Perbaiki Data Penduduk, Ada Hal Baru di Sensus Penduduk 2020 - Analisa - www.indonesiana.id
x

Joko Ade Nursiyono

Staf Analisis Statistik Lintas Sektor Badan Pusat Statistik (BPS), Penulis Buku Pengantar Statistika Dasar, Kompas Survei Ubinan, Kompas Teknik Pengambilan Sampel, Setetes Ilmu Regresi Linier
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Perbaiki Data Penduduk, Ada Hal Baru di Sensus Penduduk 2020

    Dibaca : 2.360 kali

    Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 nanti akan kembali melaksanakan Sensus Penduduk (SP). SP merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, atau pada tahun yang berakhiran nol. SP dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan cara mendata setiap penduduk untuk mendapatkan data utuh mengenai populasi penduduk.

    Begitu pentingnya data kependudukan di Indonesia. Hampir setiap program pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, mempertimbangkan jumlah penduduk sebagai dasarnya. Program yang tengah bergulir misalnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Sebagai upaya memajukan pemerataan pembangunan seluruh wilayah, ADD dan DD menggunakan data mengenai penduduk sebagai penimbang dalam pengalokasian ADD maupun DD.

    Selain dana proporsional ADD dan DD, data penduduk juga biasa digunakan sebagai penimbang Dana Alokasi Umum (DAU). Data penduduk merupakan salah satu variabel kebutuhan yang terkait langsung dengan kebutuhan fiskal. Pun, untuk menghitung besaran Dana Alokasi Khusus (DAK), data jumlah penduduk juga digunakan.

    Peningkatan jumlah penduduk secara langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa studi empiris mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah penduduk menjadikan kesejahetaraan menurun (Liyasmi, 2005). Stefandy (2014) juga menyatakan bahwa jumlah penduduk suatu daerah juga menjadi penentu kebutuhan pelayanan sosial dan tanggung jawab dari pemerintah.

    Tak hanya berpengaruh terhadap arah pembangunan saja, penduduk yang berubah sedikit banyak berpengaruh terhadap mutu lingkungan. Menurut perkiraan BPS, pada tahun 2035 nanti sekitar 67 persen penduduk mayoritas menempati daerah perkotaan. Itu artinya, perubahan penduduk memiliki dampak terhadap tingkat kepadatan hunian di daerah perkotaan. Kita bisa mengamati bahwa kondisi bangunan di kota sekarang tak lagi secara horizontal, namun sudah secara vertikal alias bertingkat-tingkat. Gedung-gedung bertingkat dan perkantoran bahkan "dipaksa" muat dalam areal yang sempit. Memiriskan bukan? Pembangunan mau tidak mau harus mengorbankan lingkungan bahkan kemanusiaan.

    Data jumlah penduduk selama ini yang kita kenal ada dua versi, yaitu versi BPS dan versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perbedaan data penduduk keduanya kerapkali berbeda bahkan digunakan dalam ajang berpolitik. Fenomena perbedaan data ini lantas digunakan sebagai bahan perdebatan. Padahal, dari segi konsep dan definisinya saja sudah jauh berbeda.

    Kalau menurut BPS, seseorang disebut sebagai penduduk jika ia tinggal di suatu wilayah tertentu minimal 6 bulan atau kurang dari 6 bulan, namun memiliki niatan untuk menetap atau bertempat tinggal di wilayah tersebut. Inilah konsep yang biasa kita sebut sebagai penduduk secara de facto. Jadi, meskipun seseorang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah X, namun karena ia menetap di daerah Y  lebih dari 6 bulan, maka BPS mencatatnya sebagai penduduk daerah Y. Bukan penduduk daerah X.

    Berbeda dengan konsep penduduk menurut Kemendagri yang mengacu pada data KTP. Seseorang yang memiliki KTP daerah X, meski ia nyatanya tinggal di daerah Y selama lebih dari 6 bulan, maka ia tetap terhitung sebagai penduduk daerah X. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai konsep penduduk secara de yure.

    Mengingat kebijakan Jokowi-JK tentang One Data, tantangan BPS menuju SP 2020 juga makin besar. Untuk itu, BPS menawarkan sebuah solusi pada SP 2020 dengan menggandeng konsep dan definisi penduduk dari Kemendagri. Dengan penyatuan konsep dan definisi penduduk inilah nantinya, perbaikan data kependudukan dapat dilakukan. Bagaimana caranya?

