Menjelang suksesi kepemimpinan nasional di Indonesia (baca : Presiden-WaPres), masyarakat perlu waspada terhadap segala penyebaran isu yang selalu bermotif meruncing suasana publik. Sikap waspada ini sangat diperlukan, mengingat bahwa pesatnya perkembangan berbagai media sosial memudahkan siapa saja atau netizen untuk menyebarkan berbagai isu.
Kini masyarakat Indonesia sedang berduka karena peristiwa gempa dan tsunami yang menelan ribuan nyawa di Palu. Dalam situasi duka ini, seluruh masyarakat Indonesia pun dihebohkan oleh kasus penyebaran hoaks oleh aktivis Ratna Sarumpaet.
Berbagai komentar yang berkembang di media sosial cenderung lebih mengharapkan suara pemerintah terhadap kasus hoaks Ratna Sarumpaet ketimbang terhadap elegi Palu.
Hemat saya, kecenderungan seperti ini merupakan permainan pemanfaatan media sosial yang konsentrasi nilai kemanusiaannya sangatlah lemah. Untuk apa peduli terhadap kasus hoaks oleh satu orang dan merugikan banyak orang; lebih baik peduli terhadap bencana kemanusiaan yang menyita seluruh rasa empati masyarakat Indonesia.
Benarlah bahwa Ratna Sarumpaet hingga kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya menyebarkan hoaks terkait dengan kasus penganiayaan dirinya. Walaupun demikian, berbagai penilain kritis terhadap apa yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet ini mesti ditetap diserukan sebagai strategi untuk memberikan pelajaran berharga kepada publik.
Untuk sekarang, yang paling penting adalah pembuktian hukum secara adil atas tindakan penyelewengannya. Tidaklah penting untuk menyebarkan lagi berita-berita palsu untuk mencurigai pemerintah atau pihak yang berwewenang atas segala proses hukum yang berjalan.
Hemat saya, hukum memang harus berjalan tetapi pembinaan terhadap publik jangan diabaikan. Mengatakan bahwa Ratna Sarumpaet adalah satu-satunya penyebar hoaks yang paling jujur itu tidak berarti hukum berpeluang untuk dilemahkan atau diterobos saya kebalnya. Sekali salah tetap salah. Atas yang salah hukuman perlu setimpal.
Hukum akan berjalan tidak adil jika sanksi atau putusan atau segala proses penetapan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka dan bahkan terdakwa berjalan menurut kehendak masyarakat. Hal ini berbahaya sebab perbedaan kepentingan di kalangan masyarakat akan sangat berdampak terhadap putusan hukum. Hukum mesti berjalan menurut KUHP dengan mengabdi pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi kita.
Ikuti tulisan menarik Yudel Neno lainnya di sini.
