Pada tanggal 19 Desember 2011 lalu, Presiden Republik Indonesia ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan kawasan Indonesian Peace and Security Center, Bukit Merah Putih, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Di kawasan ini berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan misi pemeliharaan perdamaian terpusat bersakala dunia digelar.
Sebagai mantan Jenderal, SBY menginginkan para anggota TNI maupun Polri dalam bertugas di luar negeri khususnya daerah konflik memiliki skill, atau keterampilan dalam berbagai tugas, diantaranya kemampuan bahasa, keahlian menyetir dan kurangnya pengetahuan soal misi perdamaian.
Tak hanya dibidang kemiliteran yang menjadi unggulan bagi perwira maupun bintara yang akan bertugas diluar negeri. Bidang lainya seperti penanggulangan bencana, penanganan terorisme, dan stand by force atau satuan tempur mekanis juga tersedia guna pembekalan bagi tentara yang bertugas di luar negeri.
Terbukti, dalam kurun waktu tidak lebih satu tahun berjalan Indonesia diminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan misi ke Suriah pada tahun 2012. Padahal, personil baru saja menjalankan tugas perdamaian di enam misi lain seperti UNAMED, UNIFIL, Sudan, Kongo, Liberia dan Lebanon.
Sebelum berdirinya kampus Indonesian Peace and Security Center, banyak perwira dan bintara tak bisa diberangkatkan karena terkendala bahasa dan keterampilan lainya.
Minimnya kemampuan para perwira ini juga berakibat buruk. Beberapa anggota kontingen terpaksa kembali ke Tanah Air, padahal mereka belum lama tiba di lokasi.
"Jumlah perwira-perwira Indonesia yang menjadi leaders tidak terlalu banyak karena hambatan bahasa dan pengetahuan tentang peace keeping mission itu sendiri,"kata SBY dalam jurnal Pidato kenegaraan disaat menjabat Presiden ke 6 RI beberapa tahun silam.
Indonesia sebagai negara besar harus memiliki kekuatan militer yang kuat. Mengingat, banyaknya pulau yang berada di teritorial NKRI begitu luas. Sehingga membutuhkan pengetahuan serta keterampilan belajar dari pengalaman menjaga perdamaian internasional di daerah konflik.
Beda pemerintahan tentu beda cara serta program yang dibuat. Di zaman pemerintah Jokowi tak banyak prestasi yang terdengar dari pasukan garuda dalam menjalankan misi. Hal ini bisa disebabkan latar belakang Presiden yang tak mengerti dengan militer.
Malahan, banyak asset negara yang dilepas dan dijual kepada pihak asing guna menutup utang yang jumlahnya hampir Rp20 Triliun. Malah, anggaran kemiliteran tidak menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Semoga kejayaan TNI kembali bergairah dalam membantu PBB dalam menjalankan misi perdamaian dunia yang sedikit dilupakan pemerintah. Karena pemerintah lebih mengedepankan anggaran untuk Infrastruktur yang tidak seharusnya diunggulkan.
Sebagai masyarakat tentu mengingkan negara tercinta disegani negara lain terlebih kekuatan pertahanan negara,agar tidak diremehkan bangsa lain. Semoga!
Ikuti tulisan menarik yoyo tuna lainnya di sini.
