Program Tol Laut Belum Berjalan Maksimal - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Pilihan
  • Program Tol Laut Belum Berjalan Maksimal

    Dibaca : 507 kali

    Salah satu program pemerintah yang masih menjadi tanda tanya masyarakat sampai saat  ini ialah Tol laut. Sejak diluncurkan pada 2015 lalu, belum jelas fungsi serta kegunaannya sebagai pengangkut logistik.

    Hingga  September 2018, permasalahan krusial belum adanya barang yang diangkut dari wilayah timur Indonesia. Padahal, tol ini dibuat agar tidak terjadi kesenjangan dalam bidang Ekonomi, Sosial antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia timur.

    Yang pasti agar tidak terjadi disparitas harga barang yang cukup tinggi antara wilayah belahan barat dan timur Indonesia. Presiden Jokowi pun telah menyiapkan segala sesuatu agar program tersebut berjalan bagaimana mestinya.

    Untuk memperlancar program tersebut, beberapa kapal pun sudah siap beroperasi. Dilansir dari beberapa sumber menyebutkan, sekitar 18 kapal perintis tol laut ditugaskan menjalani puluhan rute pelabuhan-pelabuhan di Indonesia timur. Hingga  Desember mendatang, akan ada penambahan armada sebanyak 22 kapal menjalani rute tol laut.

    Belum semua wilayah mengcover pengangkutan barang lewat tol laut ini. Hanya ada beberapa wilayah bagian timur yang melayani program ini. Salah satunya di Maluku, baru menjangkau 5 pelabuhan saja yakni Pelabuhan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Namrole Kabupaten Buru Selatan, lalu di Namlea, Kabupaten Buru dan pelabuhan Tiakur.

    Meski begitu belum ada jurus ampuh bagi pemerintah dalam menjalankan program ini dengan baik. Tiap-tiap pelabuhan belum ditunjang berbagai fasilitas memadai seperti tidak tersedianya reefer container (container berpendingin) untuk muatan balik mengangkut ikan.

    Terbukti, hingga kini pun masyarakat bagian Timur masih mengalami kelangkaan terhadap barang-barang komoditi.  Bahkan harga barang malah jatuh lebih mahal setelah adanya tol laut seperti yang terjadi di Maluku disebabkan karena besar nya biaya bongkar muat.

    Dalam hal ini, kementerian Perhubungan lah yang bertanggung jawab untuk memberikan subsidi berupa pembebasan freigt ketika muatan tidak penuh.

    Sehingga program yang tadinya dibuat untuk kemaslahatan orang banyak malah membuat masyarakat repot dan terbebani dengan banyaknya pungutan liar dari bongkar muat tersebut.

    Kita semua tahu, pertumbuhan ekonomi di timur tidak setinggi wilayah lain di barat Indonesia. Hal itu karena pusat-pusat pertumbuhan selama ini didominasi oleh wilayah barat khususnya di Jawa.

     

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.