Usulan Badan Pemeriksa Keuangan agar Kementerian Pertahanan (Kemhan) membentuk program wajib militer (wamil), sejatinya kurang tepat. Dengan kondisi bangsa yang guyub, kondusif, serta jauh dari beragam konflik, wamil bukan sesuatu yang urgent dilakukan.

Lagi pula, SDM militer kita sangat kuat. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sampai sekarang, para prajurit TNI kita tak pernah lelah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Termasuk di dalamnya unsur entitas masyarakat.

Satu hal lain yang harus dicermati adalah hubungan TNI dan sipil. Sejak zaman dulu, rakyat dan TNI adalah satu kesatuan. Tak pernah bisa dilepaskan.

Tengoklah bagaimana perjuangan para pahlawan semisal Jenderal Soedirman hingga Bung Tomo, tak pernah terpisahkan dari andil rakyat. Singkat kata, kohesi sosial masyarakat kita dan aparat sangat ‘lengket’. Ini yang nampaknya tak dimiliki negara-negara lain.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menurut Ryamizard, ketimbang Wamil lebih baik memasifkan program dan gerakan Bela Negara.

Dalih bahwa Wamil bisa meningkatkan pendidikan Bela Negara saya pikir kurang tepat. Kedua program tersebut jelas memiliki tujuan dan filosofi yang berbeda.

Benar apa yang dikatakan Ryamizard, hal terpenting yang mesti dilakukan sekarang adalah penguatan Bela Negara. Di antaranya menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai haluan dalam berbangsa serta bernegara.

Tantangan berat kita ke depan salah satunya adalah perang mindset. Sehingga penguatan pemahaman ideologi bangsa lewat program Bela Negara dirasa lebih tepat ketimbang Wamil yang notabene lebih bersifat teknis.

Ikuti tulisan menarik Erick Mubarok lainnya di sini.