Kendati sidang sengketa hasil Pemilu 2019 di MK telah selesai, upaya-upaya penggiringan opini di tengah masyarakat belum juga mereda. PUSDAL SOKSI, dalam diskusi terbatas di Jakarta Timur, sangat menyesalkan bahwa upaya penggiringan opini terutama lewat media sosial masih berlangsung dan seringkali menabrak etika serta mengabaikan objektivitas kebenaran. Salah satunya adalah tentang posisi Kyai Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, yang masih saja dipersoalkan sejumlah pihak di berbagai media.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia memang belum sempurna, tapi sudah berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung bagi pihak-pihak yang berkompetisi untuk bertarung secara maksimal dalam merebut hati rakyat melalui program-program yang ditawarkan.
Kondisi inilah kiranya yang juga mengakibatkan banyak pemimpin dan masyarakat dunia memberikan apresiasi, sementara di dalam negeri sendiri masyarakat secara umum, berdasarkan polling SMRC dan Litbang Kompas, dapat menerima pelaksanaan pemilu itu.
Meski demikian, dalam prakteknya tetap saja ada segelintir pihak yang memperkeruh suasana dengan memanfaatkan situasi dan ruang yang tersedia untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya dengan memperluas bidang atau hal pokok yang hendak dipermasalahkan.
Upaya mengangkat isu adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (tsm) guna menggugurkan perolehan suara 01, bergeser atau meluas ke posisi Ma'ruf Amin yang justru telah lolos melalui serangkaian test, telah diterima sebagai calon wapres, dan telah diterima sebagai peserta debat dan kompetitor.
Mempersoalkan posisi Ma'ruf Amin, setelah melalui perjalan panjang ini sungguh mengada-ada, dan mengindikasikan bahwa kelompok tertentu tidak firmed dengan alat bukti dan data penopang yang kuat atas tuduhan kecurangan yang terstruktur, sitematis dan masif (tsm).
Firnandez selaku ketua Pusdal, kelompok relawan Jokowi-Ma’ruf bentukan SOKSI, dengan tegas menyatakan bahwa upaya mempersoalkan posisi Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas ekonomi Syariah, apalagi dengan tujuan mendiskualifikasi pasangan capres sungguh mengada-ada. Anggota DPR dari Aceh tersebut merujuk pada UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. “Di sini tertulis dengan jelas bahwa status dewan pengawas syariah di luar organ perusahaan. Jadi dia bukan bagian. Bahkan dia disebut sebagai pihak yang terafiliasi. Kalau pihak terafiliasi kan di luar, dia cuma ada keterkaitan," kata Firnandez sambil menunjukkan aturan yang dikutipnya. “Saya yakin mereka tahu aturan ini tapi sengaja diabaikan. Bisa dikatakan mereka “mengada-ada”; “mencari-cari” persoalan karena tak bisa membuktikan tuduhan kecurangan tsm yang mereka tuduhkan” tambah Firmandez.
Oleh sebab itu, Firmandez selaku ketua Pusdal SOKSI menghimbau agar semua pihak menjaga kondisi yang kondusif untuk perjalanan demokrasi bangsa ke depan. Menjaga ruang kompetisi yang telah bergerak dari kotak suara, ke demontrasi di jalanan dan telah berlanjut ke ruang Mahkamah Konstitusi. Pemaparan fakta, data, alat bukti, dalil-dalil hukum oleh para saksi, ahli, dan Tim/kuasa hukum di depan hakim Mahkamah Konstitusi telah disaksikan secara luas dan telah menjadi pendidikan politik dan penyadaran hukum. Semoga masyarakat utamanya para politisi mampu menghormati, menghargai seluruh proses tersebut, mendorong penegakan dan keberadaan kita sebagai negara hukum, dan menerima hasil keputusan majelis hakim sebagai sebuah keputusan final dan mengikat, yang berorientasi pada rekonsiliasi nasional guna persatuan dan kesatuan kita sebagai suatu bangsa yang giat berusaha di era industri 4.0 .
Ikuti tulisan menarik Valentino Barus lainnya di sini.
