Tak ada rotan akarpun jadi, begitu judul Tulisan di Indonesiana yang ditulis oleh DAENG atau Roy Paluntun –selanjutnya RP--, seorang yang mengaku Pemerhati Komunikasi Politik . Arti dari peribahasa itu kurang lebih “Apabila yang baik tidak ada, maka yang kurang baik juga bis dimanfaatkan’’. Namun sayangnya isi tulisan itu saya umpamakan dengan peribahasa “Jauh Panggang dari pada Api” lantaran isinya melenceng kemana mana dan menunjukkan satu keberpihakan (politik) serta cenderung menyudutkan pihak lain.
Inti dari tulisan itu menurut saya, membanggakan pihak capres/cawapres Jokowi-Maruf, Dalam konteks inilah, menurut saya RP tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang pengamat lantaran narasi yang di bangun adalah sebuah opini yang tidak fair. Opini itu bukan hanya berat sebelah, njomplang. Ibarat anak sedang main "jongketan", RP ikut menekan tempat duduk anak yang sebelah hingga timbangannya berat sebelah. Bisa juga dikatakan RP hanya menjinjing tas yang dianggapnya isinya emas permata dan mengesampingkan tas yang lain karena dianggapnya isinya “bau”. Atas dasar itulah saya menanggapi hal hal yang menurut saya tidak layak di opinikan oleh seorang pemerhati bin pengamat,
Dalam paragraph kedua RP menulis begini “Beberapa waktu belakangan ini banyak beredar postingan media sosial yang berisikan ungkapan untuk menyudutkan dan bahkan menyerang kredibilitas salah satu paslon Presiden RI yang notabene saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia secara sah. Berbagai macam cara untuk “menjatuhkan” bapak Presiden Jokowidodo. Mulai dari fitnah yang berisikan bahwa era kepemimpinan bapak Jokowi banyak terdapat “sarang koruptor”, “tebang pilih” dalam menegakan hukum bagi koruptor sampai adanya statement “sarang koruptor” di Kementerian Agama. Ironis memang, berbagai ungkapan negatif yang dilontarkan kepada pemerintahan RI dilakukan oleh orang-orang yang melegitimasi dirinya dengan kata “terhormat” dan “terbaik”.
Kerangka berpikir RP rupanya kebolak balik, betul bahwa Pak Jokowi adalah Presiden yang sah, namun dalam konteks kontestasi Pilpres, Pak Jokowi adalah Calon Presiden, kalaupun ada upaya pihak lain untuk memenangkan Capresnya adalah hal yang lumrah dan konstitusional. Tidak ada yang ingin menjatuhkan Jokowi sebagai Presiden, ada juga ingin mengalahkan Jokowi sebagai Capres yang kebetulan masih menjabat sebagai Presiden atau dalam bahasa politik sebagai Capres Petahana.
Terkait dengan persoalan Korupsi dalam era kepemimpinan Jokowi,. Lihat saja berapa politisi, Anggota DPR, ketua partai politik , pejabat penyelenggara negara, pejabat BUMN saat ini yang meringkuk di jeruji besi karena terkena kasus korupsi. Menurut saya itu bukan fitnah, tapi realitas yang tidak bisa dibantah oleh alasan apapun. Oleh karenanya menjadi wajar jika ada orang yang mengatakan bahwa dalam institusi penyelenggara negara banyak “sarang koruptor”.
Selanjutnya RP menulis “Terkait masalah koruptor? Justru pada era pemerintahan bapak Jokowidodo, dengan supremasi hukum-nya beliau menegakkan kasus korupsi dengan “tidak tebang pilih”. Semua kasus korupsi yang berhasil diungkap dan dibuktikan secara nyata dapat diselesaikan secara adil berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. KPK sebagai lembaga negara yang independen dapat bekerja secara optimal dan profesional dalam menegakan kasus korupsi. Temuan yang ada di Kementerian agama baru-baru ini, menjadi salah satu catatan sejarah yang menuaikan dukungan terhadap pemerintah saat ini. Konsistensi dalam menegakan kasus korupsi dan penyalahgunaan dana dapat dibuktikan dengan temuan-temuan yang berhasil dicuatkan ke ranah publik.
Membaca narasi ini saya jadi mesem mesem lantaran apa yang dikemukakan RP tidak lain hanyalah sebuah apologi. Betul bahwa dalam konteks penegakan hukum, banyaknya pejabat negara yang ditangkap akibat korupsi, aparat hukum telah melakukan tugasnya dengan benar, disini bukan soal tebang pilih. Namun dalam konteks penyelenggaraan negara, ini artinya negara telah gagal menyelenggarakan atau menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih karena pejabatnya banyak yang (masih) korupsi.
Persoalan tebang pilih, saya jadi ingat obrolan dengan Mang Ahmad di kampung yang sehari harinya ada di tegalan. Mang Ahmad ternyata punya istilah sendiri dalam hal penegakan hukum, Mang Ahmad melihat bahwa persoalan penegakan hukum saat ini hususnya yang besinggungan antara kelompok penguasa dengan yang bukan penguasa telah terjadi ketimpangan, Istilah Mang Ahmad bukan “Tebang Pilih”, tapi “Tebang yang di Pilih”.
Mang Ahmad punya alasan yang subyektif, katanya begini :
"Ngga usah berpikir penegakan hukum di negara kita, di Kampung kita aja terjadi, istilah saya "Tebang yang dipilih", kata Mang Ahmad membuka obrolan.
"Maksudnya?," tanya saya.
" Di aji, saya ini petani, saya akan pilih pohon tetangga yang bisa mengganggu tanaman saya, pohon itu harus di tebang, teknisnya gampang, anak saya suruh lapor ke aparat yang berwenang dengan alasan melanggar undang undang".
"Lha bagaimana dengan pohon Mang Ahmad yang mengganggu tanaman tetangga", kata saya.
"Itu mah terserah saya, kan penguasanya saya, kalau saya bilang tidak mau nebang, ya mau bilang apa, jadi saya akan tebang pohon yang saya pilih", Jawab Mang Ahmad
" Itulah penegakan hukum di kampung kita", tegas Mang Ahmad mengahiri obrolan.
Semoga DAENG alias Roy Paluntun Pemerhati komunikasi politik bisa mafhum adanya.
Penulis Mantan Kepala Desa, tinggal di Cilegon.
Ikuti tulisan menarik Kang Nasir Rosyid lainnya di sini.
