Tahun Baru dan Pemimpin Baru - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Tahun Baru dan Pemimpin Baru

    Dibaca : 450 kali

    Tahun 2018 baru saja berlalu. Kini Indonesia menyongsong tahun baru yakni 2019. Apakah pemerintahan Jokowi bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depan?

    Pertanyaan diatas setidaknya mewakili suara masyarakat tanah air. Dengan harapan, di tahun 2019 Indonesia akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

    Jikapun tidak ada, rakyat sendiri yang akan menentukan pilihan nasib bangsa melalui pesta demokrasi pada 17 April mendatang.

    Suka tidak suka, jabatan Presiden harus dilepas Jokowi di bulan Oktober tahun ini.

    Melalui pemilihan Presiden, calon rival dari Jokowi yakni, Prabowo –Sandi berpeluang menang memimpin Indonesia untuk periode 2019 hingga 2024.

    Kita semua tahu, Jokowi akan menyerahkan jabatannya tersebut kepada Presiden baru yang terpilih di tanggal 20 Oktober tersebut. Yang berarti, Jokowi benar-benar harus bisa meyakinkan masyarakat membawa perubahan ke yang lebih baik.

    Jika tidak bisa, dipastikan serah terima tersebut bakal terjadi. Dan jabatan Presiden akan diambil oleh pasangan calon Presiden dan wakil Presiden nomor urut 02.

    Kenangan suram di tahun lalu biarkan terkikis dengan sendirinya. Melalui pemerintah baru diharapkan bangsa ini bisa menjadi lebih baik untuk lima tahun ke depan.   

    Tujuanya hanya satu, membawa negara ke yang lebih baik dibanding pemerintahan sekarang.  

    Tak hanya rakyat jelata. Sekelas elit politik pun geram dengan pola kerja Joko Widodo Cs. Termasuk kebijakan-kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang dianggap merugikan masyarakat.

    Oleh sebab itu, partai oposisi memutar otak untuk membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan masyarakat.

    Berbagai strategi diatur. Gerak cepat pun diambil, salah satunya berasal dari Partai Demokrat.

    Oleh sang Ketua Umum, hal ini Susilo Bambang Yudhoyono dengan cepat membantu pasangan Prabowo-Sandi untuk menang di Pilrpres paska perusakan alat Peraga Kampanye milik Demokrat.

    Berbagai manufer politik pun dikendalikan sang ketua umum. Awalnya hanya berfokus kepada elektabilitas PD di pemilihan legislatif, kini berubah untuk membantu pasangan capres nomor 02 menang di pilpres.   

    Manufer politik Partai Demokrat patut diacungi jempol. Kenapa? Karena sebagai partai besar dan berpengalaman berkuasa selama sepuluh tahun, telah mengetahui kebutuhan masyarakat tanah air.

    Terlebih dengan kebijakan penguasa yang sangat tidak membantu masyarakat empat tahun belakangan ini.

    Oleh sebab itu, strategi politik partai Demokrat melalui 14 prioritas Demokrat untuk rakyat perlu kita apresiasi guna membantu pemerintah kabinet Prabowo-Sandi menjalankan roda organisasi pemerintahan lima tahun kedepan.

    Dengan begitu, Demokrat akan langsung berusaha mewujudkan 14 prioritas itu bersama paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bila berhasil menang pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019.

    Terlebih kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi terlalu liberal dan tak memerhatikan kepentingan rakyat.

    Oleh itu, penulis kembali mengingatkan keunggulan 14 prioritas Demokrat untuk rakyat, adalah bentuk respons atas kebijakan Jokowi yang bertentangan dengan prioritas rumusan dari partai besutan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Penulis mengibaratkan sebagai kolaborasi partai. Antara partai pendukung dengan partai penguasa yakni Gerindra kedepannya.

    Agar membawa perubahan bangsa ke yang lebih baik. Tak hanya ekonomi, tapi berbagai bidang diharapkan akan segera membaik.

    Bahwa prioritas pertama partai berlambang bintang mercy itu adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk kaum milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing. 

    Prioritas Demokrat selanjutnya di antaranya mengelola keuangan dan tingkatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan mengutamakan golongan kurang mampu, memberikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan menyediakan secara cukup Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

    Kemudian mempertahankan subsidi pupuk untuk petani dan setop impor pangan ketika musim panen, hingga melanjutkan dan meningkatkan program pro rakyat SBY, seperti Dana BOS, Bidik Misi, BPJS, bantuan lansia, disabilitas dan bencana, PKH, beras untuk keluarga miskin, BLT/BLSM, KUR, PNPM dan lainnya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 130 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.