Pesta demokrasi sebentar lagi. Tahun 2019 kita akan kembali menghadapi pemilihan presiden langsung. Di awal pesta itu kita sudah dihadapkan dengan isu politik kardus.
Apa itu politik kardus? Politik kardus adalah kata lain dari politik mahar. Istilah itu dipopularkan oleh mantan korban penculikan aktivis di 1998 yang kini menjadi salah satu petinggi Partai Demokrat. Orang itu adalah Andi Arief.
Andi Arief melalui media sosial menyebut Sandiaga Uno memberikan mahar Rp 500 Miliar ke PAN dan PKS agar dipilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Seperti biasa, pihak yang dituduh pun mengelak. Perdebatan soal politik kardus pun digeser, dari mahar politik menjadi dana untuk kampanye. Alasannya sederhana, kalau dana kampanye dari pasangan calon tidak dibatasi. Sementara yang dibatasi hanya dana kampanye dari sumbangan pihak ke-3. Jadi mau dana yang disumbangkan Rp.500 miliar hingga Rp. 1 trilyun pun tidak masalah, asal itu dari salah satu pasangan calon.
Mungkin dengan framing dana kampanye itu tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Namun, adanya guyuran uang ratusan miliar hingga trilyunan rupiah jelas akan merusak demokrasi di negeri ini.
Idealnya, dalam demokrasi, suara orang miskin dan kaya itu sama. Namun, politik kardus telah merusak semua itu. Mereka yang kaya memiliki suara lebih lantang daripada mereka yang miskin. Dengan politik kardus, kaum kaya dengan mudah menguasai sumberdaya politik, setelah sebelumnya menguasai sumberdaya ekonomi. Ketika sumberdaya ekonomi dan politik sebuah negeri jatuh dalam genggaman kaum kaya, maka mereka akan mengerahkan sumberdaya itu untuk melindungi kepentingannya.
Apa kepentingan kaum kaya setelah menguasai sumberdaya ekonomi dan politik? Mereka akan menggunakannya untuk melindungi segala upaya distribusi sumberdaya ekonomi secara lebih adil, yang sering disuarakan oleh kaum miskin.
Kaum kaya yang telah menguasai sumberdaya ekonomi dan politik itu akan membungkam suara kaum miskin yang tanah dan hutannya dirampas untuk pertambangan dan perkebunan skala luas. Mereka pun akan membungkam suara rakyat yang menggugat kerusakan alam yang diakibatkan keserakahan kaum kaya. Apa yang terjadi di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur dapat dijadikan contohnya.
Gunung Tumpang Pitu adalah hutan yang sekaligus masuk kategori kawasan rawan bencana. Menteri Kehutanan saat itu, Dzulkifli Hasan telah mengalihfungsi Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Lewat surat keputusan Nomor SK. 826/Menhut –II/2013 Menteri Kehutanan Dzulkifli Hasan menurunkan status hutan lindung gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi. Luas hutan lindung yang diturunkan statusnya itu sebesar 1.942 hektar. Dengan alih fungsi itulah kemudian menjadi pintu masuk bagi tambang emas di kawasan itu.
Sudah dapat diduga, sumber-sumber kehidupan warga sekitar pun terancam. Pada tahun 2016, terjadilah banjir lumpur di kawasan wisata Pantai Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi. Banjir lumpur yang berasal dari Gunung Tumpang Pitu ini paling dirasakan dampaknya di Dusun Pancer, kampung nelayan yang terletak di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Banjir lumpur mencemari kawasan pesisir di Kecamatan Pesanggaran hingga empat kilometer dari lepas pantai. Menurut pantauan dari JATAM, bencana itu, tidak lepas dari aktivitas pertambangan emas PT. Bumi Suksesindo (BSI) milik pengusaha Sandiaga Uno, Boy Thohir dan Soeryadjaya.
Rakyat, utamanya mereka yang ada di lapisan kelas menengah-bawah, adalah korban utama dari penguasaan sumberdaya ekonomi-politik di tangan kaum kaya ini. Rakyat sebagai pembayar pajak dan pemilik kedaulatan tentu tidak boleh diam. Politik kardus, yang menempatkan segelintir kaum super kaya dengan mudah menguasai sumberdaya ekonomi dan politik, ini harus dihentikan.
sumber foto: https://www.jpnn.com/news/jenderal-kardus-kapan-mau-ganti-presidennya
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
