x

Iklan

Hamzah Zhafiri Dicky

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Bukan Cuma Janji, Bambang Soepijanto Terbukti Anti Korupsi

Isu pemberantasan korupsi mencuat usai debat pilpres. Namun, jauh sebelum itu, Bambang Soepijanto telah menunjukkan bukti sebagai pembertantas korupsi.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Pada tahun 2014 silam, terjadi huru-hara di Kabupaten Bogor. KPK menangkap Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri (BJA) Kwee Cahyadi Kumala dan Komisaris PT BJA, Haryadi Kumala, terkait dugaan tindak pidana suap yang melibatkan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Penangkapan ini dilakukan setelah KPK menangkap tangan Yohan Yap, utusan dari BJA yang menjadi pelaksana pemberi suap, sedang memberikan uang pada Muhammad Zairin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor yang bekerja untuk Bupati Rachmat Yasin.

Ceritanya bermula ketika PT. BJA hendak melakukan konversi hutan lindung menjadi daerah pengembangan perumahan dengan sistem tukar lahan. Artinya hutan yang akan dijadikan daerah pengembangan akan ditukar dengan membuat daerah hutan di daerah lain. Hal ini memang sah dan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 jo. P.41/Menhut-II/2012 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Menurut Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut saat itu, Bambang Soepijanto, untuk pulau Jawa, tukar-menukar kawasan ini punya syarat yang tidak mudah. Pertama, untuk pulau Jawa yang hutannya hanya 22 persen, rasio menukar kawasan harus dilakukan dengan perbandingan 1:2. Artinya, kawasan yang menjadi pengganti hutan harus dua kali lipat dari kawasan hutan yang akan dikonversi pengembang. Kedua, proses ini harus mendapat rekomendasi dari bupati setempat, baik bupati tempat lahan akan dikonversi maupun bupati tempat lahan pengganti akan dibuat jika kawasan penggantinya berada di daerah lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Inilah yang menjadi celah aksi penyuapan. Yohan Yap sebagai utusan dari Cahyadi Kumala memberikan uang suap senilai 4.5 milyar yang diberikan secara berangsur kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin. Suap ini diberikan untuk memuluskan langkah PT. BJA memperoleh surat rekomendasi tukar kawasan hutan dari Pemda Kabupaten Bogor. Sebelumnya menurut Bambang Soepijanto, izin tukar kawasan hutan tidak bisa diberikan Kemenhut karena kawasan yang diminta tumpang-tindih dengan industri lain yang sudah ada di sana. Bambang Soepijanto selaku Dirjen Planologi Kehutanan saat itu pun turut menjadi saksi ahli yang memberatkan para tersangka, yaitu Cahyadi Kumala, Haryadi Kumala, Yohan Yap, Rachmat Yasin, dan Muhammad Zairin.

Dari kasus ini kita bisa melihat betapa hutan dan lingkungan di Indonesia begitu rentan dengan kepentingan bisnis segelintir elit korporasi. Tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika hutan di Indonesia terus-menerus tergadai oleh kepentingan semacam ini. Kita tahu bahwa lingkungan, terutama hutan, adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dari mulai hutan konservasi yang berfungsi melindungi keanekaragaman hayati bangsa, hingga hutan produksi yang begitu penting untuk kelangsungan ekonomi masyarakat wong cilik. Elit politik yang mudah diajak korupsi adalah ancaman utama dari keberlangsungan ekosistem negeri ini. Karena itu, sangat penting untuk kita memiliki pemimpin politik yang juga berwawasan lingkungan.

Isu lingkungan memang agak jarang menjadi sorotan politisi dewasa ini. Bukan berarti tidak disorot, namun isu ini kerap tertutup oleh isu ekonomi dan bisnis. Padahal secara logika, harusnya kita memikirkan dulu nasib hutan yang menjadi paru-paru untuk kita bernafas, baru kemudian memikirkan uang dan kekayaan. Jika hutan kita terancam, kita tidak bisa bernafas menggunakan uang.

Dalam kasus suap ini, untunglah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu memiliki seorang Bambang Soepijanto. Sebagai Dirjen Planologi dan Kehutanan, Bambang Soepijanto sudah khatam betul tentang persoalan lingkungan dan kehutanan, serta intrik-intrik oknum tak bertanggung jawab yang ingin mencederai hutan demi keserakahan.

Perang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme memang masih akan panjang di negeri ini. Banyak sekali oknum-oknum tak bermoral baik di lembaga swasta maupun pemerintahan yang masih melecehkan hukum demi kenikmatan pribadi. Untuk itulah, sangat penting bagi kita sebagai warga negara untuk benar-benar mendukung calon pemimpin yang terbukti punya integritas yang tinggi dan komitmen untuk berperang melawan korupsi.

Pada tanggal 17 Januari silam, kita menyaksikan Debat Pilpres perdana antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga. Dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, kedua paslon nampak menjanjikan banyak hal atas berbagai persoalan negeri dalam sektor tersebut. Tapi tetap saja, janji hanyalah janji. Apakah kemudian terbukti, itu persoalan nanti. Tentunya, kita perlu pemimpin politik yang memang punya rekam jejak dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sosok tersebut, salah satunya dapat terlihat pada pemilu 2019 ini melalui sosok seorang Bambang Soepijanto. Setelah meletakan jabatannya sebagai Dirjen dan pernah menjadi saksi ahli yang memberatkan hukuman pelaku korupsi, Bambang Soepijanto memutuskan untuk maju menjadi calon anggota DPD DIY. Memiliki nomor urut 24, Bambang Soepijanto mengusung dirinya sebagai “DPDnya Wong Cilik”. Alasannya jelas, Bambang Soepijanto ingin menjadi sosok wakil rakyat yang memang sungguh berpihak pada rakyat kecil.

Komitmen Bambang Soepijanto pada perang melawan korupsi pun berlanjut hingga kini. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia, Bambang Soepijanto diundang oleh KPK dalam International Business Integrity 2018 di Hotel Bidakara. Melalui media sosialnya, beliau menekankan bahwa membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme butuh kolaborasi semua pihak. Pihak tersebut menurut Bambang Soepijanto terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bambang Soepijanto berharap, semangat ini bisa menular ke semua lini kehidupan nasional.

Dengan rekam kerja yang jelas sebagai pembasmi ketidakjujuran, dan semangat antikorupsi yang juga gamblang, Bambang Soepijanto siap menjadi anggota DPD yang amanah dan pantang bersentuhan dengan korupsi.

Kunjungi bambangsoepijanto.com untuk tahu tentang Bambang Soepijanto lebih dalam lagi.

Ikuti tulisan menarik Hamzah Zhafiri Dicky lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

4 hari lalu

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

4 hari lalu