Momok Black Campaign Masih Terasa Jelang Pilrpes 2019 - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Momok Black Campaign Masih Terasa Jelang Pilrpes 2019

    Dibaca : 545 kali

    Istilah Negative Campaign (Kampanye Negative) dan Black Campaign (Kampanye Hitam) begitu santer terdengar sejak jadwal Kampanye Pemilihan Presiden  dan Wakil Presiden, ditetapkan pada  23 September 2018 lalu. Dimana, tahun ini menandakan tahun politik sudah berlangsung hingga hari -H jadwal pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden (Wapres) di bulan April 2019 mendatang.

    Dari tiap-tiap Tim pengusung dan pendukung telah memiliki berbagai cara untuk memenangkan para calon yang berlaga di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Salah satunya dengan cara kampanye hitam maupun negatif, untuk menyerang pasangan lawan melaui informasi kebenaran Isu yang sesuai fakta, maupun tidak dari fakta-fakta yang ada, alias fitnah.

    Dengan menggunakan trik seperti ini merupakan jurus pemungkas bagi tim pengusung maupun pendukung dari masing-masing calon pasangan melalui informasi jejak rekam (track record) dari sisi baik dan buruknya melalui media sosial (medsos).Hal ini biasanya dilakukan oleh lawan dari tim gabungan (Koalisi) maupun tim bersebrangan (Oposisi).

    Dengan begitu, para Tim pengusung dan pendukung saling lempar isu politik ketengah-tengah masyarakat awam yang notabene bukan bagian dari pendukung maupun pengusung pasangan Capres dan Cawapres yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Sebagaimana diketahui, di tahun Politik 2019 terdapat dua pasangan yang terdaftar, yakni Joko Widodo dengan pasangannya Maaruf Amin. Sedangkan lawannya terdapat dari pasangan Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno.  

    Agar tidak keluar dari rel aturan perundang-undangan yang berlaku, maka dirumuskanlah aturan  berkampanye Negatif dan Kampanye hitam dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat.

    Adapun salah satu pasal yang sudah dirancang dalam RUU Pilpres dan RUU Pemilu ini, tertuang dalam Pasal 103 ayat 2 RUU Pemilihan Anggota DPR,DPD Dan DPRD. Pasal ini sangat jelas mengatur mengenai  pemberitaan kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:

    1. Adil dan Berimbang
    2. Faktual
    3. Tidak mengandung unsur SARA dan
    4. Tidak Provokatif

    Sangat jelas, kampanye hitam dan kampanye negatif sangat dibatasi dalam RUU Pilpres dan RUU Pemilu tersebut, terlebih dalam poin 4 yang menyatatakan ‘Tidak Provakif’ bagi tim pengusung dan pendukung bagi calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilrpres, sedangkan bagi calon Anggota legislatif dalam Pemilu DPR,DPRD dan DPD yang jadwal pemilihannya serentak di April 2019 nanti.

    Sehingga, tiap masing-masing pasangan yang diusung dari partai koalisi Politik maupun partai bersebrangan (Oposisi) harus berhati-hati dalam memunculkan isu agar tidak bertentangan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

    Namun sekarang, masing-masing tim pengusung sudah sangat jauh melanggar aturan tersebut, hal ini bisa dilihat dari pemberitaan media massa cetak, online dan televisi yang begitu sering menampilkan perang opini dan isu yang melanggar empat poin dalam Rancangan Undang-Undang Pilrpes dan RUU Pemilu bagi masing-masing tim pengusung Capres dan Wapres.

    Belum lama ini, pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diduga menjadi korban Negative Campaign pendukung Joko Widodo dan Maruf Amin. Hampir semua media memberitakan kasus berita bohong (Hoax) Ratna Sarumpaet dengan mengaitkan ada kesengajaan menyebarkan berita bohong atas pengeroyokan dirinya melalui konferensi pers  yang sebenarnya tak berhubungan dengan tim kemenangan Prabowo-Sandi menuju Pilpres 2019 melalui media televisi, cetak dan online.

