Perilaku elite politik semakin mengundang pertanyaan: “Bagaimana bentuk tanggung jawab mereka terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat melalui surat suara?” Begitu mudahkah pihak yang kalah bergabung dengan yang menang untuk ikut serta dalam pemerintahan yang akan dibentuk?
Rekonsiliasi yang didengung-dengungkan tidak mesti dimaknai sebagai meleburnya yang kalah dengan yang menang. Rekonsiliasi berarti pulihnya silaturahim yang sempat terganggu oleh panasnya suhu kampanye tanpa harus menanggalkan visi masing-masing yang untuk sebagian berbeda, tapi dalam sebagian yang lain sama.
Perbedaan visi yang ditawarkan oleh kedua pasangan capres itulah yang menarik pemilih masing-masing. Jika yang menang hendak menjalankan visi dan misinya dengan berbasis kepercayaan yang diberikan rakyat, yang kalah pun dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyeimbang dengan berbasis visi dan misi yang sudah ia tawarkan kepada rakyat pemilihnya.
Kita tahu, sebagai hasil Pilpres yang baru lalu, Komisi Pemilihan Umum [KPU] menyimpulkan bahwa pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih 85,60 juta suara [55,5%], sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 68,65 juta suara [44,5%]. Meskipun kalah suara, tapi perolehan Prabowo-Sandi bukanlah angka yang kecil. Maknanya, rakyat memilih keduanya dengan pertimbangan tertentu.
Dengan perolehan suara sebanyak itu, Prabowo-Sandi dan partai-partai pengusungnya tidak dapat menghindarkan tanggung jawab untuk memperjuangkan apa yang sudah mereka tawarkan dalam kampanye. Patut diingat, sebanyak 68,65 juta rakyat memberikan suara kepada mereka karena tawaran ide-ide mereka. Perjuangan ini dapat terus dilakukan melalui posisi sebagai oposisi penyeimbang yang konstruktif, karena melalui peran ini suara rakyat yang hampir mencapai 70 juta itu tetap ada yang memperjuangkan di ruang parlemen, bukan di jalanan. Janganlah rakyat diperlukan ketika masa-masa pilpres dan pileg saja.
Tanpa kehadiran partai-partai yang bersedia duduk sebagai penyeimbang, pemerintahan berpotensi untuk berjalan sesuka hati, terlebih lagi partai koalisi pemerintah praktis menjadi mayoritas di DPR. Apakah partai-partai pengusung Prabowo-Sandi sudah dibayang-bayangi akan selalu kalah bertarung di parlemen sehingga sebagian mereka terombang-ambing untuk mengambil peran oposisi?
Ataukah mereka tidak tahan untuk duduk di kekuasaan? Di antara partai-partai pengusung Prabowo-Sandi, hanya Gerindra yang belum pernah masuk ke dalam pemerintahan di tingkat pusat. Partai lainnya, yakni Demokrat, PAN, dan PKS sudah pernah berada bersama-sama di pemerintahan SBY.
Jika Gerindra akhirnya bergabung ke dalam koalisi PDI-P, gejolak internal ‘koalisi asli’ pengusung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sukar dihindari, sebagaimana gejalanya sudah tampak. Pemerintahan yang secara internal tidak kompak bisa jadi tidak akan berjalan efektif. Betapapun, rumor politik bahwa Gerindra mungkin akan bergabung tetap tidak dapat dijadikan pegangan hingga situasinya menjadi terang-benderang.
Namun, bila Gerindra—dan juga partai lain koalisi pengusung Prabowo-Sandi—memang benar ikut bergabung rame-rame ke dalam pemerintahan, rakyat patut bertanya bagaimana pertanggungjawaban mereka terhadap amanah rakyat yang sudah memilih karena tawaran ide-ide mereka. Jawaban atas pertanyaan ini akan memengaruhi sikap rakyat lima tahun mendatang, tentu saja jika rakyat tidak lupa bahwa mereka mulai dilupakan oleh elite politik pilihannya bahkan ketika pilpres dan pileg belum lama usai. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
