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.

    Modus korupsi kepala daerah antara lain memuluskan perizinan, menyalahgunakan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, serta menerima suap ataupun gratifikasi. Iman dan anak buahnya diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari dua perusahaan, yang diduga berkaitan dengan proses perizinan kawasan industri.

    Banyak kepala daerah membabi-buta mengisi pundi-pundi kekayaannya lantaran telah mengeluarkan begitu banyak uang untuk bisa berkuasa. Sudah bukan rahasia lagi bahwa isi kantong para calon kerap terkuras saat mengikuti pemilihan kepala daerah. Ia, misalnya, harus menyetor "mahar" kepada partai politik yang mencalonkannya dan "mengguyur" konstituen agar memilihnya.

    Maka, begitu terpilih, para elite politik lokal itu bersiasat mencari sumber pembiayaan untuk menutup “utang politik” yang digunakan dalam kontestasi politik tersebut. Mereka pun bermain mata dengan para pengusaha dan bersekongkol dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Politikus selalu memanfaatkan celah mekanisme demokrasi dan budaya politik yang buruk.

    Siasat lancung seperti itu akan terus dipraktikkan jika undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak menyediakan aturan yang bisa mencegah praktik suap politik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang sudah memasukkan sanksi pidana bagi para calon kepala daerah yang melakukan suap politik. Tapi aturan ini kurang efektif selama "mahar politik" tak diatur dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu tidak diperkuat.

    KPK kini menjadi harapan publik di tengah buruknya mekanisme politik itu. Langkah KPK menggencarkan pemberantasan korupsi di daerah jelas sangat penting. Sudah terlalu banyak uang rakyat yang dicuri para garong politik. Perlu pembenahan mekanisme demokrasi dan tindakan lebih tegas untuk memerangi korupsi di daerah..***

     

    Editorial Koran Tempo, Senin 25 September 2017


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    21 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 76 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.