Isu-isu tentang Korupsi yang Viral Saat Ini - Analisa - www.indonesiana.id
x

Siti Aminah

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Isu-isu tentang Korupsi yang Viral Saat Ini

    Dibaca : 705 kali

                 ISU KORUPSI YANG SEDANG VIRAL

    Kata korupsi merupakan suatu kejadian yang tak asing di telinga semua orang.  Seperti halnya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi dalam Pemerintahan. Namun, orang-orang awam tidak menyadari bahwa korupsi bukan hanya dilakukan oleh orang-orang besar saja, dalam lingkup masyarakatpun kita sering menjupai tentang korupsi namun hal itu tidak tersadari oleh kita. Di Indonesiapun khususnya kejadian korupsi ini merupukan berita yang tidak ada hentinya, merupakan berita yang paling utama dan hampir setiap hari terus ditayangkan. Kemudian orang-orangpun seperti Mahasiswa, atau orang-orang yang berpendidikan serta orang yang tidak berpendidikanpun sering kali berdebat tentang korupsi. Mereka terus membicangkan tetang akar apa yang menyebabkan korupsi yang hampir setiap hari terus terjadi. Bukan itu saja, mereka juga membicarakan tentang solusi ataupun pencegahan korupsi yang tak menemukan jalan keluar yang terbaik agar korupsi tidak dilalukan di Negeri ini.

    Setelah di Indonesia sering muncul tentang isu-isu korupsi. Bukan hanya berita tentang korupsi sering pula terjadi isu berita tentang sesuatu yang membuat masyarakat resah. Namun, dalam artikel ini dibahas tentang isu-isu yang sedang viral saat ini. Isu-isu yang terjadi biasanya yang menjadi sorotan ialah para anggota DPR. Contohnya Wakil PM (Perdana Menteri) Malaysia yang bernama Ahmad Zaid, dia ditangkap polisi karena diduga bahwa ia melakukan korupsi. Ahmad Zaid diduga melakukan korupsi penyalahgunaan kekuasaan, penyalah gunaan kepercayaan, dan pencucian uang serta diduga kalau dia menggunakan dana dari Yayasan sosial keluarga untuk membayar tagihan kredit dan istrinya. Ada juga isu korupsi yang terjadi pada mantan PM (Perdana Menteri) Najib Razak dia juga diduga melakukan korupsi pencucian uang dan penghindaran pajak. Namun yang dinamakan isu pasti belum tentu kebenarannya, kemudian pada sidang ternyata Najib tidak bersalah.

    Isu korupsi ini sedang gencar-gencarnya diberbagai kalangan masyarakat apalagi tahun ini merupakan rame-ramenya pemilahan sehingga banyak isu-isu korupsi yang terjadi dikalangan kadidat tersebut. Hal ini membuat orang tidak percaya lagi dengan penegak hukum serta ini membuat komponen masyarakat semakin resah terhadap korupsi. Sehingga dampak yang dilahirkan akibat korupsi ini sangat bahaya salah satunya terpuruknya perekonomian nasional. Dengan demikian upaya yang perlu untuk pemberantasan korupsi semata-mata hanya dibuat saja padahal peraturan korupsi sangat banyak, namun hasil dari peraturan tersebut tidak memuaskan. Hal ini dikarenakan kurangnya atau belum adanya pengawasan yang intensif dari berbagai unsur.

     

     

     

     

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Bangun Jutaan Tandon Air Hujan-Padat Karya Tunai, untuk Menambah Cadangan Air Kemarau dan Mengurangi Banjir, serta Dampak Covid 19

    Dibaca : 118 kali

    Pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi berakibat terjadinya alih fungsi hutan dan ruang terbuka hijau secara masif menjadi: perkotaan, permukiman, areal industri, perkebunan sawit, kawasan pertambangan minerba dan galian C, berbagai sarana transportasi, perladangan berpindah dan lahan gundul kritis terlantar; telah berujung terjadinya banjir-banjir besar di musim hujan,diikuti kekeringan dan kelangkaan air di musim kemarau, serta air kotor / tercemar oleh limbah cair dan sampah yang menyumbat sungai dan drainase sepanjang tahun. Mengatasi masalah ini sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun banyak bendungan/waduk banjir dan serbaguna bersamaan dengan merehabilitasi hutan dan konservasi lahan (gerhan). Namun upaya gerhan dan bangun waduk-waduk tersebut belum optimal menurunkan debit puncak banjir DPB) yang membesar/meningkat menjadi 5 (lima) kali debit (Q) sebelum alih fungsi tata guna tanah. Untuk mengantisipasi dampak alih fungsi tata guna lahan ini peraturan perundang-undangan terkait Penataan Ruang telah memuat persyaratan prinsip Zero Delta Q (Pertambahan Debit Nol). Tulisan ini menguraikan pentingya menerapkan prinsip Pertambahan Debit Nol ini dengan membuat/membangun jutaan tandon-tandon air hujan di seluruh nusantara; untuk melengkapi dan mengoptilakan upaya yang sedang berjalan tersebut di atas, namun sekaligus dapat menyerap tenaga kerja secara padat karya bagi penduduk yang terdampak pandemi Covid 19.