    Dari kasus tersebut, begitu jelas maksud kampanye negative menyerang kubu bekas komandan Korps Pasukan Khusus (Kopasus) ini untuk mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Presiden 2019-2024. Hal ini sudah bertentangan dengan Rancangan Undang-Undang RUU Pilpres pasal 103 ayat 2, poin 4  yang menyebutkan tidak provakatif.

    Haruskah yang menyatakan diri elite dan penguasa memberikan teladan tak beradab?


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Salsabila Zulfani

    2 hari lalu

    Covid-19, Membuat Tugas Auditor Menjadi Sulit?

    Dibaca : 140 kali

    Covid 19 adalah virus yang menyerang sisem pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Hampir setiap hari ribuan bahkan ratusan korban infeksi virus corona meregang nyawa. Perekonomian negara terganggu bahkan banyak perusahaan yang harus mengurangi pegawai supaya tidak bangkrut. Dampak Covid 19 ini memang cukup banyak bagi negara terdampak. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia?. Indonesia sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencegah penularan virus Covid 19 ini,hingga pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ). Bekerja dan belajar dari rumah, hal ini mungkin tidak terlalu sulit sebab teknologi yang semakin canggih di masa sekarang ini. Lalu bagaimana dengan profesi yang harus bekerja turun lapang atau outdoor? Auditor misalnya?. Auditor harus menyambangi perusahaan klien sehingga dapat dengan mudah mengamati sistem pada perusahaan klien. Mengamati bagaimana SOP atau bagan alur setiap kegiatan perusahaan, seperti penjualan, pembelian dan aliran kasnya. Bagaimana auditor harus bekerja dari jarak jauh?. Strategi bagi auditor yang harus bekerja jarak jauh meliputi perencanaan audit, pemeriksaan/pengkajian dokumen, kerja lapangan/melakukan pengamatan, wawancara terhadap pihak yang terkait, dan pertemuan penutupan. Berikut penjelasan singkatnya. Perencanaan Perencanaan audit merupakan hal yang sangat penting di setiap pengauditan. Namun hal ini akan sulit jika pihak klien ada di lokasi yang jauh ataupun sulit terjangkau ( terpencil ). Sementara tahap perencanaan audit ini harus dibahas dengan klien. Informasi yang dapat dibahas dalam tahap ini adalah ruang lingkup perusahaan serta perncanaan jadwal kapan kegiatan audit akan di mulai, tak lupa memberi informasi kepada klien mengenai keterbatasan perihal proses kegiatan audit jarak jauh ini. Serta info apa saja yang akan dibagikan dan dengan tunjangan media atau teknologi apa yang digunakan. Berdasarkan kebutuhan diatas, auditor dapat menghabiskan waktu dua kali lebih banyak guna membahas perencanaan ini. Teknologi yang dapat digunakan dalam hal ini seperti vidio conference dan powerPoint untuk menyampaikan informasi/materi atau dapat menggunakan panduan visual lainnya. Pemeriksaan/Pengkajian Dokumen Pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh akan memakan waktu cukup banyak serta tak luput dari keterbatasan. Dalam hal ini auditor harus mampu menerima dokumen dalam bentuk/format apapun yang paling mudah diperoleh oleh klien sehingga dapat meminimalisir beban yang ada. Pertimbangan terkait aksesibilitas sistem file digital yang digunakan klien untuk menyimpan rekaman catatan tersebut harus diberikan. Pertimbangan strategi audit yang baik dan tepat juga harus dipikirkan oleh auditor untuk pemeriksaan ataupun pengkajian dokumen, pengambilan sampel dapat menjadi alternatif terbaik. Tergantung pada jumlah rekaman catatan yang ada. Terlepas apakah auditor memeriksa semua atau sebagian dari data yang tersedia. Tidak seperti pemeriksaan/pengkajian rekaman catatan di lokasi, pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh biasanya tidak memungkinkan untuk memberikan pertanyaan langsung pada saat yang sama. Auditor harus mencatat ataupun menulis hal-hal yang patut dipertanyakan pada klien saat melakukan proses pemeriksaan/pengkajian dokumen, dan dapat ditanyakan saat wawancara jarak jauh. Kerja Lapangan/Pengamatan Hal ini mungkin akan menjadi hal yang cukup sulit bagi audit jarak jauh, pasalnya hal ini biasanya dilakukan dengan menyambangi perusahaan klien. