Jokowi Harus Dipulangkan ke Solo - Analisis - www.indonesiana.id
x

firdaus cahyadi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Jokowi Harus Dipulangkan ke Solo

    Survei litbang KOMPAS terakhir harus dijadikan pintu masuk untuk mengalahkan Jokowi dalam pilpres 2019 mendatang.

    Dibaca : 1.754 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Survei litbang KOMPAS menunjukan bahwa selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo terus menipis. Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 49,2% dan Prabowo-Sandiaga 37,4%. Sementara itu, Undecided Voters mencapai 13,4%.

    Apa artinya? Artinya Jokowi bisa saja kalah dan pulang ke Solo.

    Jokowi adalah orang biasa yang datang dari kampung. Sebagai sosok dari daerah, Jokowi mempunyai setidaknya dua dosa politik yang cukup besar. Kedua dosa besar itu menjadikan alasan yang kuat bahwa Jokowi harus dipulangkan ke Solo.

    Dosa politik Jokowi pertama, kehadiran sosok Jokowi menganggu stabilitas politik dinasti di Jakarta. Jokowi dilahirkan dari orang biasa. Ia bukan anak jenderal apalagi presiden. Kemampuannya menjadi sosok nomor satu di Indonesia membuat peta politik dinasti menjadi kacau balau. Kekacuan politik dinasti yang disebabkan oleh orang Solo itu harus dihentikan.

    Dosa politik Jokowi kedua, Jokowi membongkar bopeng penguasaan ekonomi oleh segelintir elite. Kehadiran Jokowi bukan hanya mengacaukan peta politik dinasti yang sudah dibangun puluhan tahun di Jakarta, tapi juga wajah bopeng penguasaan ekonomi di negeri ini.

    Dalam debat kedua calon presiden lalu, Jokowi  telah mulai membuka kotak pandora sistem penguasaan ekonomi yang selama ini ditutupi.  Pada debat kedua itu, Jokowi melontarkan bahwa pembagian asset ekonomi, berupa lahan kepada segelintir orang-orang kaya tidak terjadi di saat ia menjadi presiden. Prabowo Subianto, menurut Jokowi dalam debat capres kedua itu, adalah bagian dari segelintir orang kaya yang menguasai ratusan ribu hektar lahan.

     

    Penguasaan ratusan ribu hektar lahan oleh capres Prabowo Subianto segera menjadi bahan perdebatan publik. Bagaimana tidak, penguasaan lahan ratusan ribu hektar itu terasa ironis di tengah jutaan kaum tani yang tak punya lahan.

    Menurut Dosen Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Ahmad Erani, Ph.D, jika pada tahun 1980-an kepemilikan lahan pertanian di Jawa rata-rata kurang dari 0,5 hektar, maka sekarang kepemilikan lahan pertanian itu tinggal 0,25  hektar saja. Sementara, data BPS menyebutkan bahwa jumlah petani gurem dalam kurun waktu tahun 1993 hingga 2003 meningkat rata – rata sebesar 2,6 persen per tahunnya. Di Pulau Jawa jumlah petani gurem mencapai 75 persen dari seluruh total rumah tangga petani. Sebaliknya, penguasaan lahan yang sangat luas justru diperlihatkan oleh korporasi-korporasi besar. Di negeri ini, kurang lebih 470 perusahaan perkebunan telah menguasai 56,3 juta hektar lahan. Atau dengan kata lain, setiap perusahaan rata-rata menguasai 120 ribu hektar lahan.

     

    Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apakah hanya capres Prabowo Subianto yang menguasai ratusan ribu hektar lahan di tengah kaum tani yang tak punya tanah? Jawabnya tidak. Menurut data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), seperti ditulis tirto misalnya, Sandiaga Uno, cawapres Prabowo Subianto, setidaknya menguasai lahan seluas 541,022 hektar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.

    Sementara di lingkaran kubu Prabowo penguasaan lahan skala luas juga terjadi. Ferry Mursyidan Baldan bersama istrinya Hanifa Husein menguasai lahan seluas 5,368 hektar di Kalimantan Timur. Sementara Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menguasai lahan seluas 5,7 hektar di Cepu, Blora, Jawa Tengah.

     

    Menariknya, penguasaan lahan skala luas tidak hanya ada di kubu Prabowo Subianto. Di kubu Jokowi, penguasaan lahan juga terjadi. Sedikit berbeda dengan capres Prabowo-Sandiaga, di kubu Jokowi, penguasaan lahan skala luas tidak dilakukan oleh capres dan cawapresnya, melainkan oleh orang-orang di lingkarannya.

     

    Di lingkaran Jokowi misalnya, Luhut Binsar Pandjaitan yang menguasai lahan seluas 21.106 hektar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla menguasai lahan lebih dari 13,791 hektar di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menguasai lahan seluas 16.124 16,124 hektar di Aceh.

    Lengkap sudah dosa Jokowi. Dosanya sudah mencakup politik dan ekonomi. Ia bukan hanya mengancam stabilitas politik dinasti elite di Jakarta tapi juga mulai berpotensi mengancam dominasi penguasaan aset-aset ekonomi oleh segelintir elite. Ini berbahaya. Untuk itulah dalam pilpres 2019, Jokowi harus dikalahkan. Jokowi harus dipulangkan ke Solo. Stabilitas politik dinasti dan penguasaan segelintir elite super kaya atas sumber-sumber ekonomi harus dijaga. Rakyat biasa harus tetap berada di pinggiran.

    Survei litbang KOMPAS terakhir harus dijadikan pintu masuk untuk mengalahkan Jokowi dalam pilpres 2019 mendatang. Survei itu adalah pijakan bagi upaya memulangkan Jokowi ke Solo. Jokowi harus kalah, demi stabilitas politik dinasti. Jokowi harus dipulangkan ke Solo, demi berlanjutnya penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh segelintir elite super kaya.

    Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.