Pendukung pemerintahan Jokowi cs alias kecebong, mulai kehabisan amunisi untuk meraup suara jelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Ya, sebagai calon petahana, Jokowi masih begitu nafsu merebut posisi dengan menyiasati gelar unjuk rasa bayaran atas sekelompok Masyarakat Anti Korupsi.

Dilansir dari RMOL.Co, sekelompok masyarakat tersebut menuntut untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kaitan dengan lingkaran korupsi di Demokrat di Kantor Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

 Ayolah Bung! Kasus ini isu lama yang sudah basi, gak perlu  berpanas-panasan di jalan raya untuk uang Rp50 ribu per satu kali aksi.

Istilah aksi bayaran tersebut muncul dari mantan demonstran yang pernah terlibat langsung dalam konsumsi demonstran bayaran. Dengan bermodalkan uang, masyarakat terpicu untuk melakukan unjuk rasa yang dikomandoi oleh kordinator lapangan aksi.

Bagaimana tidak, isu lama ‘digoreng’ kembali seakan-akan kejadiannya baru terjadi dan belum tuntas. Kasus tuntutan korupsi sudah lama berakhir, dan para pelakunya pun hingga kini masih di penjara karena sudah bersifat berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Di tahun politik seperti sekarang ini segala cara dihalalkan. Tak terkecuali dengan cara siasat dan menyiasati, termasuk salah satu partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Sandi.

Dongeng yang dibuat pun tidak ‘cantik’, dan sudah kuno. Partai besutan SBY ini dibuat seolah-olah partai sarang koruptor, seperti yang terdapat di Partai PDI Perjuangan, Golkar dan Nasional Demokrat (Nasdem).

Dimana, hampir separuh wilayah Tanah Air yang menjabat sebagai Kepala Daerah berasal dari tiga Partai pengusung tersebut berhasil ditangkap KPK atas kasus suap berbagai proyek.

Bukan hanya itu, kader partai pengusung atau Koalisi yang berada di Pihak Jokowi lah yang harus bertanggung jawab atas kasus korupsi e-KTP yang actor utamanya anak ketua Partai sarang korupsi PDIP Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani.

Tidak sampai disitu, nama Megawati pun memiliki andil atas penyalahgunaan wewenang atas kasus dana  bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia atau dana BLBI yg  disebut-sebut nama putri Soekarno ini terlibat, namun belum diproses hingga hari ini.

Ikuti tulisan menarik yoyo tuna lainnya di sini.