Era Membangun Media Massa 'Pesanan' - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Pilihan
  • Era Membangun Media Massa 'Pesanan'

    Dibaca : 447 kali

    Peranan media tak lain menyampaikan berita, kabar, atau informasi kepada publik. Banyak media massa ‘zaman now’, malah membuat kegaduhan-kegaduhan atas informasi yang disajikan dalam bentuk news framing.

    Artinya, media massa sekarang lebih banyak mendapatkan informasi ‘pesanan’ agar menarik untuk disimak dan mendapatkan rating iklan dari jumlah pembaca.

    Hingga alasan-alasan ini menjadi suatu pembenaran untuk kelangsungan perusahaan serta biaya balik ‘modal’ dari investor.

    Namun yang menjadi korban siapa? Tentu si pembaca serta si nara sumber yang berharap berita yang ditayangkan akan menjadi ‘booming’ alias meledak atas isu yang diangkat oleh perusahan media massa tersebut.

    Seperti contoh, berita yang dikemas dengan serapi dan sebaik mungkin atas isu prestasi-prestasi pemerintahan Jokowi dalam membangun jalan trans di Papua.

    Dengan kemasan yang disusun serapi dan sebaik mungkin, membawa arus kebaikan pencitraan bagi seorang Presiden untuk melangkah mencalonkan diri kembali (petahana) untuk memimpin bangsa lima tahun kedepan pada April 2019 mendatang.

    Namun nyatanya bagaimana? insiden penembakan 31 pekerja di lokasi proyek, Nduga, Papua yang katanya ‘prestasi’ Jokowi membangun infrastruktur di tanah papu sirna begitu saja.

    Ya, hal ini disebabkan atas pengakuan dari masyrakat setempat yang tak lain merupakan Tokoh yang mengatakan proyek Jokowi tak sebanyak jalan yang dibuat era Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Sebagai pilar demokrasi, media seharusnya tampil secara objektif dalam menyampaikan berita, tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

    Namun media telah menjadi "agen" Untuk merekayasa atau menghilangkan suatu fakta sejarah. Ia tidak lagi menampilkan objektivitas, apalagi mencari kebenaran dari fenomena. Keadaan ini memperburuk ruang publik kita.

    Selain itu, ruang publik yang pengap dari pemberitaan yang tidak berimbang, telah menampilkan wajahnya secara vulgar di hadapan 250 juta rakyat Indonesia.

    Dimana media telah menjadi bagian dari alat untuk menghilangkan sejarah atau dengan kata lain ini merupakan penggelapan sejarah dari peristiwa besar seperti reuni 212 pada Minggu (2/12) lalu.

    Tak banyak media massa seperti Tivi dan Koran melakukan peliputan dan bahkan memanipulasi jumlah peserta yang hadir berjumlah hanya ribuan orang.

    Padahal, jika diukur melalui jumlah data yang diberikan pihak provider menyebutkan jumlah pengguna provider yang hadir di acara reuni alumni 212 ini mencapai jutaan orang.

    Artinya hampir mewakili 85 persen masyarakat muslim, bahkan mewakili golongan lain dan umat lain, tidak menjadi pemberitaan penting bagi pers Indonesia.

    Tentu kita masih ingat dengan masa pemerintahan presiden ke 2, Soeharto. Dimana kala itu, Indonesia hanya memiliki stasiun TVRI dan kantor berita ANTARA untuk menjadi media massa rakyat Indonesia kala itu.

    Jumlah Koran pun belum banyak, hanya beberapa Koran yang sudah ada namun masih taat akan ke otoriteran dari Jenderal bintang lima tersebut.

    Beda rezim tentu beda aturan. Kini kita bisa menikmati berbagai macam bentuk media massa untuk dibaca dan dilihat. Tapi tak satupun kantor media tersebut bisa dibilang independen alias tidak di intervensi oleh pemerintah dalam pemberitaan.

    Jelang pemilu 2019 bersisakan lima bulan lagi. Dengan sudah terpilihnya pemimpin negara yang baru ,media massa tanah air diharapkan juga harus berani melawan intervensi pemerintah dalam menyajikan berita menjadi berimbang dan tak mudah dibohongi dengan  kebijakan-kebijakan bohong yang dimakan mentah-mentah oleh masyarakat.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.