Empat tahun sudah rakyat terbelah. Sisa-sisa pertikaian yang terjadi saat pemilihan presiden empat tahun lalu, masih terasa hingga saat ini. Apalagi, kedua kelompok itu akan kembali bersaing tahun depan. Bisa dipastikan, perpecahan akibat perbedaan pandangan politik, akan kian menganga.
Akar utama dari persoalan ini adalah karena penguasa gagal merangkul semua kelompok rakyatnya. Pertentangan di masyarakat dibiarkan terjadi. Pendukung sendiri diberi perhatian, sementara massa lawan politik dianaktirikan. Imbasnya, mereka semakin berhadap-hadapan.
Kondisi ini diperparah dengan sikap anti kritik yang dimiliki rezim Joko Widodo (Jokowi). Kuping penguasa terlalu tipis untuk hidup di alam demokrasi. Buktinya, setiap aksi unjuk rasa, sering kali diladeni dengan tangan besi. Tentu hal itu semakin melukai hati kalangan oposisi.
Inilah salah satu penyebab sebagian rakyat ingin rezim Jokowi ini segera berganti. Mereka lelah terus bertikai sesama anak bangsa. Mereka rindu kehidupan bernegara seperti dulu, saat rakyat hidup dengan tenang dan damai, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Harus diakui memang, kala SBY memimpin negeri, rakyat tidak pernah terpecah-belah. Meski ada suara penentangan dari kalangan oposisi, namun penguasa tidak pernah membalas dengan cara-cara represif. Hak berbicara diakomodasi, kehidupan berdemokrasi mencapai taraf tertinggi.
Hukum juga ditegakkan dengan adil. Tak ada yang kebal aturan di zaman itu. Kader-kader partai politik penguasa, hingga kerabat, dan sanak keluarga, diperlakukan sama di hadapan hukum. Sungguh berbeda dengan kelakuan rezim sekarang yang cenderung melindungi kroni-kroninya.
Alasan utama lainnya adalah karena faktor ekonomi. Tak bisa dipungkiri, di era kepemimpinan ketua umum Partai Demokrat itu, kesejahteraan rakyat meningkat. Daya beli kuat, lapangan kerja terbuka, dan pertumbuhan ekonomi selalu terjaga.
Pada 10 tahun pemerintahan SBY, infrastruktur seperti jalan, tol, jembatan, bandara, pelabuhan, bendungan, dan lainnya, juga banyak dibangun. Tetapi pembangunan ekonomi kerakyatan tetap menjadi prioritas utama.
Rezim sekarang, malah berpikir sebaliknya. Subsidi bagi rakyat dipangkas besar-besaran. Akibatnya, harga bahan bakar minyak (BBM) melambung tinggi, tarif listrik mahal, harga beras, pupuk, dan kebutuhan primer lainnya terus membengkak.
Sementara proyek-proyek infrastruktur skala besar itu juga tidak terlalu berdampak bagi kesejahteraan rakyat, terutama dalam ketersediaan lapangan kerja. Sebab, pada proyek kerjasama yang rata-rata dilakukan dengan Tiongkok tersebut, diduga memuat klausul yang membolehkan negara pendonor membawa rakyatnya untuk datang bekerja.
Inilah secuil alasan yang membuat rakyat rindu zaman SBY. Hidup bernegara kala itu jauh lebih baik dibanding saat ini. Karenanya, setahun masa jabatan tersisa, Jokowi mesti membenahi banyak hal. Itu jika ia ingin terpilih lagi.
Rakyat sebenarnya tidak membenci Jokowi, buktinya ia terpilih memimpin negeri ini. Tapi, kalau masih saja ia meneruskan kepemimpinan seperti begini, berkuasa dengan tangan besi, enggan merangkul rakyat yang berasal dari kalangan oposisi, carut-marut mengelola ekonomi, jangan terkejut jika banyak yang ingin rezim ini berganti.
Ikuti tulisan menarik Verona Fitria lainnya di sini.
