Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 115 sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan Lembaga Pendidikan di Masjid Al – Ittihad, Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan mempercepat penerbitan sertifikat untuk rakyat. Pada 2017, Jokowi telah menargetkan 5 juta sertifikat, dan 7 juta sertifikat pada 2018. Sementara tahun ini ditargetkan 9 juta. Presiden Jokowi telah menargetkan seluruh tanah wakaf akan bersertifikat pada 2024.
Menurut Jokowi, tanah wakaf untuk masjid dan mushala masih banyak yang belum memiliki sertifikat. Sehingga, para pengurus rumah ibadah itu belum memiliki hak hukum atas tanah tersebut. Jokowi pun berharap tak ada lagi sengketa tanah wakaf di Tanah Air bila seluruh tanah telah bersertifikat. Sebab, setiap kunjungan ke daerah dirinya kerap mendapat informasi banyaknya sengketa lahan, sengketa tanah, dan konflik tanah.
Kasus sengketa lahan masjid wakaf dengan ahli waris lahan banyak terjadi di sejumlah wilayah. Masalah itu kerap terjadi apabila ada pihak ahli waris yang tidak menerima jika lahan yang mereka miliki sebelumnya telah diwakafkan oleh orang tuanya.
Jokowi mencontohkan adanya tanah masjid yang disengketakan oleh ahli waris di Jakarta. Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut, ungkapnya. Mantan Walikota Solo ini ingin para pemegang sertifikat tanah wakaf dapat menjaga dengan baik pemberian pemerintah.
Ketiadaan sertifikat tersebut menjadikan bangunan yang berada di atas tanah wakaf rawan digugat. Tanah wakaf biasanya dipakai untuk tempat ibadah, seperti masjid, musala, pesantren, maupun yayasan pendidikan.
Sebelumnya, pada awal Februari 2019, Presiden Jokowi telah menyerahkan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 sertifikat yang ada di Jawa Timur. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di Masjid Agung Baiturrahman, Ngawi.
Jokowi memaparkan, sebanyak 800 ribu masjid, mushala, dan madrasah belum memiliki sertifikat tanah. Untuk itu, ia telah memerintahkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk segera menerbitkan sertifikat tanah tersebut.
Setelah membagikan sertifikat tanah wakaf, Jokowi juga sedang mempersiapkan akses tol dari Bogor, Sukabumi, Cianjur. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, jalan tol tersebut bakal menjadi pilihan alternatif bagi warga yang ingin melakukan perjalanan ke Jakarta selain melalui Tol Cipularang. Pembangunan jalan tol di sana merupakan komitmen Kepala Negara yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bagi warga Cianjur dan sekitarnya.
Adanya upaya pemerintah pusat untuk membangun dan menyejahterakan warga Cianjur dan sekitarnya patut diapresiasi. Seperti yang pernah dikatakan Jokowi, pembangunan harus menghampiri rakyat di sudut manapun. Pembangunan bukan hanya menyejahterakan, tapi juga menyatukan. Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengedepankan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Tentunya hal ini sepatutnya tidak dipandang untuk kepentingan politik. Membangun infrastuktur di Indonesia bukan sebuah langkah gaya-gayaan atau proyek mercusuar. Tapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.
Ikuti tulisan menarik Aditya Harlan lainnya di sini.
