Politik Alumni - Analisa - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Pilihan
  • Politik Alumni

    Dibaca : 264 kali

     

    Semakin mendekati  17 April 2019, semakin banyak aksi deklarasi dukungan kepada kedua pasangan calon presiden. Deklarasi dukungan dikumandangkan di mana-mana oleh kelompok-kelompok massa yang beragam. Umumnya, kelompok-kelompok ini memakai nama yang sangat mungkin dibuat dalam rangka deklarasi.

    Salah satu hal yang menarik untuk dilihat ialah mengapa nama-nama itu yang dipilih, misalnya Alumni UI yang mendeklarasikan dukungan kepada capres Jokowi-Ma’ruf beberapa minggu lalu serta Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) yang baru-baru ini menyatakan dukungan kepada capres Prabowo-Sandiaga.

    Pemilihan nama tersebut tidak lepas dari upaya memberi kesan ‘seolah-olah’ seluruh alumni UI mendukung Jokowi, begitu pula dengan APTSI yang menimbulkan kesan bahwa seluruh alumni PT Indonesia mendukung Prabowo. Pilihan nama alumni disengaja untuk menciptakan kesan pada benak masyarakat bahwa cakupan dukungan kepada masing-masing capres begitu luas.

    Namun kesan bukan jaminan bahwa secara faktual memang demikian. Kenyataannya, tidak semua alumni UI mendukung Jokowi, contoh nyata: Fadli Zon. Begitu pula, dengan APTSI. Secara legal barangkali tidak ada yang salah, sebab mereka menyatakan diri alumni UI, bukan Ikatan Alumni UI—organisasi resmi yang mewadahi para alumni universitas ini. Namun masyarakat yang tidak terlalu peduli atau punya waktu untuk mencermati perbedaan semacam itu bisa langsung terkecoh (apa sih bedanya?).

    Alumni UI yang mendeklarasikan dukungan itu memang tidak membawa-bawa simbol universitas maupun organisasi Ikatan Alumni UI. Namun, lagi-lagi, orang mudah dikesankan oleh penggunaan warna kuning yang notabene sewarna dengan jaket almamater UI. Hal serupa dapat dilakukan oleh para alumni perguruan tinggi manapun yang mendeklarasikan dukungan kepada capres pilihan mereka.

    Sayangnya, penggunaan istilah alumni itu tergolong mengecoh, sebab tetap saja nama perguruan tingginya dibawa serta walau simbolnya tidak. Yang terlihat ialah ada upaya membawa-bawa nama kampus-kampus besar maupun kecil untuk memberi kesan bahwa masing-masing capres mendapat dukungan dari kalangan akademik. Padahal, para deklarator itu sudah alumni; seharusnya mereka jujur membawa nama sendiri, bukan membawa-bawa nama almamater. Jika mereka berhimpun, buatlah nama himpunan sendiri tanpa menyertana nama kampusnya.

    Para politikus dan jaringannya niscaya tahu bahwa perguruan tinggi merupakan wilayah yang diatur untuk bebas dari politik praktis. Karena itu, mereka mencari celah-celah yang memungkinkan terciptanya kesan adanya dukungan dari kalangan akademik—para penghuni kampus. Alumni adalah jembatan penghubung untuk mengisi celah tersebut. Dibandingkan dengan jumlah alumni perguruan tinggi tertentu, niscaya hanya sebagian kecil dari alumni tersebut yang ikut dalam deklarasi dukungan kepada kedua capres.

    Pengatasnamaan selalu mengandung persoalan—yang sedikit seolah-olah merepresentasikan yang banyak atau bahkan seluruhnya. Penyebutan nama perguruan tinggi juga menimbulkan kesan yang buruk bagi perguruan tinggi ybs sebab dukung-mendukung dalam kerangka politik praktis semacam itu cenderung mengingkari kebebasan akademik. Akan tercipta kesan bahwa perguruan tinggi tertentu bersikap partisan, padahal dengan kebebasan akademiknya, para sivitas semestinya mampu bersikap fair terhadap para calon presiden tanpa keberpihakan. Sebagai alumni, usunglah bendera sendiri tanpa melibatkan nama almamater—inilah sikap yang lebih dewasa! **


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.