Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi: Inilah Untung Rugi Jadi Oposisi - Analisis - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 16 Juli 2019 15:52 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi: Inilah Untung Rugi Jadi Oposisi

    Mungkinkah kubu Prabowo, terutama Partai Gerindra, akan bergabung dalam kabinet? Begini hitung-hitungan politiknya.

    Dibaca : 18.580 kali

    Setelah  bertarung habis-habisan dalam pemilihan presiden 2019,  kedua tokoh  nasional ini  akhirnya  bersalaman.  Ketua Umum Partai  Gerakan Indonesia Raya,  Prabowo Subianto,   bertemu  dengan Presiden Joko Widodo  di Stasiun  MRT Lebak Bulus, pada Sabtu, 13 Juli lalu.  Keduanya  naik kereta sampai Bundaran HI, lalu makan siang di sebuah restoran.

    Kata  rekonsiliasi sebetulnya salah kaprah  untuk menggambarkan peristiwa itu. Pemilihan presiden bukanlah perang atau permusuhan, melainkan  kompetisi politik. Tapi apapun istilahnya,  yang jelas pertemuan itu  bikin politik jadi adem.

    Spekulasi politik kemudian berkembang jauh. Mungkinkah kubu Prabowo, terutama Partai Gerindra, akan bergabung dalam kabinet  Jokowi? Apa pula untung ruginya bagi Prabowo dan partainya?

    Keuntungan
    Prabowo  telah merasakan menjadi bagian dari penguasa di masa Orde Baru. Tapi  Gerindra yang didirikannya pada 2008 belum pernah berkuasa di pemerintah pusat. 

    Adapun partai-partai lain  seperti  PDIP,Golkar, PKS, PAN, Partai  Demokrat,  PKB, PPP, sudah sering  masuk kabinet.   Partai Golkar, PKB, dan PPP bahkan selalu masuk pada  lima kabinet pada  era reformasi.

    Salah satu  faedah masuk kabinet adalah partai memiliki kesempatan menerapkan kebijakan yang menguntungkan konstituennya. Hanya, efek buruknya, kursi menteri   sering pula disalahgunakan untuk mendapatkan sumber dana bagi partai, termasuk lewat cara korupsi.

    Manfaat lain: memberikan pengalaman bagi kadernya.   Sang kader  lebih dikenal luas di level nasional, sehingga ia memiliki peluang untuk berlaga dalam kompetisi politik, termasuk pemilihan presiden.

    Contoh yang menojol tentu saja  Susilo Bambang Yudhoyono. Modal utama SBY memenangi pemilihan presiden 2004 adalah pengalaman dan popularitasnya saat berada di kabinet Megawati.  Karir politik Jokowi pun meroket karena reputasinya kendati di pemerintah lokal. Ia merintis karir politik dari walikota, gubernur, dan akhirnya Presiden.

    Kerugian
    Sebagian politikus  berpandangan bahwa  masuk ke pemerintahan lebih menguntungkan ketimbang menjadi oposisi . Pendapat ini  sebetulnya tidak sepenuhnya tepat dan  bergantung pada karakter sebuah  partai.  Bagi partai seperti Golkar mungkin benar. Partai ini  dan penyokongnya  memang sudah lama terbiasa masuk dalam pemerintahan dan akan gagap jika menjadi oposisi.

    Kurang pas juga jika katakan politik kita tidak mengenal tradisi oposisi.  PDIP sebetulnya tumbuh dan besar karena menjadi oposisi  di era Orde Baru.  Di era pemerintahan SBY pun partai ini  lebih  banyak berperan sebagai oposan.

    Kerugian partai oposan yang tiba-tiba  menjadi pro pemerintah  adalah kehilangan pendukungnya.  Partai akan dianggap plin-plan.  Ideologi dan program partai yang diperjuangkan dan mengikat penyokong seolah ditinggalkan demi kue kekuasaan.  Gerindra harus siap dengan resiko ini  jika partai ini benar-benar masuk kabinet.  

    Bersama dengan PKS, Gerindra termasuk partai penentang pemerintah yang suaranya naik dibanding pemilu sebelumnya.  Gerindra memperoleh   11, 81 persen pada 2014,  kini suaranya naik menjadi 12,57 persen.  Adapun suara PKS naik dari  6,79 persen (2014) menjadi  8,21 persen (2019). Dukungan cukup besar ini bisa berantakan pada pemilu berikutnya  jika kedua pertai tidak konsisten dalam berpolitik.

    Menentukan percaturan  2024

    Dalam lima tahun terakhir,  peta politik kita diwarnai pertarungan  Prabowo versus Jokowi.  Prabowo  mewakili kekuatan   terutama Gerindra dan PKS.  Adapun Jokowi disokong oleh PDIP dan sejumlah partai lain. Jika Gerindra masuk kabinet,  peta politik berubah total. 

    Hampir semua partai akan berebut kursi menteri.  Apalagi sebelumnya,  Partai Demokrat  juga merapat ke Jokowi.  Kabinet Jokowi akan rawan konflik jika dijejali terlalu banyak partai politik  sekaligus kepentingan.  Perpecahan semakin  mudah  terjadi menjelang pemilu 2024.

    Dalam peta politik seperti  itu,  partai yang sejak awal  konsisten menjadi oposisi pemerintah   boleh jadi lebih diuntungkan.  ****



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.