Megawati dan Dana BLBI, Kok Pada Diam? - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Megawati dan Dana BLBI, Kok Pada Diam?

    Dibaca : 14.548 kali

    Pendukung pemerintahan Jokowi cs alias kecebong, mulai kehabisan amunisi untuk meraup suara jelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Ya, sebagai calon petahana, Jokowi masih begitu nafsu merebut posisi dengan menyiasati gelar unjuk rasa bayaran atas sekelompok Masyarakat Anti Korupsi.

    Dilansir dari RMOL.Co, sekelompok masyarakat tersebut menuntut untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kaitan dengan lingkaran korupsi di Demokrat di Kantor Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).

     Ayolah Bung! Kasus ini isu lama yang sudah basi, gak perlu  berpanas-panasan di jalan raya untuk uang Rp50 ribu per satu kali aksi.

    Istilah aksi bayaran tersebut muncul dari mantan demonstran yang pernah terlibat langsung dalam konsumsi demonstran bayaran. Dengan bermodalkan uang, masyarakat terpicu untuk melakukan unjuk rasa yang dikomandoi oleh kordinator lapangan aksi.

    Bagaimana tidak, isu lama ‘digoreng’ kembali seakan-akan kejadiannya baru terjadi dan belum tuntas. Kasus tuntutan korupsi sudah lama berakhir, dan para pelakunya pun hingga kini masih di penjara karena sudah bersifat berkekuatan hukum tetap (inkracht).

    Di tahun politik seperti sekarang ini segala cara dihalalkan. Tak terkecuali dengan cara siasat dan menyiasati, termasuk salah satu partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Sandi.

    Dongeng yang dibuat pun tidak ‘cantik’, dan sudah kuno. Partai besutan SBY ini dibuat seolah-olah partai sarang koruptor, seperti yang terdapat di Partai PDI Perjuangan, Golkar dan Nasional Demokrat (Nasdem).

    Dimana, hampir separuh wilayah Tanah Air yang menjabat sebagai Kepala Daerah berasal dari tiga Partai pengusung tersebut berhasil ditangkap KPK atas kasus suap berbagai proyek.

    Bukan hanya itu, kader partai pengusung atau Koalisi yang berada di Pihak Jokowi lah yang harus bertanggung jawab atas kasus korupsi e-KTP yang actor utamanya anak ketua Partai sarang korupsi PDIP Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani.

    Tidak sampai disitu, nama Megawati pun memiliki andil atas penyalahgunaan wewenang atas kasus dana  bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia atau dana BLBI yg  disebut-sebut nama putri Soekarno ini terlibat, namun belum diproses hingga hari ini.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.













    Oleh: Admin

    3 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 807 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).