Pasca serangkaian serangan aksi brutal kelompok separatis menyisakan duka bagi masyarakat sipil dan aparat keamanan di Ndagu, Papua. Hal ini menandakan pemerintah belum berbuat apa-apa terhadap kesejahteraan tanah papua.
Seperti yang digadang-gadangkan pemerintah Jokowi mengklaim sudah membangun tanah Papua khususnya di bidang infrastruktur jalan.
Mari kita kuak satu persatu kebohongan yang dilakukan Jokowi Cs dengan insiden penembakan 31 pekerja konstruksi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, beberapa hari yang lalu itu.
Apakah ukuran kesejahteraan bagi warga Papua sebatas infrastruktur?
Pertama, Seminggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut, sebelumnya Gubernur Papua menolak keras proposal 51 persen saham PT Freeport yang diajukan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).
Alasan penolakan tersebut dikarenakan berubahnya isi kesepakatan yang telah dibuat. Dalam kesepakatan baru tersebut muncul nama PT Indocopper Investama yang tidak ada dalam kesepakatan.
Lebih jauh, Gubernur Papua tersebut dengan jelas menyebut “Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodoh kami orang Papua”.
Apakah pemerintah pusat membohongi warga Papua melalui divestasi Freeport dan memancing kemarahan?
Bukan hanya Gubernur yang menguak penyebab kemarahan masyarakat Papua terhadap pemerintah Jokowi. Tokoh Papua lainya, Natalius Pigai pun menguak kebenaran atas kebohongan pemerintah dengan mengatakan klaim Infrasturktur jalan tersebut tidaklah benar, alias berbohong.
Kebenaran ini disampaikan Pigai dalam suatu dialog di TV beberapa waktu lalu. Dimana dirinya mempertanyakan ruas jalan mana yang dimaksud Jokowi yang telah dilaksanakan pembangunannya itu.
Dibanding pemerintahan sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), capai Jokowi ini belum ada apa-apanya. Pigai pun membandingkan dengan pencapaian Presiden Ke 6 Republik Indonesia tersebut yang nyata sudah berbuat dengan membangun sembilan ruas jalan baru di Papua dimasa jabatannya selama 10 tahun memimpin bangsa ini.
Jadi selama ini dikatakan Pigai, Jokowi baru satu membangun ruas jalan di Papua yaitu yang menghubungkan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan Kenyam, Kabupaten Nduga.
Tentu sangat bertolak belakang dengan klaim Jokowi atas pembangunan jalan mencapai puluhan kilometer dibeberapa distrik. Padahal, Jokowi baru membuka satu ruas jalan baru dengan pembukaan dan pembangunan jalan baru. Berbeda dengan peningkatan, pengaspalan dan perluasan jalan seperti yang telah dilakukan SBY.
Dan daerah ini juga disebut-sebut sebagai daerah zona merah yang memang belum semua penduduk asli belum bisa menerima kedatangan orang asing untuk hadir ditengah-tengah masyarakat sekitar.
Seharusnya pemerintah Jokowi harus segera bertaubat dan meminta maaf atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan selama empat tahun menjabat. Dengan sisa masa jabatan tinggal beberapa bulan ini Jokowi sudah banyak menyengsarakan masyarakat Papua dan masyarakat tanah air atas kebohongan yang sebenarnya belum banyak berbuat untuk negara.
Belajarlah dari presiden terdahulu untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan yang dianggap main-main. Lebih baik mengorbankan diri sendiri dari pada membunuh banyak orang atas kepentingan kelompok.
Ikuti tulisan menarik Sapto lainnya di sini.