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan vidio conference ataupun livestreaming. Walaupun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada seperti ketersediaan Wi-Fi, lokasi kerja klien yang berada di tempat terpencil dan kebisingan yang mungkin akan mengganggu proses audit ini. Tidak banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan observasi jarak jauh. Sebab penayangan vidio hanya pada satu titik dan auditor akan kesulitan untuk melakukan pengamatan. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan foto digital yang dapat diambil dari smartphone milik klien ataupun milik perusahaan. Hal ini dapat menimalisir kendala jaringan yang tidak memungkinkan melakukan vidio conference. Dari hasil pengamatan, audit dapat membuat catatan dan menyiapkan pertanyaan. Wawancara Terhadap Pihak yang Terkait Dalam hal ini mungkin tidak jauh beda dengan wawancara langsung, hanya perlu media penghubung seperti panggilan vidio ataupun semacamnya misalnya Google Meet, Skype dan Zoom. Auditor perlu melakukan perencanaan wawancara seperti berapa lama waktu yang diperlukan dan kepada siapa saja pihak yang perlu diwawancarai. Misalnya dengan penanggung jawab kegiatan, pemegang keluar dan masuknya kas ( kasir ), bagian gudang, penerimaan barang, dan personil lain yang bertanggung jawab dalam mendukung fokus audit. Persiapan wawancara jarak jauh membutuhkan waktu tambahan bagi auditor, serta auditor harus siap dengan daftar pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Keterbatasan wawancara jarak jauh ini juga dapat terjadi ketika personil yang diwawancarai merasa canggung, gugup atau tidak nyaman dengan panggilan vidio oleh sebab itu, pemilihan kata dan penempatan intonasi yang bagus dan tepat akan dapat membuat wawancara menjadi tidak tegang. Pertemuan Penutupan Pertemuan penutupan audit jarak jauh memiliki konsep yang sama dengan pertemuan penutupan secara langsung, mungkin memang memerlukan media penghubung. Penjadwalan penutupan ini harus dipertimbangkan oleh auditor, minimal dua hari setelah melakukan wawancara. Sehingga auditor dapat mengkaji kembali catatannya dan menyusun rancangan awal hasil audit. Pertemuan penutupan ini dimaksudkan untuk mrmpresentasikan rancangan awal hasil audit kepada klien, menyelesaikan pertanyaan/permasalahan serta melakukan pembahasan lebih lanjut untuk hasil final audit, yaitu opini dari auditor. Kesimpulan yang dapat di ambil ialah penggunaan teknologi secara praktis. Inovasi dan transformasi teknologi menjadi fokus bisnis serta progam audit di seluruh dunia. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengkomunikasikan lebih lanjut mengenai proses audit jarak jauh. Terdapat beberapa teknologi berkembang yang dapat menunjang kegiatan tersebut antara lain vidio livestreaming, Virtual Reality ( VR ), pesawat tak berawak ( drone ) dan lainnya. Namun semua teknologi pastilah diperlukan biaya tambahan yang mungkin malah mengakibatkan auditor merugi. Jadi pilihlah teknologi yang sesuai dengan bayaran yang diterima. Proses audit jarak jauh bukanlah satu-satunya solusi yang tepat untuk semua masalah. Hal ini bukan pula sebagai pengganti pelaksanaan audit secara langsung. Namun sebagai bagian dari alternatif yang dapat dilakukan di masa pandemi ini.