    Dengan menggunakan daftar pemilik KTP dan Kartu Keluarga (KK), BPS akan melakukan pendataan cek silang dengan konsep penduduk secara de facto. Target temuan dari kedua konsep ini adalah mendapatkan informasi mengenai penduduk yang telah memiliki KTP dan KK di Indonesia. Selain itu, kolaborasi konsep penduduk de facto dan de yure ini sangat baik untuk mengidentifikasi penduduk dengan KTP dan KK yang lebih dari satu. Demi mewujudkan agenda nasional ini, tentunya peran dan kerjasama seluruh elemen masyarakat menjadi keniscayaan.(*)


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.


    Oleh: iin anggryani

    1 hari lalu

    Kerakusan Manusia untuk Kekuasaan

    Dibaca : 115 kali

    Salam.. Manusia adalah salah satu makhluk yang di ciptakan Allah yang diberi kesempurnaan berupa kelengkapan akal dan nafsu sehingga beda dengan makhluk lainnya. Bumi adalah tempat hidupnya manusia. Manusia adalah makhluk yang paling unik juga na’if. Manusia pada dasarnya adalah makhluk bersosial, bermasyarakat dan berkelompok. Manusia diciptakan dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan atau di berikan kepada salah satu manusia atau kelompok yang dianggap mampu mengemban tugas tersebut. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dalam kekuasaan atau jabatan. Manusia era sekarang ini berlomba-lomba untuk menduduki wewenang kekuasaan, segala cara mereka lakukan agar bisa mendapatkan posisi itu. Yah karena menurut mereka dengan mampu menduduki wilayah kekuasaan itu merupakan sebuah keistimewaan, kebnaggaan bagi mereka. Mereka tidak tahu berani naik dan berada di posisi itu adalah sebuah tanggungjawab besar yang kelak mereka harus memenuhinya, yang banyak manusia lain bertumpu dan beradu nasib padanya. Tapi kita lihat saja koledornya sekarang ini, banyak manusia yang berada di jabatan sebagai pemimpin daerah, desa bahkan Negara yang lupa akan tugas utamanya, menaungi masyarakat sehingga dengan itu banyak sekali kita lihat sekarang ini pemimpin banyak yang dzolim. Banyak sekarang ini terjadi perang saudara, saling bacok membacok, anak membunuh ayah, kakak membuh adek itu tidak lain motifnya karena berebutan kekuasaan. Memang tidak heran lagi banyak orang bilang dari dulu sampai sekarang kekuasaan dan kedudukan selalu saja menjadi objek yang menarik manusia untuk merebutnya. Banyak sekali kita lihat manusia yang menjadi gila karena haus akan kekuasaan, sehingga apapun cara rela dilakukan demi meraihnya. Kekuasaan memang membuat kita lupa diri dan membutakan hati nurani kita. Kekuasaan terlihat seperti madu dari jauh oleh mata manusia yang haus akannya, yang seketika akan berubah jadi racun apabila kita mendekati dan ada didalamnya. Karena ketika kita berada dalam kekuasaan jelas sekali agama dan ajaran moral, etika akan disingkirkan. Harus kejam itulah senjatanya. Ketika berada dalam kekuasaan, orang yang benar dan luruspun bisa menjadi tersesat, apalagi yang sebelumnya tidak benar. Orang bijak pernah mengatakan “bila ingin hidup dalam kebenaran, maka hindarilah untuk masuk dalam kekuasaan”. Orang-orang yang sudah terpedaya dan sangat haus akan kekuasaan akan rela melakukan apa saja dan mengejarnya bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun bahkan rela mengorbankan segala hal. Machiavelli mengatakan pada dasarnya, selalu ada manusia didunia ini yang memiliki ambisi besar untuk berkuasa, dan merealisasikan ambisinya itu dengan berbagai cara. Manusia harusnya dengan kekuasaan itu harus memberikan manfaat dan pelayanan yang baik bagi rakyatnya. Kekuasaan biasanya tergantung dari manusia mana yang memegangnya, kalau orang baik yang memegangnya maka kekuasaan akan digunakan untuk melayani masyarakat sehingga terciptanya kemakmuran, kedamaian, dan keteraturan. Dan sebaliknya kalau orang salah, gila jabatan dan haus akan kekuasaan maka tidak heran lahir semua kehancuran, banyak permusuhan, saling benci dan lain sebagainya. Manusia ketika mendapati sebuah kekuasaan banyak berubahnya, menganggap dirinya yang paling tinggi dari manusia lainnya dan seenaknya memperlalukan yang lainnya. Manggekompo, 18 Januari 2020 I’in Khairudin