Polemik tarif Tol Surabaya- Madura (Suramadu) dihapuskan menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia beberapa hari belakangan ini. Tak terkecuali si pembuat sekaligus pengambil keputusan penghubung pulau Jawa dan Pulau Madura tersebut, Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono. Tol ini diresmikan pada Juni 2009 dengan tarif sebesar Rp 30.000. Pada tahun 2016, pemerintah memangkas tarif 50 persen, sehingga menjadi Rp 15.000.
Tanpa angin dan sebab, tiba-tiba saja si Presiden ke 7, Joko Widodo menggratiskan tarif Tol Suramadu yang kini berubah menjadi Jembatan jalan umum bagi masyarakat Jawa Timur dan Madura.
Alasannya sih untuk mengangkat perekonomian masyarakat Madura. Jadi selama ini masyarakat Madura miskin?, terus wilayah lain gimana? Kalau gitu, bebaskan semua biaya tol yang ada di Indonesia, baik di Jakarta maupun di daerah lainya.
Jalan bebas hambatan sepanjang 5,4 km tersebut tidak lagi dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Cabang Surabaya-Gempol, karena Sabtu (27/10) kemarin resmi menjadi jalan umum tanpa bayar.
Bagi sebagian orang, tentu dianggap pencitraan untuk meraup simpati masyarakat kembali memiliih petahana di Pilpres 2019 mendatang bersama Cawapres pilihannya Maaruf Amin.
Namun berbeda dengan SBY, sapaan akrab Ketua Umum Partai Demokrat, dirinya tidak menyalahi siapa-siapa, karena tiap Presiden memiliki hak dan kewenangan disaat menjabat sebagai kepala Negara.
"Ya kalau itu kebijakan Presiden Jokowi saya tidak boleh terburu-buru mengatakan kebijakan itu salah karena setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada," kata SBY seperti dikutip dari Merdeka.com.
Hanya saja, bekas Jenderal bintang empat ini melihat adanya persepsi lain dari masyarakat untuk tidak salah mengartikan pembebasan tarif tol Suramadu sebagai pencitraan.
"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," timpanya di halaman yang sama.
Di massa periode pemerintahannya, SBY mengaku pembangunan Jembatan Suramadu merupakan kelanjutan dari masa jabatan periode era Presiden Megawati.
Namun sempat terhenti pembangunan karena kurangnya alokasi anggaran di APBN pada era Megawati.
“ Serta terhentinya kerjasama pembangunan jembatan itu dengan Tiongkok, hingga akhirnya Tahun 2009 bisa kita resmikan,” terangnya.
Sebagai masyarakat biasa kita hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini Presiden dan pembantu-pembantunya (menteri kabinet). Semua keputusan ini dengan mudah dibuat atau dirubah, dan masyarakat merasakan baik atau buruknya dari sebuah rezim. Sekarang, apa lagi yang akan dilakukan rezim 'Cebong' untuk kemaslahatan bangsa dan Tanah Air menjelang berakhirnya periode JokoWi-Jusuf Kalla bagi masyarakat kelas bawah dan menengah. Kita tunggu saja!!
Ikuti tulisan menarik Sapto lainnya di sini.
