Program Keluarga Harapan (PKH) Timbulkan Polemik Baru - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Program Keluarga Harapan (PKH) Timbulkan Polemik Baru

    Dibaca : 669 kali

    Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi senjata andalan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali meraup suara simpati dari masyarakat jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 mendatang.

    Sebab, Presiden yang diusung Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) ini sesumbar akan menambah jumlah penerima bantuan sosial PKH-Rastra di tahun 2019 menjadi 15 juta keluarga penerima manfaat guna mengurangi garis kemiskinan di tanah air.

    Padahal, data tersebut disebut-sebut belum valid karena tidak ada melibatkan rakyat secara lebih luas dalam menyusun, menetapkan, memperbaiki dan menambah data penerima bantuan sosial dari program tersebut. Di awal 2018 lalu, ditemukan sebanyak 1 juta data penerima PKH-Rastra bermasalah.

    Untuk diketahui, program pengentasan kemisikinan ini sudah berlangsung disaat SBY saat menjabat sebagai Presiden ke 6 Republik Indonesia. Sebab, program tersebut dinilai memiliki manfaat besar dalam mengangkat kesejahteraan rumah tangga sangat miskin di Indonesia.

    Namun beda era beda pelaksanaannya. Selama ini, pemerintah menggunakan data kriteria miskin yang tidak partisipatif dan tidak objektif, tidak sesuai realita di lapangan.

    Jadi mustahil jika program yang digadang-gadangkan pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran alias bantuan tersebut belum sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Ya, kala itu yang menjabat sebagai Menteri Sosial yaitu Khofifah Indar Parawansa paska Jokowi dilantik 2014 lalu. Khofifah melihat peluang melanjutkan program SBY sangat mempunyai kontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan di negeri ini. Program tersebut terbukti mampu mengubah status keluarga sangat miskin (KSM) menjadi keluarga dengan tingkat ekonomi yang jauh lebih baik.

    Bahkan, SPRI menyampaikan dari hasil survei lapangan yang digelar SPRI pada 2018 ini, ditemukan sebanyak 1 juta data penerima PKH-Rastra bermasalah.

    Sehingga, Serikat Perjuangan Republik Indonesia (SPRI)  menyayangkan, bahwa hingga saat ini usulan data warga miskin yang diajukan kepada Kemensos untuk ditindaklanjuti sebagai Basis Data Terpadu (BDT) penerima program bantuan sosial.

    Karena banyak beberapa pihak melihat PKH-Rastra-BPNT belum mendapat tanggapan serius dari Dinas Sosial di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Bogor, dan Cianjur. Kecuali Dinas Sosial Jakarta yang telah melakukan survei dan verifikasi lapangan atas data yang diusulkan SPRI.

    “Tuntutan kami, pertama, meminta ditetapkannya usulan data SPRI sebagai Basis Data Terpadu (BDT) penerima program PKH-Rastra-BPNT. Kedua, meminta diubahnya kriteria kemiskinan dan garis kemiskinan,” ujar Ketua SPRI Marlo Sitompul dilansir dari Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/11/2018).

    Program keluarga harapan itu sendiri sudah dicanangkan sejak tahun 2007 lalu. Program Keluarga Harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan dan merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.

    PKH berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di Pusat maupun di daerah. PKH merupakan program lintas kementrian dan lembaga. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

    Sekarang, yang menjadi pertannyaanya ialah, kenapa pemerintahan Jokowi tidak menggubris pernyataan dari Serikat Perjuangan Republik Indonesia terhadap jumlah data yang dianggap tidak valid, yang kemudian melonjak bertambah menjadi 15 juta keluarga? Apakah ini sebagai strategi Jokowi untuk mendapatkan popularitas mendapatkan perhatian masyarakat untuk terpilih kembali di ajang perebutan kursi nomor 1 di tanah air?

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.