Salut buat Kementerian Pertahanan (Kemhan)! Tak sekadar bertanggungjawab menjaga pertahanan RI, tapi ternyata juga 'meneduhkan' bagi rakyat.

Itu dapat dilihat dari cara Kemhan menyelesaikan persoalan tanah di Nagari Gadut, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bukan cara 'keras' dilakukan Kemhan. Sebaliknya: lembut dan bersahaja. Layak kita apresiasi Kemhan.

Penyelesaian sengkarut kepemilikan tanah bekas Landasan Udara Sutan Sjahrir milik TNI AU dan warga setempat dilakukan Kemhan dengan cara elegan. Warga akhirnya pun menyambut baik sikap Kemhan.

Kemhan secara 'fair' mendata dulu serta mengumpulkan informasi dari para warga serta sejarah status tanah Lanud Sutan Sjahrir itu.

Kalau menelaah maksud langkah Kemhan tadi, mudah saja dipahami: supaya dapat transparansi diketahui hasilnya oleh semua pihak. Bukan cuma klaim sepihak Kemhan.

Sangat adil kan? Kemhan juga tidak ingin terburu-buru memutuskan status tanah Lanud Sutan Sjahrir. Semua dilakukan penyelesaiannya oleh Kemhan dengan berbasis data. Sehingga jelas akurat batas hak antara rakyat dan pemerintah pada urusan tanah tersebut.

Tidak ada 'power' yang dipaksakan oleh Kemhan meskipun sebagai pemerintah. Kemhan menunjukkan keteledanan dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi pada kehidupan bernegara.

Yang diterapkan Kemhan adalah dialog bersama warga. Selain juga berbasis data dan pengumpulan informasi tadi. Sehingga semua dapat suasana kekelurgaan. Tidak ada yang merasa paling hebat atau tinggi menyoal kepemilikan tanah Lanud Sutan Sjahrir.

Sepertinya, bila ditelaah, cara Kemhan menyelesaikan sengkarut tanah di Nagari Gadut dapat jadi pelajaran oleh semua pihak. Jika upaya penyelesaian dilakukan dengan cara 'meneduhkan' maka semua dapat dibicarakan jalan keluarnya.

Ikuti tulisan menarik Ferguso Kubangun lainnya di sini.